JAKARTA, Suararealitas.co – Selama hampir dua dekade, Israel dan para pendukungnya menjadikan status Hamas sebagai penguasa Gaza sebagai salah satu dasar pembenaran operasi militer. Kini, ketika Hamas menyerahkan administrasi sipil kepada komite teknokrat independen, narasi tersebut mulai kehilangan pijakan.
Aceng Syamsul Hadie menyoroti keputusan Hamas membubarkan pemerintahan sipil di Gaza adalah langkah yang tidak boleh dibaca sebagai tanda kekalahan. Sebaliknya, keputusan itu dapat dipahami sebagai manuver politik yang cermat untuk mengubah medan pertarungan: dari perang senjata menuju perang legitimasi di panggung internasional.
“Hamas menyerahkan Administrasi Sipil Gaza bukan menyerahkan perlawanan, karena ketika Hamas membubarkan pemerintahan sipil maka tugas administrasi direncanakan dialihkan kepada National Committee for Administration of Gaza (NCAG) sebuah komite yang dibentuk dan didukung Amerika Serikat, Perserikatan Bangsa – Bangsa dan Board of Peace. Tetapi Hamas tidak melepaskan kekuatan militernya”, ungkap Aceng Syamsul Hadie,S.Sos., MM berinisial ASH selaku Ketua Dewan Pembina Pusat ASWIN (Asosiasi Wartawan Internasional).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
ASH menegaskan, Hamas tidak menyerahkan kekuatan militernya. Bagi mereka, perlawanan bersenjata masih dipandang sebagai bagian dari strategi selama konflik dan pendudukan belum dianggap berakhir. Dari sudut pandang ini, menyerahkan senjata tanpa adanya jaminan politik dan keamanan dipandang sebagai langkah yang berisiko menghilangkan posisi tawar dalam setiap perundingan.
“Dalam sejarah berbagai konflik dunia, banyak kelompok yang bersedia melepaskan senjata setelah tercapai kesepakatan politik yang jelas dan memiliki mekanisme pengawasan. Tanpa kondisi seperti itu, keputusan untuk melucuti diri sering kali dipandang sebagai tindakan yang dapat melemahkan kemampuan mempertahankan kepentingannya”, jelasnya.
Karena itu, ASH melihat langkah Hamas justru menunjukkan pemisahan yang tegas antara urusan pemerintahan dan strategi keamanan. Administrasi sipil dapat dijalankan oleh kalangan profesional demi pelayanan masyarakat, sementara persoalan keamanan dan penyelesaian konflik tetap menjadi bagian dari negosiasi politik yang lebih luas.
Langkah ini juga menempatkan Israel pada persimpangan yang tidak mudah. Jika tujuan utama operasi militer adalah mengakhiri pemerintahan Hamas di Gaza, maka perubahan struktur pemerintahan sipil seharusnya membuka ruang yang lebih besar bagi diplomasi. Namun apabila operasi militer tetap berlanjut tanpa perubahan pendekatan, pertanyaan yang mungkin muncul di forum internasional adalah: apakah tujuan perang telah bergeser dari perubahan pemerintahan menjadi penghancuran total terhadap Hamas?
“Pada akhirnya, keputusan Hamas dapat dibaca sebagai upaya menggeser pusat perhatian dunia. Isu yang semula berfokus pada “siapa yang memerintah Gaza” kini berubah menjadi “bagaimana menciptakan penyelesaian politik yang berkelanjutan.” Selama akar konflik belum diselesaikan melalui proses politik yang dapat diterima oleh semua pihak, pergantian struktur administrasi saja tidak akan otomatis mengakhiri kekerasan”, tambahnya.
Dalam geopolitik, menurut ASH, kemenangan tidak selalu ditentukan oleh siapa yang menguasai gedung pemerintahan. Kemenangan juga dapat diukur dari siapa yang berhasil mengubah narasi, mempertahankan posisi tawar, dan memaksa lawan menghadapi medan diplomasi. Dari perspektif tersebut, langkah Hamas menyerahkan administrasi sipil dapat dipandang sebagai strategi politik untuk mengurangi tekanan internasional, tanpa serta-merta melepaskan instrumen yang mereka anggap penting dalam konflik yang masih berlangsung.
“Sejarah mengajarkan bahwa perang tidak selalu dimenangkan oleh mereka yang paling kuat di medan tempur, tetapi oleh mereka yang paling cerdas membaca momentum politik. Penyerahan administrasi sipil Gaza mungkin bukan akhir dari Hamas, melainkan awal dari babak baru strategi politiknya di panggung internasional”, pungkasnya.[]
