JAKARTA, suararealitas.co – Organisasi profesi hukum Perkumpulan Advokat Betawi (PADI) tengah bersiap menyambut tonggak sejarah penting.
Tepat pada tanggal 28 Oktober 2026 mendatang, organisasi yang menjadi wadah bagi para praktisi hukum putra daerah ini akan genap menginjak usia 10 tahun atau satu dekade.
Sejak didirikan pada tahun 2016, PADI telah konsisten menjalankan fungsinya sebagai garda terdepan dalam penegakan keadilan, khususnya dalam memberikan edukasi dan bantuan hukum bagi masyarakat luas.
Dengan semangat “Sedekade Membela Keadilan”, perayaan milad ke-10 ini menjadi momentum refleksi atas dedikasi para advokat yang bernaung di bawah bendera PADI.
Ketua Umum PADI, Alf. Muhammad Kurnia Ahyat, DM., SH menyampaikan, bahwa pemilihan tanggal 28 Oktober, yang bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, bukanlah tanpa alasan.
Hal ini melambangkan semangat persatuan dan tekad kuat para advokat untuk terus berkontribusi bagi kemajuan hukum di Indonesia, khususnya di wilayah Jakarta dan sekitarnya.
“Sepuluh tahun bukanlah waktu yang singkat. Kami telah melewati berbagai tantangan untuk memastikan bahwa keadilan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Milad ke-10 ini adalah bentuk syukur sekaligus komitmen kami untuk terus memperkuat marwah advokat sebagai profesi yang terhormat (officium nobile),” ujarnya, Minggu (19/4/2026).
Sebagai bagian dari rangkaian perayaan, PADI direncanakan akan menggelar berbagai kegiatan sosial, antara lain:
1. Konsultasi Hukum Gratis bagi warga di berbagai wilayah Jakarta.
2. Seminar Hukum Nasional yang membahas isu-isu hukum terkini.
3. Malam Keakraban dan Penghargaan bagi anggota yang telah berkontribusi signifikan.
Diketahui, logo khusus Milad ke-10 yang menampilkan simbol Monas dan Timbangan Keadilan juga telah diluncurkan secara resmi.
Simbol tersebut merepresentasikan identitas lokal Betawi yang kuat namun tetap menjunjung tinggi prinsip netralitas dan keadilan universal.
Melalui momentum satu dekade ini, Perkumpulan Advokat Betawi (PADI) berharap dapat terus bersinergi dengan instansi pemerintah, penegak hukum lainnya, serta masyarakat dalam menciptakan iklim hukum yang lebih sehat dan berkeadilan di masa depan.
