BGN Larang Pegawainya Miliki Dapur MBG, Agustina: Cegah Konflik Kepentingan

JAKARTA, suararealitas.co – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Agustina Arumsari menegaskan, bahwa seluruh pegawai di lingkungan BGN dilarang memiliki Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).

‎‎Larangan tersebut ditegaskan untuk mencegah potensi konflik kepentingan, mengingat pegawai BGN merupakan pihak yang terlibat dalam pengambilan kebijakan dan proses pengawasan program.

‎‎“Pegawai BGN sebagai orang yang mengambil keputusan, mengambil kebijakan, itu yang tidak boleh punya SPPG. Karena dia mengambil kebijakan,” kata Arumsari di Kompleks Istana, Jakarta, Senin (15/6/2026).

‎‎Arumsari mengatakan, evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG menjadi dasar BGN memperketat pengaturan internal, termasuk menutup ruang yang berpotensi memunculkan benturan kepentingan.

‎‎Menurut dia, arah pelaksanaan MBG ke depan tidak lagi berfokus pada penambahan jumlah dapur semata, melainkan memastikan program benar-benar menjangkau kelompok penerima manfaat yang membutuhkan intervensi gizi.

‎‎BGN, kata dia, tidak ingin orientasi program bergeser menjadi sekadar memperbanyak unit penyedia layanan tanpa memastikan dampak langsung terhadap sasaran.

‎‎“Kalau yang dulu mungkin ujungnya pokoknya dapur ya, dapur, sebanyak mungkin dapur. Kami tidak mau seperti itu. Fokus kami penerima manfaat terlebih dahulu, benar-benar yang targeted, yang memang memerlukan intervensi pemerintah dalam hal gizi. Konsekuensinya nanti baru dapur,” ujarnya.

‎‎Lanjut, Arumsari menekankan pentingnya transparansi dalam tata kelola program MBG yang masuk kategori program strategis nasional.

‎‎Ia memastikan BGN akan membuka ruang pengawasan publik agar pelaksanaan program dapat dipantau secara terbuka dan akuntabel.

‎‎“Nanti kami akan membuat bagaimana proses ini setransparan mungkin. Ibu dan Bapak bisa mengakses, bisa ikut melihat, bisa ikut mengawasi karena ini adalah program yang strategis,” tutur Arumsari.

‎‎Pernyataan tersebut sekaligus menjadi penegasan arah baru pengelolaan program MBG yang disebut akan lebih menitikberatkan pada akuntabilitas, ketepatan sasaran, dan pencegahan konflik kepentingan dalam pelaksanaannya.

Penulis : Panji