JAKARTA, Suararealitas.co – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan dalam mempercepat pelaksanaan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) sektor kelautan dan perikanan guna mendukung swasembada pangan.
Komitmen tersebut ditegaskan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bertema “Akselerasi PKPN Sektor Kelautan dan Perikanan Mendukung Swasembada Pangan” di Ballroom Gedung Mina Bahari (GMB) III, Jakarta, Kamis (3/7). Rakornas dihadiri perwakilan kementerian/lembaga, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, akademisi, pelaku usaha, serta berbagai pemangku kepentingan sektor kelautan dan perikanan.
Menurut Trenggono, Rakornas menjadi forum strategis untuk menyatukan langkah seluruh pihak dalam mengawal pelaksanaan program prioritas KKP pada 2026 agar berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Forum ini memiliki arti penting dan strategis sebagai ruang konsolidasi nasional untuk menyatukan arah, memperkuat koordinasi, serta memastikan pelaksanaan kegiatan prioritas KKP tahun 2026 berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Trenggono.
Rakornas juga dimanfaatkan sejumlah pemerintah daerah untuk menyampaikan kebutuhan dan usulan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di wilayah masing-masing. Salah satunya disampaikan Wakil Bupati Aceh Timur, Teuku Zaenal Abidin, yang berharap hasil forum tersebut segera diwujudkan melalui program konkret bagi daerah yang masih berupaya memulihkan sektor perikanan pascabencana.
Menurut Zaenal, Aceh Timur menjadi salah satu daerah yang terdampak banjir besar pada 2025 sehingga banyak tambak masyarakat mengalami sedimentasi akibat endapan lumpur dan hingga kini belum dapat kembali berproduksi secara optimal.
“Kami berterima kasih atas undangan dari KKP. Rakornas ini membawa angin segar bagi pembangunan di daerah kami, khususnya dalam upaya pemulihan sektor perikanan pascabanjir,” katanya.
Ia menjelaskan, Kabupaten Aceh Timur memiliki kawasan tambak seluas sekitar 18.800 hektare dengan garis pantai sepanjang kurang lebih 120 kilometer. Sekitar 30 persen masyarakatnya menggantungkan mata pencaharian pada sektor perikanan tambak dan perikanan tangkap sehingga pemulihan kawasan budidaya menjadi kebutuhan mendesak.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur meminta dukungan KKP untuk mempercepat rehabilitasi tambak melalui normalisasi saluran, pengerukan sedimentasi, serta bantuan alat berat agar masyarakat dapat kembali melakukan budidaya.
“Kami berharap KKP dapat melakukan survei langsung ke lapangan dan membantu normalisasi tambak masyarakat agar mereka bisa segera kembali berproduksi,” ujarnya.
Selain rehabilitasi tambak, Aceh Timur juga mengusulkan pembangunan jalan produksi, jembatan produksi, serta normalisasi saluran air sebagai infrastruktur prioritas yang dinilai mampu mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat pesisir.
“Kalau diminta menentukan prioritas, kami lebih membutuhkan jalan produksi, jembatan produksi, dan normalisasi saluran tambak karena infrastruktur tersebut sangat menentukan kelancaran aktivitas budidaya masyarakat,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Zaenal juga melaporkan perkembangan pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) di Aceh Timur. Dari sekitar 200 titik Kopdes yang telah dibangun, sekitar 60 titik telah siap beroperasi. Sementara itu, Kopdes sektor perikanan memperoleh alokasi tiga titik yang saat ini masih dalam tahap perencanaan. Kabupaten Aceh Timur sendiri memiliki 513 desa yang tersebar di 24 kecamatan.
Selain menyampaikan usulan di sektor kelautan dan perikanan, Zaenal mengapresiasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, program tersebut tidak hanya membantu pemenuhan gizi anak-anak sekolah, tetapi juga memberikan dampak ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja dan meningkatnya permintaan terhadap hasil pertanian masyarakat.
Ia menambahkan, saat pelaksanaan MBG dihentikan sementara selama masa libur sekolah, permintaan sejumlah komoditas pertanian seperti cabai dan sayuran menurun sehingga berdampak pada harga jual di tingkat petani. Masyarakat yang bekerja dalam program tersebut juga kehilangan pendapatan sementara.
“Kami sangat mendukung program MBG karena manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, baik dari sisi ekonomi maupun kesejahteraan keluarga,” ujar Zaenal.
Menutup keterangannya, Zaenal berharap seluruh hasil Rakornas segera ditindaklanjuti melalui program yang dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ia juga mengundang Menteri Kelautan dan Perikanan untuk meninjau langsung kondisi sektor perikanan di Aceh Timur guna melihat kebutuhan pemulihan pascabencana yang masih dihadapi masyarakat.
“Kami sangat berharap Bapak Menteri dapat berkunjung ke Aceh Timur untuk melihat langsung kondisi masyarakat dan percepatan pemulihan sektor perikanan pascabencana,” tuturnya.
