Jakarta, Suararealitas.co – Jajaran pimpinan organisasi anggota Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) bersama Dewan Pimpinan KOWANI menyatakan penolakan terhadap Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum RI Nomor AHU-00001993.AH.01.08 Tahun 2026 yang mengesahkan kepemimpinan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) KOWANI pada 3 Juni 2026 di The Tribata, Jakarta.
Sikap tersebut disampaikan dalam jumpa pers dan konsolidasi nasional yang dipandu Humas KOWANI, Andi Sarinah, di Kantor Sekretariat KOWANI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).
Jumpa pers tersebut menghadirkan dua narasumber dari tim hukum KOWANI, yakni Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan KOWANI periode 2024–2029, Prof. Dr. Elza Syarief, S.H., M.H., serta Ketua Umum Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Dr. Enita Adyalaksmita, S.H., M.H.
Dalam kesempatan tersebut, keduanya memaparkan sejumlah persoalan yang dinilai menjadi dasar keberatan terhadap penyelenggaraan KLB, penerbitan SK AHU, hingga akta notaris yang menjadi landasan pengesahan kepengurusan baru.
Elza Syarief: KLB Juni 2026 Dinilai Cacat Hukum
Dalam pemaparannya, Prof. Elza Syarief menguraikan sejumlah dugaan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KOWANI dalam penyelenggaraan KLB pada Juni 2026.
Ia menegaskan bahwa pelaksanaan KLB tersebut dinilai tidak memenuhi persyaratan formal maupun material sebagaimana diatur dalam ketentuan organisasi.
“Penyelenggaraan KLB tersebut cacat hukum mutlak dari segala sisi. Berdasarkan AD/ART KOWANI, KLB hanya sah jika diusulkan secara tertulis oleh minimal dua per tiga dari 119 organisasi anggota (lebih dari 70 organisasi), disetujui Dewan Pimpinan, dan memenuhi kuorum forum. Faktanya, usulan tertulis itu tidak pernah ada, mayoritas organisasi anggota menolak, dan calon yang diusulkan pun tidak memenuhi kriteria AD/ART,” tegas Elza Syarief.
Ia juga menjelaskan bahwa calon Ketua Umum KOWANI wajib memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam AD/ART, yakni pernah menjabat sebagai Ketua Umum organisasi anggota minimal satu periode atau lima tahun serta pernah menjadi pengurus aktif di Pengurus Pusat KOWANI.
Menurut Elza, ketentuan tersebut tidak dipenuhi dalam proses pencalonan pada KLB Juni 2026.
Persoalkan Penerbitan SK AHU dan Siapkan Gugatan Administratif
Selain mempersoalkan proses penyelenggaraan KLB, Elza juga menyoroti sejumlah kejanggalan dalam kronologi penerbitan legalitas kepengurusan melalui sistem Kementerian Hukum RI.
Berdasarkan penelusuran tim hukum pada awal pekan, sistem AHU Online disebut sempat mengalami gangguan dan masih menampilkan kepemimpinan hasil Kongres 2024. Namun, tanpa proses verifikasi fisik yang dinilai transparan, profil perkumpulan kemudian mengalami perubahan hingga data kepengurusan tidak dapat ditampilkan.
Setelah itu, terbit SK AHU yang didasarkan pada Akta Notaris Risbert Nomor 2 tertanggal 29 Oktober 2026.
“Bagaimana bisa sebuah produk hukum negara terbit mengesahkan KLB yang dari awal sudah cacat prosedur? Kami mendapati adanya kekeliruan administratif yang sangat serius di tingkat Ditjen AHU. Oleh karena itu, KOWANI melayangkan surat klarifikasi dan keberatan resmi secara berjenjang—mulai dari Kementerian Hukum hingga Presiden RI—sesuai mekanisme Hukum Acara PTUN, sebelum kami melangkah ke gugatan peradilan,” ujar Elza.
Ia menambahkan, langkah keberatan tersebut ditempuh untuk meminta klarifikasi sekaligus mempersoalkan proses administrasi penerbitan SK AHU yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan hukum.
Enita Adyalaksmita Soroti Akta Notaris dan Dugaan Perbuatan Melawan Hukum
Pada kesempatan yang sama, Dr. Enita Adyalaksmita, S.H., M.H., yang juga bertindak sebagai Tenaga Ahli Bidang Hukum KOWANI, mengungkapkan sejumlah kejanggalan dalam Akta Notaris Risbert Nomor 2 tertanggal 29 Oktober 2026 yang menjadi dasar penerbitan SK AHU.
Menurut Enita, terdapat indikasi pelanggaran hukum dalam pencantuman sejumlah nama pengurus Dewan Pimpinan KOWANI pada akta tersebut.
“Kami menemukan indikasi pelanggaran hukum berat pada Akta Notaris per 29 Oktober 2026 itu. Ada lima nama pengurus Dewan Pimpinan yang dicantumkan tanpa persetujuan dan tanpa izin yang bersangkutan. Bahkan ada nama-nama yang mandatnya sudah ditarik oleh organisasi asal, tetapi tetap dicatut seolah-olah setuju. Ini jelas Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang tidak bisa dibiarkan,” kata Enita.
Ia menyampaikan bahwa KOWANI bersama organisasi anggota telah melayangkan surat keberatan resmi kepada Kementerian Hukum RI untuk meminta pembatalan SK AHU tersebut.
Apabila proses klarifikasi dan penyelesaian melalui mekanisme administratif tidak membuahkan hasil, tim hukum KOWANI memastikan akan mendaftarkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Tim Hukum Ungkap Dugaan Pengelabuan Izin Pertemuan dan Pencatutan Dokumen Organisasi
Tim hukum KOWANI juga mengungkap dugaan adanya pengelabuan dalam proses perizinan kegiatan KLB di The Tribata, Jakarta.
Menurut keterangan yang disampaikan, pihak penyelenggara diduga mengajukan izin keramaian dan penyewaan tempat bukan atas nama kegiatan KLB KOWANI, melainkan dengan menggunakan alasan “pertemuan internal yayasan”.
Selain itu, tim hukum menyoroti dugaan pencatutan kop surat resmi, penggunaan stempel organisasi, hingga pencantuman tanda tangan sejumlah ketua umum organisasi anggota tanpa konfirmasi.
Dr. Enita menyebut, berdasarkan inventarisasi fakta yang dilakukan, sebanyak 54 organisasi anggota telah menyampaikan mosi tidak percaya secara tertulis dan membatalkan segala bentuk dukungan kepada kelompok penyelenggara KLB tersebut.
Atas dasar itu, pihaknya menilai legitimasi KLB tersebut tidak memiliki landasan yang sah menurut ketentuan internal organisasi.
Pimpinan Organisasi Anggota Sampaikan Keberatan dan Penarikan Mandat
Konsolidasi nasional tersebut juga diisi dengan penyampaian kesaksian dari sejumlah pimpinan organisasi anggota terkait dugaan pencatutan nama dan pengangkatan pengurus secara sepihak.
Sejumlah perwakilan organisasi mengungkapkan keberatan atas tindakan pihak penyelenggara KLB yang disebut mendatangi notaris tanpa konfirmasi kepada organisasi terkait, membawa dokumen pribadi berupa kartu tanda penduduk (KTP), serta mengklaim adanya dukungan organisasi.
Mereka menyatakan bahwa tindakan tersebut kemudian direspons dengan penarikan mandat oleh pimpinan pusat organisasi masing-masing.
Para ketua umum organisasi anggota menegaskan bahwa sejumlah anggota yang menghadiri kegiatan di The Tribata tidak pernah dibekali surat mandat resmi untuk mengubah susunan Dewan Pimpinan KOWANI hasil Kongres 2024.
Dengan demikian, mereka menolak keputusan yang dihasilkan dalam KLB tersebut karena dinilai tidak memiliki legitimasi berdasarkan ketentuan internal organisasi maupun hukum yang berlaku.
Tegaskan Kepemimpinan KOWANI di Forum Internasional
Dalam kesempatan tersebut, KOWANI juga menyoroti dinamika kepemimpinan organisasi di tingkat internasional, termasuk dalam forum International Council of Women (ICW) di London dan ASEAN Confederation of Women’s Organisations (ACWO).
KOWANI menegaskan bahwa delegasi resmi Indonesia dalam forum internasional tersebut tetap berada di bawah kepemimpinan hasil Kongres XXV/XXVI, yakni Ketua Umum Ny. Nannie Hadi Tjahjanto, S.H.
Pihak KOWANI menyebut adanya informasi yang dinilai tidak sesuai mengenai kepemimpinan organisasi yang sempat disampaikan kepada sejumlah lembaga internasional. Informasi tersebut kini tengah diluruskan melalui mekanisme hukum tata usaha negara serta diplomasi dalam pergerakan perempuan internasional.
Jumpa pers dan konsolidasi nasional di Sekretariat KOWANI tersebut turut dihadiri pimpinan serta perwakilan berbagai organisasi perempuan anggota KOWANI.
Sejumlah organisasi yang hadir antara lain PP Dian Kemala, DPP PERWANAS, DPP Alisa Khadijah ICMI, PP KOWAD, PWP 45, PIKAT, Wanita Persahi, Ikapurna, PB Wanita Al-Irsyad, PERPINA, PP Salimah, IKAPOGA, Espas Indonesia, Canaya Ladara Nusantara, Perkopin, Yatnawati, PP IBI, FPPI, hingga Yayasan Kowani.
Kehadiran para pimpinan dan perwakilan organisasi anggota tersebut menjadi bagian dari konsolidasi yang dilakukan untuk menyampaikan sikap bersama terhadap polemik kepengurusan KOWANI.
Dalam pernyataan penutup, seluruh elemen yang hadir menegaskan dukungan terhadap kepemimpinan Ketua Umum KOWANI Ny. Nannie Hadi Tjahjanto, S.H., bersama Sekretaris Jenderal Dr. Ratu Dian Hatifah, S.Ag., M.Pd., hingga berakhirnya masa bakti periode 2024–2029.
