TASIKMALAYA, suararealitas.co – Dugaan penyalahgunaan distribusi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar subsidi di Kabupaten Tasikmalaya menjadi sorotan.
Sebuah mobil tangki berwarna biru putih bernomor polisi D 9047 SC yang mencantumkan nama PT Permata Buana Putra dilaporkan warga melintas di Jalan Raya Singaparna KM 11, Cikunir, Kecamatan Singaparna, Selasa (10/11/2026) sekitar pukul 09.00 WIB.
Kendaraan tersebut dicurigai mengangkut solar subsidi yang diduga dialihkan untuk kepentingan distribusi solar industri.
Namun, hingga kini belum terdapat bukti maupun keterangan resmi yang memastikan asal-usul BBM, tujuan pengiriman, serta legalitas kegiatan pengangkutannya.
Berdasarkan keterangan warga, kecurigaan muncul setelah mobil tangki tersebut melintas di kawasan Singaparna.
Seorang warga berinisial AD mengaku berupaya menghentikan dan meminta penjelasan kepada pengemudi terkait aktivitas kendaraan tersebut.
Namun, upaya konfirmasi itu disebut tidak berjalan sebagaimana diharapkan. AD mengaku justru mendapatkan respons bernada menantang dari pengemudi. Bahkan, ia menduga sopir tersebut berupaya membahayakan keselamatannya saat berada di jalan.
“Saya kejar dan saya panggil, sopirnya malah bilang ‘mau apa’ dan diduga mau menabrakkan kendaraannya ke kendaraan saya,” ungkap AD.
AD menjelaskan, tindakannya tersebut dilatarbelakangi kekhawatiran terhadap maraknya dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi, khususnya solar, yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat dan sektor usaha yang berhak menerima subsidi pemerintah.
Tidak hanya melakukan upaya konfirmasi, AD mengaku telah menyampaikan laporan kepada aparat penegak hukum di Polres Tasikmalaya agar kendaraan tersebut segera ditelusuri.
Meski demikian, hingga berita ini disusun, keberadaan mobil tangki D 9047 SC belum diketahui secara pasti.
Pihak kepolisian maupun PT Permata Buana Putra juga belum memberikan keterangan resmi mengenai dugaan pengangkutan BBM tersebut.
Dugaan Penyalahgunaan Solar Subsidi Perlu Diusut
Jika dugaan pengalihan solar subsidi untuk kepentingan komersial yang tidak sesuai ketentuan terbukti, persoalan tersebut berpotensi menjadi tindak pidana di sektor minyak dan gas bumi.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui ketentuan perundang-undangan terkait mengatur larangan serta sanksi terhadap penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi.
Salah satu ketentuan yang relevan adalah Pasal 55 UU Migas, yang mengatur penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah.
Karena itu, aparat penegak hukum perlu menelusuri tidak hanya identitas pengemudi, tetapi juga asal-usul BBM, jalur distribusi, tujuan pengiriman, dokumen pengangkutan, serta pihak yang bertanggung jawab atas operasional kendaraan.
Tiga Persoalan yang Menuntut Kejelasan
Dalam perkara ini, terdapat sejumlah pertanyaan mendasar yang perlu dijawab melalui pemeriksaan dan klarifikasi pihak terkait.
Pertama, dari mana asal solar yang diduga diangkut mobil tangki tersebut? Apakah BBM berasal dari penyalur resmi, tempat penimbunan, atau sumber lain yang legalitasnya perlu diperiksa?
Kedua, ke mana BBM tersebut akan didistribusikan dan siapa pihak yang menjadi penerima maupun pembelinya? Apakah pengiriman tersebut berkaitan dengan kebutuhan industri atau terdapat dugaan pengalihan solar subsidi ke jalur distribusi komersial?
Ketiga, siapa pemilik sah kendaraan D 9047 SC dan bagaimana hubungan kendaraan tersebut dengan PT Permata Buana Putra? Apakah perusahaan memiliki perizinan yang sesuai untuk menjalankan kegiatan pengangkutan BBM tersebut?
Jawaban atas ketiga pertanyaan itu diperlukan untuk mengungkap secara terang aktivitas kendaraan sekaligus memastikan ada atau tidaknya pelanggaran dalam rantai distribusi BBM.
Atas laporan warga tersebut, Polres Tasikmalaya didorong segera melakukan penelusuran dan pemeriksaan secara profesional, termasuk mengidentifikasi pemilik kendaraan melalui data registrasi di instansi berwenang.
Koordinasi dengan Polda Jawa Barat dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) juga dinilai penting untuk memeriksa legalitas pengangkutan, asal-usul BBM, serta kesesuaian dokumen distribusi dengan ketentuan yang berlaku.
Di sisi lain, PT Permata Buana Putra perlu memberikan klarifikasi terbuka terkait pencantuman nama perusahaan pada badan kendaraan tangki tersebut.
Perusahaan juga perlu menjelaskan apakah kendaraan itu merupakan armada operasional sendiri, kendaraan yang disewa, atau justru terdapat penggunaan identitas perusahaan oleh pihak lain tanpa sepengetahuan manajemen.
Keterbukaan informasi dari seluruh pihak menjadi penting agar dugaan yang berkembang tidak berhenti sebagai laporan masyarakat, melainkan dapat ditindaklanjuti melalui pemeriksaan yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
Publik kini menunggu langkah konkret aparat penegak hukum untuk memastikan legalitas kendaraan, asal-usul BBM, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab apabila ditemukan pelanggaran.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi resmi dari Polres Tasikmalaya dan PT Permata Buana Putra.
Redaksi Jejak Digital Indonesia membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan prinsip keberimbangan dalam Kode Etik Jurnalistik.
(Panji)
