JAKARTA, suararealitas.co – Warga minta Walikota Jakarta Utara serius tanggapi keresahan warga Sunter Jaya.
Ketegangan terkait konflik tanah di kawasan Sunter Jaya kembali memanas setelah menggelar aksi unjuk rasa pada Rabu, 26 November 2025 lalu di Kantor BPN Jakarta Utara.
Warga yang tergabung dalam Paguyuban Masyarakat Sunter Jaya Melawan II berencana kembali turun ke jalan dalam aksi lanjutan yang dijadwalkan berlangsung pada 10 Desember 2025.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Berbeda dari aksi sebelumnya, kali ini massa akan mengarahkan titik demonstrasi ke Markas Kodam Jaya dan Kantor BPN Jakarta Utara, dua institusi yang dianggap memiliki peran langsung dalam polemik status tanah warga yang hingga kini belum mendapat kepastian hukum.
Pertemuan Resmi Belum Temukan Solusi
Aksi unjuk rasa pertama pada 26 November menghasilkan kesepakatan pertemuan lanjutan di Kantor Wilayah BPN Jakarta pada Senin, 1 Desember 2025.
Pertemuan itu mempertemukan pihak Kodam Jaya dan perwakilan warga Sunter Jaya dalam forum rapat koordinasi.
Namun, rapat yang banyak dinantikan itu ternyata belum membuahkan titik temu.
Keduanya masih mempertahankan data dan dokumen masing-masing terkait klaim kepemilikan atas tanah yang selama puluhan tahun ditempati warga.
“Prosesnya memang panjang, karena semua pihak membawa data dan fakta masing-masing. Kami memahami keresahan warga yang selama ini hak atas sertifikat tanah dan bangunan mereka tertahan,” ujar salah satu sumber yang mengikuti pertemuan tersebut.
Di tengah kebuntuan tersebut, publik menyoroti isi notulen rapat yang beredar melalui akun Instagram @wargasunterjaya.
Salah satu poin yang memantik perhatian adalah pernyataan perwakilan Kementerian Pertahanan, yang menyebut situasi Sunter Jaya sebagai “krusial dan berdampak sosial”.
Bahkan, mempertanyakan apakah diperlukan Rapat Terbatas (Ratas) bersama Presiden untuk menyelesaikan sengketa ini.
Aksi di Kodam Jaya Dinilai Langka Sejak Era Reformasi
Rencana aksi unjuk rasa ke Markas Kodam Jaya menuai perhatian luas dari warganet.
Banyak yang menilai bahwa demonstrasi di markas militer merupakan hal yang sangat jarang terjadi sejak era Orde Baru maupun Reformasi.
“Baru kali ini Markas Kodam Jaya mau didemo. Apakah karena kalau tidak viral persoalan ini tidak didengar Presiden?,” tulis salah satu komentar warganet yang viral di platform media sosial.
Keresahan warga Sunter Jaya kini telah menjadi isu publik yang lebih luas, terutama karena menyangkut kepastian hukum, perlindungan hak atas tanah, dan keadilan bagi ribuan warga yang telah lama bermukim di kawasan tersebut.
Warganet Desak Walikota Jakut Lebih Hadir dan Aktif
Selain sorotan terhadap institusi pusat, warganet juga menuntut Walikota Jakarta Utara agar lebih aktif merespons keresahan warga.
Banyak yang berharap pemerintah kota dapat menjadi jembatan komunikasi antara warga, BPN, dan Kodam Jaya, serta memberikan kepastian arah penyelesaian konflik.
“Walikota seharusnya memberikan harapan dan menjamin penyelesaian konflik secara adil atas nama pemerintah provinsi,” tulis komentar lain yang banyak dibagikan ulang.
Kekhawatiran atas Stabilitas Sosial dan Keamanan
Rencana aksi pada 10 Desember 2025 dinilai berpotensi memperkeruh suasana sosial dan politik di Jakarta Utara, terutama jika solusi konkret belum juga diberikan kepada warga.
Warganet khawatir eskalasi konflik bisa berdampak pada stabilitas keamanan wilayah, mengingat lokasi aksi menyasar institusi militer dan kantor pertanahan yang selama ini menjadi pusat sengketa.
Kini perhatian publik tertuju pada langkah pemerintah daerah dan pusat dalam menyikapi permasalahan ini.
Apakah konflik tanah Sunter Jaya akan mendapat penyelesaian yang cepat, atau justru berkembang menjadi persoalan sosial yang lebih besar?
(Kipray)
