JAKARTA – Berawal adanya Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) versi Semarang yang dimotori oleh Williem Cs, pada 10 November 2022 dan permohonan pemblokiran AHU membuat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) GPM hasil Kongres X di Bali mengadakan jumpa pers, Kamis (8/12/2022).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Adapun jumpa pers tersebut bertempat di kantor GBN (Gerakan Bhineka Nasionalis), Jln Penjernihan I No.50, Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Heri Satmoko, selaku Ketua Umum DPP GPM (Gerakan Pemuda Marhaenisme) yang didampingi oleh Sonny Direktur Dantau GPM, Eko S Ketua Bidang Pendidikan, Tatang S Ketua DPC GPM Jakarta Barat, Maliki Pengurus DPD DKI Jakarta mengatakan bahwa KEMENKUMHAM telah melakukan kesalahan administrasi tentang pemblokiran akses Perkumpulan Gerakan Pemuda Marhaenis pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) tertanggal 20 Mei 2022.
Seharusnya, Kemenkumham cermat menyikapi surat pemblokiran yang di ajukan oleh saudara Williem Tutuarima Cs, sebab apa yang diajukannya (Pemblokiran AHU.UM.01.01-781) tidak mempunyai Legalitas Formal dan dia (Williem cs) bahkan sudah mendeklarasikan ormas baru di Semarang yang bernama Pemuda Marhaenis Indonesia.
“Meminta dan memohon agar pemblokiran akses GPM terhadap SABH dibuka kembali dan mengabaikan surat-surat yang mengatas namakan GPM diluar Kepengurusan yang resmi,” pinta Heri.
Heri juga menegaskan pada Kemenkumham, apabila tidak dibuka pemblokiran dala waktu dekat ini, kami akan datang dan meminta klarifikasi terkait pemblokiran karena ini menyangkut kredibiltas dan keprofesionalan Kemenkumham itu sendiri.
Menurutnya, pemblokiran itu harus melewati proses pengadilan, artinya ada proses hukumnya baik di PN maupun PTUN.
“Surat pemblokiran aja tidak di infokan dan sampai saat sekarang kami belum terima surat apapun baik dari PN maupun PTUN terkait gugatan. Teras apa dasar Kemenkumham memblokir,” ujarnya.
Disinilah kurang jeli dan keprofesionalan Kemenkumham, jadi kami menyayangkan bahkan menyesalkan sikap kemenkumham yang memblokir AHU GPM.
Dikesempatan yang sama, Soni Direktur Dantau (Badan Pemantau) Pemilu GPM mengungkapkan, untuk menjaga keprofesinoalitasan Pemilu 2024 yang jujur dan adil, maka GPM membentuk Dantau Pemilu GPM untuk saling menjaga agar Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
“Dantau Pemilu 2024 GPM ikut terlibat langsung dalam hal pengawasan pelaksanaan jalannya Pemilu, baik pemilihan Presiden, DPR/DPRD Tk I dan 2 serta pelakasnaan pemilihan Kepala Daerah,” tandas Sonny.
Kendati demikian, Eko.S selaku DPP GPM bidang Pendidikan rencananya akan membuat sekolah Formal dan Informal GPM, ini sangat penting terkait pendidikan yang masih kurang ajaran bung Karno (Ajaran Marhaenis).
“GPM akan melaksanakan kegiatan pendidikan di sekolah sekolah formal dan pendidikan Kader GPM secara informal dengan mendapatkan sertifikat,” tutupnya.*(Za/SR)
