KKP Utamakan Tenaga Kerja Lokal di Tambak Terintegrasi Waingapu

- Jurnalis

Kamis, 2 April 2026 - 16:04 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, Suararealitas.co- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memproyeksikan pembangunan dan operasional tambak udang terintegrasi di Waingapu, Nusa Tenggara Timur, menyerap ribuan tenaga kerja lokal serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan pesisir.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, I Nyoman Radiarta, menyampaikan KKP akan menjamin keterlibatan masyarakat setempat untuk bisa bekerja serta berkontribusi pada pembangunan serta operasionalisasi tambak udang secara langsung.

“Kami memastikan penyiapan tenaga kerja lokal ikut berkontribusi. Kami sangat fokus terkait penyiapan SDM, khususnya masyarakat Sumba Timur yang tidak berpengalaman. Kami akan memberikan pelatihan melalui kelas khusus selama 12-16 bulan,” ujar Nyoman dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (1/4).

Berdasarkan kajian awal KKP, pembangunan tambak udang terintegrasi ini berpotensi menyerap sekitar 8.820 tenaga kerja lokal. Pada tahap konstruksi dan operasional tambak diperkirakan dapat mengurangi kemiskinan hingga 55 persen. Selain itu, program ini juga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan sekitar 35.820 jiwa, termasuk keluarga para pekerja.

Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya, TB Haeru Rahayu, mengatakan pembangunan tambak udang terintegrasi dirancang sebagai model percontohan budi daya yang modern serta berkelanjutan. Model ini menerapkan Good Aquaculture Practices (GAP) dan prinsip ekologis di seluruh rantai nilai.

“Kami menerapkan beberapa standar operasional produksi (SOP) dari praktik terbaik. Mulai dari pengambilan intake, proses ke tandon, lalu tata kelola di petakan budi daya, sampai tahapan lebih lanjut yakni perlakukan pembuangan air budi daya (IPAL) sehingga tidak berdampak negatif pada lingkungan,” jelasnya.

Baca Juga :  I Gede Pawana: Kepala Desa Harus Mampu Berinovasi dan Menggali Potensi Lokal

Adapun pembangunan tambak ini berangkat dari model sebelumnya di Kebumen, Jawa Tengah, seluas 100 hektare yang masih berbasis kawasan dan belum terintegrasi dari hulu ke hilir. Kini, sistemnya ditingkatkan menjadi terpadu dari hulu ke hilir.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono menegaskan KKP akan mengawal pembangunan tambak udang terintegrasi sesuai kaidah budi daya perikanan. Konsep ekonomi biru diterapkan secara menyeluruh dengan menyeimbangkan aspek produksi dan kelestarian lingkungan, sekaligus memastikan keterlibatan masyarakat lokal untuk terlibat secara langsung.

 

Berita Terkait

Patroli Gabungan Brimob Amankan Empat Motor Diduga untuk Balap Liar di Jakarta Timur
Polda Metro Jaya Berhasil Mengungkap Peredaran 2,05 Kilogram Ganja, 1 Pria Diamankan
Jaga Rasa Aman Warga, Polda Metro Jaya Perkuat Pengamanan Pilkades di Kabupaten Bekasi
Rakerda II DMI Jakarta Utara Bahas Penguatan Fungsi Masjid dan Pemberdayaan Umat
25 Personel Polres Pelabuhan Tanjung Priok Dikerahkan Amankan Pilkades di Kabupaten Bekasi
Industri Rokok Disebut Ajukan Sertifikasi Halal, FKBI Soroti Kepastian Status Produk
Polri Ulurkan Tangan Untuk Sesama, Bakti Sosial di Panti Asuhan Yatim Piatu Nuruz Zahroh
Tinjau Lokasi Karhutla di Sumatera Selatan, Menko Polkam: Hadapi Karhutla seperti di Medan Tempur, Fokuskan Kekuatan secara Tepat dan Terukur

Berita Terkait

Sabtu, 19 September 2026 - 17:04 WIB

Patroli Gabungan Brimob Amankan Empat Motor Diduga untuk Balap Liar di Jakarta Timur

Sabtu, 19 September 2026 - 16:57 WIB

Jaga Rasa Aman Warga, Polda Metro Jaya Perkuat Pengamanan Pilkades di Kabupaten Bekasi

Sabtu, 19 September 2026 - 14:52 WIB

Rakerda II DMI Jakarta Utara Bahas Penguatan Fungsi Masjid dan Pemberdayaan Umat

Sabtu, 19 September 2026 - 14:50 WIB

25 Personel Polres Pelabuhan Tanjung Priok Dikerahkan Amankan Pilkades di Kabupaten Bekasi

Sabtu, 19 September 2026 - 12:29 WIB

Industri Rokok Disebut Ajukan Sertifikasi Halal, FKBI Soroti Kepastian Status Produk

Berita Terbaru