BOGOR, Suararealitas.co – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjelaskan, Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 merupakan upaya untuk mengoptimalkan berbagai capaian program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Hal ini sejalan dengan tema yang diusung, yaitu “Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045”.
Ia mengatakan, 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang menjadi penjabaran dari visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, pada tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo, banyak keberhasilan yang telah dicapai.
“Sebagaimana telah kita saksikan dan dipublikasikan di publik maupun media,” ujarnya di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).
Mendagri menegaskan, berbagai keberhasilan tersebut perlu terus dioptimalkan, termasuk pada tahun 2026. Langkah ini dilakukan dengan menyamakan gerak langkah pemerintah pusat dan daerah.
“Untuk menciptakan kesamaan tersebut, maka diselenggarakan acara Rakornas ini,” ujarnya.
Di sisi lain, Mendagri menyampaikan terima kasih atas kehadiran Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming pada kegiatan tersebut.
Dalam kesempatan itu, Presiden membuka Rakornas sekaligus memberikan arahan strategis kepada para peserta pada sesi “Taklimat Presiden Republik Indonesia”.
“Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang telah berkenan meluangkan waktu,” ujarnya.
Selain arahan Presiden, Rakornas 2026 juga menghadirkan berbagai pembicara dari jajaran Kabinet Merah Putih. Para pembicara menyampaikan sejumlah program strategis Presiden yang terangkum dalam berbagai topik pembahasan.
Ia menyebutkan, topik tersebut di antaranya “Program Prioritas Presiden: Kebijakan Ekonomi, Investasi, dan Energi”; “Program Strategis Presiden: Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Swasembada Pangan, Kampung Nelayan Merah Putih, dan Makan Bergizi Gratis”; serta “Peran Jaksa Agung, Polri, TNI, dan KPK dalam Mengawal Program Strategis Presiden”.
Adapun para peserta terdiri atas kepala daerah dan wakil kepala daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta pimpinan DPRD dari seluruh Indonesia. Selain itu, hadir pula jajaran kementerian dan lembaga, TNI, Polri, serta pejabat terkait lainnya.
