JAKARTA, suararealitas.co – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno membuka secara resmi kegiatan Musyawarah Kerja Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026 di Ruang Serbaguna Gedung Pengurus Wilayah Muhamadiyah (PWM) DKI Jakarta, Jalan Kramat Raya, Kwitang, Senen, Jakarta Pusat, Rabu (28/01/2026).
Kegiatan musyawarah kerja perdana kepengurusan periode baru ini mengangkat tema Percepatan Digitalisasi dan Integrasi Layanan PMI.
Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya penguatan layanan kemanusiaan yang terintegrasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Dengan mengusung tema Percepatan Digitalisasi dan Integrasi Layanan, PMI DKI Jakarta harus memperkuat transformasi menuju organisasi kemanusiaan yang modern, responsif, dan tepercaya dalam menjawab kebutuhan masyarakat perkotaan yang semakin dinamis,” tuturnya.
Wagub Rano mengatakan, bahwa Mukerprov merupakan forum strategis untuk memastikan PMI DKI Jakarta bergerak seirama dengan dinamika kebutuhan masyarakat, sekaligus memperluas jangkauan layanan kemanusiaan yang terintegrasi, adaptif, dan inklusif.
“PMI adalah tempat pengabdian, bukan tempat mencari kekayaan. Ini adalah tugas mulia, sumbangsih nyata bagi kemanusiaan. Karena itu, nilai dasar dan semangat pengabdian PMI harus terus dijaga,” ujarnya.
Wagub Rano mendorong PMI DKI Jakarta melakukan sejumlah upaya agar dapat memberikan layanan kemanusiaan yang terintegrasi.
Di antaranya dengan menetapkan roadmap digitalisasi yang jelas, memastikan integrasi sistem dan data layanan antarsatuan PMI, serta memperkuat kapasitas sumber daya manusia.
“PMI perlu memiliki roadmap digitalisasi yang jelas, bertahap, dan terukur, mencakup tata kelola organisasi, pelayanan donor darah, penanggulangan bencana, pelayanan kesehatan, serta pembinaan relawan,” terangnya.
Selain itu, Wagub Rano mendorong PMI DKI Jakarta untuk menyusun program kerja yang realistis, efisien, dan berorientasi pada dampak, serta memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, dunia usaha, dan masyarakat.
Bahkan, ia juga menekankan pentingnya tata kelola organisasi yang akuntabel dan transparan, mengingat setiap dukungan dan pendanaan yang diterima harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan hukum.
Lanjut, Wagub Rano menyoroti peran strategis PMI dalam layanan donor dan distribusi darah yang dinilainya tidak tergantikan oleh institusi lain.
Menurutnya, kebutuhan darah di Jakarta sangat besar, sementara kapasitas pengumpulan darah harian masih terbatas dibandingkan dengan jumlah penduduk dan fasilitas kesehatan yang ada.
“Musyawarah ini diharapkan dapat melahirkan keputusan-keputusan strategis dan inovatif, sekaligus memperkuat sinergi antara PMI dan Pemprov DKI Jakarta dalam mewujudkan pelayanan kemanusiaan yang inklusif dan berkelanjutan,” tandasnya.
Wagub Rano juga mengapresiasi jajaran pengurus dan relawan PMI DKI Jakarta atas dedikasi dan peran aktif mereka, termasuk dalam merespons berbagai situasi darurat dan bencana, serta kontribusi dalam penyediaan layanan darah yang sangat vital bagi sistem kesehatan.
Penulis : Kipray
