JAKARTA, suararealitas.co – Tokoh Masyarakat di RW 09, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Sahroni menyoroti terkait pelaksanaan pembangunan dan penataan ruang di kawasan Jakarta Utara.
Ia menilai, bahwa setiap program yang dijalankan Dinas Taman dan Hutan Kota (Distamhut) DKI Jakarta, seharusnya disertai dengan pembebasan lahan untuk akses masyarakat agar hasil pembangunan dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Selain itu, Sahroni berujar, bahwa perencanaan pembangunan harus dilakukan secara jeli dan terukur.
Menurutnya, jangan sampai anggaran yang bersumber dari APBD DKI Jakarta hanya terserap untuk kegiatan yang tidak memberi manfaat optimal bagi warga.
“Kalau memang jeli, Dinas Taman dan Hutan Kota harusnya dibarengi dengan pembebasan lahan untuk aksesnya. Jangan hanya buang-buang anggaran pajak rakyat APBD DKI Jakarta,” ujar Sahroni, Rabu (10/6).
Ia menambahkan, pembangunan kawasan hijau maupun fasilitas publik harus memperhatikan kebutuhan akses warga sekitar.
Dengan begitu, program pemerintah tidak hanya terlihat indah secara fisik, tetapi juga benar-benar fungsional dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Sahroni pun berharap, pemerintah daerah (Pemda) DKI Jakarta dapat lebih memperhatikan koordinasi antar instansi dalam setiap rencana pembangunan.
Bahkan ia mengaku, perencanaan yang matang akan membuat penggunaan anggaran lebih efisien dan tepat sasaran.
Tak hanya itu saja, ia juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengawal proses pembangunan di lingkungan setempat.
Dengan adanya masukan dari warga, pemerintah dinilai dapat lebih memahami kebutuhan riil di lapangan sebelum program dijalankan.
