JAKARTA, suararealitas.co – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo mewakili Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menandatangani nota kesepakatan bersama dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI, Muhammad Yusuf Ateh di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (10/02/2026).
Kerja sama yang dijalin berupa penguatan pengawasan dan penguatan tata kelola pemerintahan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Pantauan dilokasi, penandatanganan dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, dan Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Gubernur Pramono menyampaikan apresiasi kepada BPKP atas komitmen bersama dalam meningkatkan pengawasan dan penguatan tata kelola pemerintahan.
Menurutnya, implementasi kebijakan harus dilakukan secara terukur dan objektif agar mampu mendukung transformasi Jakarta sebagai kota global dan berbudaya.
“Kami terus menguatkan upaya untuk mendorong kepatuhan terhadap regulasi, pengelolaan risiko, serta perbaikan tata kelola pemerintahan. Melalui kesepakatan ini, hal tersebut dapat diimplementasikan secara nyata dan terukur melalui program kerja yang jelas, pelaporan berkala, serta evaluasi yang objektif,” ujarnya.
Gubernur Pramono menilai, kolaborasi antara Pemprov DKI dan BPKP merupakan wujud komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang tertib, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.
Selain itu, ia juga berharap kerja sama ini semakin memperkuat transparansi dan kredibilitas pemerintahan.
“Kami mengharapkan, dan tadi sudah saya sampaikan secara terbuka, bahwa kami mempersilakan BPKP untuk masuk ke Jakarta. Kami tidak memberikan hambatan atau batasan apa pun. Selama yang ingin diaudit dilakukan audit, didalami, dan ditelaah, sepenuhnya kami persilakan. Karena ini bagian dari membangun pemerintahan yang bersih, baik, transparan, terbuka, dan kredibel,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh menyampaikan, bahwa kolaborasi ini bertujuan memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) agar terintegrasi dalam setiap kebijakan, meningkatkan kualitas manajemen risiko sebagai early warning system, serta mengawal akuntabilitas dan efektivitas pembangunan.
Hal tersebut dilakukan untuk memastikan setiap rupiah anggaran bermanfaat bagi masyarakat.
“Melalui kesepakatan ini, kami bersyukur Gubernur Pramono mengizinkan kami untuk masuk tanpa halangan dan tanpa batasan. Semuanya nanti akan menjadi bagian dari perbaikan. Jika kami menemukan sesuatu, itu semata-mata untuk menjaga agar jalannya Pemprov DKI benar-benar mulus, tanpa hambatan, tanpa kecurangan, dan tanpa hal-hal yang tidak kita inginkan,” ungkapnya.
Lanjut, Muhammad Yusuf Ateh mengapresiasi keterbukaan Pemprov DKI yang menempatkan BPKP sebagai pilar penting dalam menjaga sistem tata kelola pemerintahan yang baik dan kredibel.
“Kami diberi kesempatan untuk masuk ke mana saja dan berkontribusi dalam berbagai aspek, termasuk melihat titik-titik yang perlu diperbaiki. Dengan demikian, harapan Pak Gubernur untuk membangun Jakarta sebagai kota global dan berbudaya mudah-mudahan dapat terwujud dengan lancar,” pungkasnya.
Penulis : Kipray
