Mas Pram Tinjau Kali Cakung Lama Segmen Sungai Begog

- Jurnalis

Jumat, 23 Januari 2026 - 15:31 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, suararealitas.co – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, meninjau langsung Kali Cakung Lama segmen Sungai Begog dan Pedongkelan di Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Jumat (23/01/2026).

Mas Pram memastikan, bahwa normalisasi sungai menjadi prioritas penanganan banjir di Jakarta.

Menurutnya, Kali Cakung Lama mengalami penyempitan signifikan yang menimbulkan bottleneck (penyempitan) aliran air sebelum menuju laut.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kondisi ini berdampak langsung terhadap terjadinya banjir di wilayah Kelapa Gading, Sukapura, Cilincing, Pegangsaan Dua, hingga Koja.

“Saya baru saja meninjau dan mengecek langsung, memang di Kali Cakung Lama ini terjadi bottleneck yang menjadi penyebab utama banjir di sejumlah wilayah,” ungkapnya.

Berdasarkan data Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Kali Begog yang merupakan bagian dari Kali Cakung Lama mengalami penyempitan sehingga lebar efektif saluran hanya tersisa sekitar 2-3 meter dari kondisi awal sekitar 20 meter.

Penyempitan ini disertai tingginya endapan sedimen dan okupasi bangunan di bantaran kali, yang menyebabkan pendangkalan dan berkurangnya daya tampung aliran, terutama saat debit air meningkat akibat hujan.

Namun, kondisi tersebut rentan menimbulkan genangan hingga banjir di wilayah Kecamatan Cilincing (Semper barat dan timur), Kelapa Gading (Pegangsaan) dan Koja (Tugu Selatan).

Baca Juga :  GEKIRA Sediakan Makan Siang Gratis untuk Ojol dan Pemulung di Jumat Berbagi Kasih

Mas Pram menegaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan melakukan penanganan terpadu melalui normalisasi Kali Cakung Lama.

Diketahui, Suku Dinas SDA Jakarta Utara telah melakukan pengerukan sedimen serta penertiban bangunan di badan dan sempadan kali dari Segmen Sedayu hingga Simpang Lima Koja, yang akan dilanjutkan hingga kawasan Kampung Begog, Cilincing.

“Saya sudah memberikan persetujuan secara langsung untuk dilakukan normalisasi, kurang lebih sepanjang dua kilometer. Minggu depan akan segera kami rapatkan agar pelaksanaannya bisa segera berjalan,” imbuhnya.

Selain normalisasi, Dinas SDA DKI Jakarta juga akan melakukan pembebasan lahan di kawasan Kampung Begog untuk mengembalikan fungsi saluran sesuai kapasitas rencana.

Upaya ini diharapkan mengurangi risiko banjir yang terjadi secara berulang di wilayah daerah aliran sungai (DAS) Cakung Lama.

Berdasarkan peta sebaran genangan tahun 2020–2025, kawasan Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, tercatat mengalami genangan tahunan dengan ketinggian berkisar 15-40 sentimeter.

“Secara sistem DAS, wilayah genangan ini masuk ke dalam DAS Cakung Lama. Permasalahan DAS Cakung Lama antara lain tingginya endapan sedimen di Kali Cakung Lama yang mengakibatkan pedangkalan kali, serta kondisi kali yang makin menyempit karena okupasi warga dan banyaknya bangunan di bantaran kali,” terangnya.

Baca Juga :  Digugu dan Ditiru, Kini Jadi Gugatan hingga Rusak: Siapa yang Bermain Dibalik Tumpulnya Peran Guru Indonesia?

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga akan menambah jumlah pompa air serta melakukan normalisasi di sejumlah sungai strategis lainnya, seperti Kali Krukut dan Sungai Ciliwung, guna memperkuat sistem pengendalian banjir di tengah cuaca ekstrem yang masih berpotensi terjadi.

Dia juga menyampaikan, Pemprov DKI Jakarta memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) hingga 27 Januari sebagai langkah antisipatif menghadapi potensi curah hujan tinggi.

Operasi tersebut dilakukan hingga tiga kali dalam sehari disesuaikan dengan kebutuhan.

“Operasi modifikasi cuaca yang seharusnya berakhir tanggal 23 Januari, kami perpanjang sampai tanggal 27 Januari. Ini sebagai bentuk kesiapsiagaan agar kejadian banjir tidak kembali terulang,” ujarnya.

Sebagai langkah mitigasi dampak banjir dan kemacetan, Pemprov DKI Jakarta juga memberlakukan kebijakan School From Home (SFH) dan Work From Home (WFH).

Kebijakan ini tertuang dalam surat edaran Dinas Pendidikan dan Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta, serta berlaku bagi sekolah dan instansi pemerintah maupun swasta sesuai kondisi masing-masing.

“Semua dinas terkait kami minta turun tangan, mulai dari SDA, Bina Marga, Perhubungan, Kominfotik, hingga BPBD. Kebijakan WFH dan SFH ini untuk mengurangi beban lalu lintas dan memastikan aktivitas masyarakat tetap berjalan,” pungkasnya.

Penulis : Kipray

Berita Terkait

Lurah Baru Prioritaskan Kebersihan, Kantor Kelurahan Warakas Semakin Bersih dan Nyaman
Wali Kota Jakut Hendra Hidayat Bantah Kabar Kenaikan Tarif Parkir Inap di RSUD Koja
Viral Kebijakan Tarif Parkir Inap 24 Jam di RSUD Koja Tembus Rp50-100 Ribu, Warganet Berdebat
Proyek Besar di Marunda Diduga Belum Kantongi Izin, Warga Soroti Dampak Lingkungan dan Keselamatan
Amburadul Pengelolaan Aset Distamhut DKI di Sunter Jaya, Warga Pertanyakan Kemana Anggaran Mengalir yang Diduga Dipakai Tanpa Kontribusi ?
Pramono Anung Puji Pengelolaan Sampah RW 07 Joglo, Jadi Contoh untuk Jakarta
PWI Jaya Gandeng Bank Jakarta Hadirkan Kategori Literasi Keuangan di MHT 2026
Satpol PP Koja Gelar Aksi ‘Rabu Tertib’, Tertibkan PKL dan Parkir Liar di Ruang Publik

Berita Terkait

Senin, 15 Juni 2026 - 18:06 WIB

Lurah Baru Prioritaskan Kebersihan, Kantor Kelurahan Warakas Semakin Bersih dan Nyaman

Minggu, 14 Juni 2026 - 14:46 WIB

Wali Kota Jakut Hendra Hidayat Bantah Kabar Kenaikan Tarif Parkir Inap di RSUD Koja

Minggu, 14 Juni 2026 - 12:59 WIB

Viral Kebijakan Tarif Parkir Inap 24 Jam di RSUD Koja Tembus Rp50-100 Ribu, Warganet Berdebat

Sabtu, 13 Juni 2026 - 11:41 WIB

Proyek Besar di Marunda Diduga Belum Kantongi Izin, Warga Soroti Dampak Lingkungan dan Keselamatan

Kamis, 11 Juni 2026 - 23:57 WIB

Amburadul Pengelolaan Aset Distamhut DKI di Sunter Jaya, Warga Pertanyakan Kemana Anggaran Mengalir yang Diduga Dipakai Tanpa Kontribusi ?

Berita Terbaru