JAKARTA, suararealitas.co – Tumpukan sampah di Simpang Lima Semper, Jakarta Utara, menuai kritik anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Muhammad Hasan Abdillah.
Sampah menggunung hingga memenuhi badan jalan. Kondisi ini mengganggu aktivitas warga dan arus lalu lintas.
Hasan menilai persoalan tersebut bukan sekadar merusak estetika ibu kota. Menurutnya, pemerintah juga gagal memastikan kebersihan jalan utama.
“Ini bukan hanya persoalan estetika ibu kota, tapi ini sudah mengganggu jalan utama,” kata Hasan JR dalam keterangannya di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Hasan Soroti Anggaran DLH Rp3,4 Triliun
Hasan mengkritik kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta. Ia mempertanyakan kemampuan dinas tersebut menangani sampah di lima wilayah administrasi Jakarta.
Sorotannya tertuju pada anggaran DLH yang disebut mencapai Rp3,4 triliun. Melalui unggahan di media sosial, Hasan meminta Kepala DLH DKI Jakarta, Dudi Gardesi Asikin, mengevaluasi penggunaan anggaran tersebut.
“Evaluasi Kepala Dinas LH, Dudi Gardesi Asikin! Anggaran sebesar Rp3,4 triliun, tetapi tumpukan sampah masih ditemukan di mana-mana, bahkan sampai berserakan di tengah jalan,” kritiknya.
Hasan menilai penumpukan sampah dalam jumlah besar tidak mungkin terjadi hanya dalam sehari.
Ia menduga kondisi tersebut berkaitan dengan persoalan pengangkutan dan pengawasan.
Menurutnya, DLH harus memperbaiki sistem kerja agar sampah tidak menumpuk di jalan maupun lingkungan permukiman.
Hasan juga mempertanyakan penggunaan anggaran yang mencapai triliunan rupiah.
“Saya mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran sebesar itu. Ke mana alokasi anggaran tersebut digunakan? Jangan sampai anggaran terserap besar, tetapi persoalan paling mendasar, yaitu mengangkut sampah dari jalan dan lingkungan permukiman, justru tidak terselesaikan,” tegasnya.
Pengawasan Sudin LH Lima Wilayah Dipertanyakan
Hasan tidak hanya menyoroti penggunaan anggaran. Ia juga mempertanyakan pengawasan Kepala DLH terhadap Suku Dinas Lingkungan Hidup (Sudin LH) di lima wilayah Jakarta.
Menurutnya, pimpinan dinas harus bertanggung jawab atas persoalan tersebut. Ia meminta DLH tidak sekadar menyalahkan petugas lapangan.
“Bagaimana pengawasan Kepala Dinas terhadap Kepala Sudin LH di lima wilayah kota? Jangan hanya menyalahkan petugas lapangan. Harus ada pertanggungjawaban dari sisi perencanaan, pengawasan, hingga pelaksanaan Anggaran APBD,” sambungnya.
Hasan menilai persoalan sampah membutuhkan tanggung jawab berjenjang. Kepala dinas harus mengawasi kinerja jajarannya.
Sementara itu, setiap Sudin LH harus memastikan pengangkutan sampah berjalan sesuai kebutuhan wilayah.
Produksi Sampah Jakarta Capai 9.000 Ton per Hari
Persoalan di Simpang Lima Semper menambah tantangan pengelolaan sampah Jakarta.
Volume sampah ibu kota mencapai sekitar 9.000 ton per hari. Angka tersebut menuntut pemerintah memperkuat sistem pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menyiapkan pembangunan dua hingga tiga fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), yang sebelumnya dikenal sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).
Menurut Pramono, fasilitas tersebut membutuhkan pasokan sampah sekitar 7.000 ton per hari.
Pemerintah berharap fasilitas itu mampu mengurangi beban pengelolaan sampah Jakarta.
Namun, pembangunan fasilitas pengolahan tidak serta-merta menyelesaikan persoalan sampah di jalan dan permukiman.
DLH tetap harus memastikan petugas mengangkut sampah secara rutin. Pemerintah juga perlu memperkuat pengawasan di setiap wilayah.
DLH dan TAPD Perlu Buka Rincian Anggaran
Hingga berita ini diterbitkan, suararealitas.co belum menerima keterangan resmi dari DLH DKI Jakarta terkait kritik Hasan JR.
Redaksi masih meminta penjelasan Kepala DLH DKI Jakarta, Dudi Gardesi Asikin, mengenai penumpukan sampah di Simpang Lima Semper.
Redaksi juga meminta DLH menjelaskan penggunaan anggaran Rp3,4 triliun. Publik perlu mengetahui rincian belanja untuk pengangkutan, pengolahan, pengadaan armada, pemeliharaan sarana, dan pengawasan.
Selain itu, redaksi akan meminta penjelasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta:
1. Apakah TAPD telah mengevaluasi hubungan antara besarnya anggaran DLH dan kualitas pelayanan kebersihan?
2. Apakah pemerintah akan mengevaluasi anggaran jika persoalan sampah terus berulang?
Pertanyaan tersebut penting karena masyarakat berhak mengetahui efektivitas penggunaan APBD.
Besarnya anggaran harus menghasilkan pelayanan yang nyata. Pemerintah perlu memastikan sampah terangkut tepat waktu dan tidak mengganggu aktivitas warga.
Suararealitas.co terus berupaya menghubungi DLH DKI Jakarta dan Pemprov DKI Jakarta untuk memperoleh klarifikasi.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak koreksi bagi seluruh pihak terkait demi menjaga prinsip keberimbangan dalam pemberitaan.
