JAKARTA, suararealitas.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Barat mulai mematangkan arah pembangunan tahun 2027 melalui Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah yang digelar di Ruang Wijaya Kusuma, Kantor Wali Kota, Selasa (31/3).
Forum ini menjadi ajang pembahasan awal Rancangan Rencana Kerja (Ranwal Renja) yang akan menjadi pijakan program pembangunan ke depan.
Wali Kota Jakarta Barat, Iin Mutmainnah menegaskan, bahwa penyusunan Renja 2027 harus mengacu pada arah kebijakan yang jelas, yakni selaras dengan RPJMD 2025–2029, sejalan dengan Renstra Kota Jakarta Barat, serta berfokus pada prioritas pembangunan DKI Jakarta.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, keterbatasan anggaran menjadi tantangan utama yang harus disikapi dengan perencanaan yang matang.
Selain itu, ia juga meminta seluruh jajaran untuk mampu memilah secara cermat antara kebutuhan yang mendesak dan sekadar keinginan masyarakat.
“Tidak semua usulan bisa diakomodasi. Yang terpenting adalah bagaimana kita menentukan program yang benar-benar berdampak luas. Setiap usulan, baik dari Musrenbang, rembuk RW, aspirasi masyarakat, maupun hasil reses DPRD, harus disaring berdasarkan skala prioritas,” ujar Iin.
Dalam arahannya, Iin juga mendorong terobosan dalam pembangunan infrastruktur, khususnya dengan konsep mixed-use atau pemanfaatan lahan terpadu.
Salah satu contoh yang disoroti adalah rencana pembangunan kembali Kantor Kecamatan Tambora yang dinilai sudah tidak representatif, terutama dari sisi fasilitas dan keterbatasan lahan parkir.
Ia mengusulkan agar pembangunan ke depan dapat melibatkan pihak swasta melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), dengan konsep integrasi antara layanan publik dan aktivitas ekonomi.
“Ke depan kita harus berani berinovasi. Kantor pemerintahan bisa dikombinasikan dengan pusat komersial atau ruang UMKM. Jadi masyarakat tidak hanya mengurus administrasi, tapi juga bisa beraktivitas ekonomi dalam satu kawasan,” jelasnya.
Selain aspek pembangunan fisik, Iin turut menekankan pentingnya penyediaan fasilitas yang inklusif, khususnya bagi kelompok rentan.
Bahkan, ia menyoroti perlunya akses yang ramah bagi lansia, ibu hamil, maupun penyandang disabilitas, seperti ketersediaan lift di gedung pelayanan publik.
“Sebagai kota global, pelayanan kita harus manusiawi dan mudah diakses semua kalangan,” tambahnya.
Di sisi lain, ia juga mengingatkan agar seluruh perangkat daerah lebih teliti dalam penyusunan anggaran, terutama pada komponen belanja wajib dan mengikat.
Evaluasi berkala dinilai penting guna menghindari kesalahan administratif yang berulang.
Sementara itu, Kepala Bagian Keuangan Kota Administrasi Jakarta Barat, Saigor Polmatua Gultom, menyampaikan bahwa penyusunan Ranwal Renja 2027 merupakan tindak lanjut dari Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 11 Tahun 2026.
Ia mengungkapkan, total pagu anggaran yang diusulkan untuk tahun 2027 mencapai sekitar Rp1,06 triliun.
Namun, nilai tersebut disusun dengan pendekatan yang lebih selektif dibandingkan tahun sebelumnya.
“Dari sisi angka, usulan ini lebih rendah dibandingkan penetapan anggaran 2026, meskipun masih di atas realisasi 2025. Artinya, ruang fiskal semakin terbatas dan setiap usulan harus benar-benar memiliki urgensi yang kuat,” pungkasnya.
