Proyek Pembangunan Saluran Air di Kamal Kalideres Tak Gunakan Alas 5 Cm

Proyek perbaikan saluran air di kawasan pemukiman wilayah Kamal, Kalideres, yang pemasangan U-ditch tak menggunakan alas 5 cm. (Foto: Ekslusif suararealitas.com)

JAKARTA – Proyek penataan permukiman di wilayah kendali Suku Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Jakarta Barat yang di kerjakan oleh beberapa kontraktor terkesan memang sudah menjadi langganan Pemkot tersebut sehingga menuai sorotan dari masyarakat. 

Pasalnya, pengerjaan proyek saluran air di kawasan pemukiman warga tersebut dari pantauan wartawan di beberapa lokasi pemasangan U-ditch hampir semuanya tidak menggunakan perekat atau alas kerja sebagai mana yang sudah tercantum dalam rancangan belanja barang pekerjaan teknik umum. 

Tidak digunakannya alas kerja yang dimaksud menggunakan sirtu yang dicampur semen dan pasir setebal 5 cm dibawah sebelum dilakukan pemasangan U-ditch bertujuan untuk perekat agar U-dith tidak berubah posisi itu berdampak pada kualitas dan daya tahan pekerjaan tersebut. 

Salah satu lokasi proyek yang sedang dikerjakan di wilayah RW 01 Kamal, Kecamatan Kalideres, dari pantauan wartawan tidak adanya alas kerja yang digunakan dalam pemasangan U-ditch pada pekerjaan tersebut. 

Menurut warga hampir seluruhnya pekerjaan pembangunan saluran air di kawasan pemukiman itu tidak ada yang menggunakan alas kerja. 

“Nggak ada yang dipasang alas kerja, semuanya selesai digali langsung masuk U-ditch nya ke saluran itu,” kata salah satu warga setempat yang enggan disebutkan namanya, Minggu (3/10).

Pekerjaan sepanjang 300 meter kiri dan kanan tersebut menurut dia, bahwa juga tidak melihat adanya papan informasi masyarakat untuk mengetahui berapa anggaran yang digunakan untuk pembangunan saluran air tersebut. 

“Kalau perusahaan yang sama mengerjakan proyek seperti ini mungkin semuanya tidak mengunakan alas kerja, karena di beberapa lokasi yang kami temukan hampir sama semuanya. Selain di Kamal juga ada di wilayah Kelurahan Kalideres,” tegasnya.

Ia berharap kepada pihak Suku Dinas Perumahan terutama PPK maupun konsultan pengawas untuk bekerja hati-hati, dan lebih jeli dalam melakukan pemeriksaan pekerjaan.

(Acl)