DEPOK, Suararealitas.co – Penguatan kapasitas kepala desa menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan pemerataan pembangunan nasional. Di tengah semakin kompleksnya tantangan penyelenggaraan pemerintahan desa, peningkatan kompetensi aparatur desa dinilai menjadi kebutuhan mendesak agar desa mampu berkembang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Atas dasar itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyelenggarakan Program Kepala Desa Masuk Kampus Angkatan II sebagai bagian dari Program Pemerintahan Desa Berdampak Tahun 2026 yang berlangsung pada 13–16 Juli 2026 di Kampus Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat.
Program tersebut menjadi wadah pembelajaran bagi para kepala desa dari berbagai daerah untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan, tata kelola pemerintahan, pengembangan ekonomi desa, hingga membangun kolaborasi dengan kalangan akademisi. Melalui pendekatan berbasis kampus, pemerintah berharap lahir kepala desa yang semakin adaptif, profesional, dan mampu menghadirkan pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam kegiatan tersebut, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa penguatan kapasitas kepala desa merupakan langkah strategis untuk mempercepat pembangunan nasional sekaligus menjaga keseimbangan antara pembangunan wilayah perkotaan dan perdesaan.
Menurut Tito, desa tidak lagi dapat dipandang sebagai pelengkap pembangunan. Sebaliknya, desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menekan laju urbanisasi ke wilayah perkotaan.
Ia menjelaskan, pembangunan yang terlalu terkonsentrasi di kota berpotensi memunculkan ketimpangan sekaligus berbagai persoalan sosial. Kondisi tersebut, kata dia, telah dialami sejumlah negara maju, salah satunya Jepang, yang menghadapi penurunan jumlah penduduk di wilayah perdesaan, konsentrasi penduduk di kawasan perkotaan, hingga fenomena aging population akibat rendahnya angka kelahiran.
“Jika jumlah penduduk usia produktif terus menurun, maka kemampuan suatu negara untuk berproduksi juga akan ikut menurun. Karena itu, pembangunan desa harus menjadi perhatian serius,” ujar Tito.
Menurutnya, Indonesia masih memiliki peluang besar untuk menghindari kondisi tersebut karena komposisi penduduk di wilayah perkotaan dan perdesaan relatif seimbang. Modal demografi tersebut harus dimanfaatkan dengan memperkuat desa sebagai motor pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga pemerataan pembangunan.
Tito juga menegaskan bahwa penguatan desa telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Regulasi tersebut memberikan kewenangan yang lebih besar kepada desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan.
Melalui Program Kepala Desa Masuk Kampus, pemerintah berharap para kepala desa mampu meningkatkan kapasitas kepemimpinan, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta mengoptimalkan pengelolaan potensi ekonomi desa sehingga mampu menjadi penggerak pembangunan nasional dari tingkat paling bawah.
Program tersebut mendapat apresiasi dari para peserta karena dinilai menghadirkan ruang pembelajaran yang mempertemukan pemerintah, akademisi, dan kepala desa dalam membahas berbagai tantangan pembangunan desa. Selain memperoleh materi dari Menteri Dalam Negeri dan para akademisi, peserta juga saling bertukar pengalaman serta berbagi praktik baik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Salah satu peserta, Kepala Desa Sungai Kunyit Laut, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Suhaimi M. YS, mengaku bersyukur mendapat kesempatan mengikuti Program Kepala Desa Masuk Kampus Angkatan II. Menurutnya, materi yang disampaikan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memberikan motivasi sekaligus perspektif baru bagi para kepala desa dalam menjalankan pemerintahan dan membangun desa.
Suhaimi menilai penyampaian materi yang lugas, sederhana, dan mudah dipahami mampu membangkitkan semangat kepala desa untuk terus berinovasi serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Selain paparan dari Menteri Dalam Negeri, berbagai materi yang disampaikan para akademisi juga dinilai memperkaya wawasan peserta. Forum tersebut menjadi ruang yang efektif untuk berdiskusi, bertukar pengalaman, sekaligus menyampaikan aspirasi mengenai berbagai tantangan penyelenggaraan pemerintahan desa dari berbagai daerah di Indonesia.
Sebagai kepala desa yang memimpin wilayah pesisir, Suhaimi menjelaskan bahwa Desa Sungai Kunyit Laut memiliki posisi strategis karena menjadi lokasi sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN), termasuk kawasan pelabuhan internasional dan pembangunan smelter berskala besar. Menurutnya, keberadaan investasi tersebut membuka peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah, namun pada saat yang sama menuntut pemerintah desa memiliki kapasitas tata kelola yang semakin baik agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.
Ia menambahkan, kondisi tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pemerintah desa untuk mempersiapkan sumber daya manusia dan tata kelola pemerintahan yang mampu mengimbangi pesatnya perkembangan investasi di wilayahnya.
Dalam kesempatan itu, Suhaimi juga menyoroti pentingnya memperkuat kemandirian ekonomi desa melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Menurutnya, desa perlu diberikan ruang yang lebih luas untuk mengelola potensi dan aset yang dimiliki sehingga secara bertahap mampu meningkatkan pendapatan asli desa dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan pemerintah.
Meski demikian, ia mengakui pengembangan BUMDes di wilayah Kalimantan, khususnya desa-desa pesisir, masih menghadapi berbagai tantangan. Struktur ekonomi masyarakat yang didominasi sektor perikanan dan nelayan membuat pengembangan unit usaha desa memiliki karakteristik berbeda dengan daerah lain, terutama di Pulau Jawa. Karena itu, ia berharap pemerintah dapat menghadirkan kebijakan serta pendampingan yang lebih adaptif sesuai potensi dan karakteristik masing-masing daerah.
Suhaimi juga menyampaikan perkembangan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Desa Sungai Kunyit Laut. Menurutnya, koperasi tersebut telah memiliki badan hukum, namun hingga kini belum dapat beroperasi secara optimal karena masih terkendala ketersediaan lahan untuk pembangunan kantor koperasi.
Ia menjelaskan, harga lahan di wilayah Desa Sungai Kunyit Laut mengalami kenaikan yang cukup signifikan seiring berkembangnya kawasan industri dan masuknya investasi strategis. Saat ini, harga lahan bahkan telah mencapai lebih dari Rp1 juta per meter persegi. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam merealisasikan pembangunan kantor KDMP sebagai pusat aktivitas koperasi desa.
Meski demikian, Suhaimi optimistis KDMP dapat segera beroperasi setelah persoalan lahan terselesaikan. Keberadaan koperasi tersebut diharapkan mampu memperkuat perekonomian masyarakat sekaligus menjadi salah satu instrumen pengembangan potensi desa secara berkelanjutan.
Di akhir kegiatan, Suhaimi berharap Program Kepala Desa Masuk Kampus dapat terus dilaksanakan pada angkatan berikutnya sehingga semakin banyak kepala desa di seluruh Indonesia memperoleh kesempatan meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan desa.
Ia juga mengapresiasi besarnya keterwakilan Kabupaten Mempawah dalam program tersebut. Sebanyak 16 kepala desa dari kabupaten itu mengikuti kegiatan, jumlah yang menurutnya menjadi salah satu yang terbanyak dibandingkan kabupaten lain. Tingginya partisipasi tersebut menunjukkan besarnya antusiasme para kepala desa di Kabupaten Mempawah untuk terus meningkatkan kompetensi, memperluas wawasan, serta memperkuat tata kelola pemerintahan desa.
Menurut Suhaimi, kolaborasi antara Kemendagri dan perguruan tinggi melalui Program Kepala Desa Masuk Kampus merupakan langkah strategis dalam mencetak kepala desa yang adaptif, profesional, dan visioner. Ia berharap program tersebut dapat terus berlanjut sehingga semakin banyak kepala desa memperoleh kesempatan belajar, bertukar pengalaman, dan meningkatkan kapasitas dalam mewujudkan desa yang mandiri, maju, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
