Eks Lurah Kelapa Dua Menyangkal Lakukan Pemerasan Meski Didakwa Korupsi Rp 200 Juta

- Jurnalis

Senin, 16 Juni 2025 - 17:42 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, suararealitas.co – Mantan Lurah Kelapa Dua, Kebon Jeruk, Jakarta Barat periode 2015-2017, Herman (63 tahun) didakwa korupsi berupa pemerasan atau menerima suap.

“Menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri,” kata jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Alif Ardi Darmawan membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (16/6/2025).

Diketahui, Herman diduga meminta imbalan sebesar Rp200 juta untuk menandatangani sejumlah dokumen persyaratan jual beli tanah milik warga bernama Effendi Abdul Rachim, yang akan menjual tanahnya senilai Rp2,8 miliar.

“Terdakwa memaksa saksi Effendi Abdul Rachim memberikan komisi sebesar 10 persen dari harga jual tanah agar dokumen seperti Surat Pernyataan Tidak Sengketa, Sporadik, dan Rekomendasi Tanah bisa ditandatangani,” kata jaksa.

Meski Effendi merasa keberatan, dirinya terpaksa menyanggupi permintaan tersebut agar proses jual beli tanah tidak terhambat.
Kemudian ia juga menyerahkan uang Rp200 juta secara tunai melalui staf kelurahan bernama Darusman di sebuah restoran dekat Kantor Kelurahan Kelapa Dua.

“Herman kemudian menandatangani dokumen yang dibutuhkan oleh Effendi dan memberikan uang kepada saksi Darusman sebesar Rp10 juta dari uang yang diterima,” ujar jaksa.

Menanggapi hal tersebut, Herman menyatakan akan mengikuti proses hukum dan menyangkal telah melakukan pemerasan.

Baca Juga :  Polisi RW Berhasil Gagalkan Aksi Perampasan Motor di Kalideres

“Jalani saja, saya enggak seperti yang dituduhkan. Insyaallah,” singkat Herman saat keluar dari ruang persidangan.

Atas perbuatannya itu, Herman dijerat dengan dakwaan subsidaritas terkait dugaan pemerasan dan suap.

Adapun, dakwaan tersebut mencakup penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan pribadi dengan cara memaksa warga memberikan sesuatu.

Selain itu, dia pun dinilai melanggar Pasal 12 huruf e, atau Pasal 12 huruf a, atau Pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Sidang kembali dilanjutkan pekan depan dengan agenda pemeriksaan para saksi.

Berita Terkait

6 Terduga Pelaku Mengaku Polisi Dibebaskan di Teluknaga, Dasar Hukumnya Dipertanyakan
Tim Hukum Alpriado Osmond Desak Polres Metro Tangerang Kota Percepat Penanganan Kasus Dugaan Pengeroyokan ART
Penanggulangan Sampah di Rusun Pesakih Daan Mogot Terus Diperkuat, Pengelola Tekankan Peran Aktif Warga
Sertifikat Tak Kunjung Beres, Uang Puluhan Juta Dipersoalkan: Praktisi Hukum Soroti Potensi Ranah Pidana
Tim Kuasa Hukum Boyamin Saiman CH Harno & Tatis Lawfirm: Proses Hukum Belum Usai – Kami Perjuangkan Hak Lahan Adat Hingga ke Puncak Keadilan
‎Aktivitas Pengolahan Emas di Munjul Dipertanyakan, Warga Minta DLH dan Aparat Turun Tangan
Dugaan Permainan Solar Subsidi di SPBU Suradadi, Sopir Sebut Bekerja atas Perintah Joko
Mengaku Berkali-kali Dipaksa, Perempuan Muda di Tasikmalaya Ungkap Dugaan Kekerasan Seksual

Berita Terkait

Sabtu, 19 September 2026 - 12:57 WIB

6 Terduga Pelaku Mengaku Polisi Dibebaskan di Teluknaga, Dasar Hukumnya Dipertanyakan

Rabu, 16 September 2026 - 16:52 WIB

Tim Hukum Alpriado Osmond Desak Polres Metro Tangerang Kota Percepat Penanganan Kasus Dugaan Pengeroyokan ART

Senin, 14 September 2026 - 14:51 WIB

Penanggulangan Sampah di Rusun Pesakih Daan Mogot Terus Diperkuat, Pengelola Tekankan Peran Aktif Warga

Sabtu, 12 September 2026 - 18:16 WIB

Sertifikat Tak Kunjung Beres, Uang Puluhan Juta Dipersoalkan: Praktisi Hukum Soroti Potensi Ranah Pidana

Kamis, 10 September 2026 - 10:58 WIB

Tim Kuasa Hukum Boyamin Saiman CH Harno & Tatis Lawfirm: Proses Hukum Belum Usai – Kami Perjuangkan Hak Lahan Adat Hingga ke Puncak Keadilan

Berita Terbaru