Jakarta, Suararealitas.co – Pemerintah terus mendorong penyatuan data korporasi lintas kementerian dan lembaga guna meningkatkan transparansi serta memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat pengawasan sekaligus menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif di Indonesia.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan hal tersebut dalam Forum Nasional Sinergi dan Penguatan Data Korporasi Terintegrasi untuk Mendukung Pelayanan Publik dan Ekosistem Investasi Tahun 2026 yang digelar Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Menurut Supratman, integrasi data menjadi kebutuhan mendesak mengingat masih ditemukan ketidaksesuaian informasi korporasi di antara sejumlah instansi pemerintah. Perbedaan tersebut antara lain menyangkut data pemilik manfaat (beneficial ownership) dan susunan kepengurusan perusahaan.
Kondisi ini dapat memengaruhi efektivitas pengawasan maupun proses pengambilan keputusan pemerintah. Karena itu, ia menginginkan agar setiap kementerian dan lembaga memiliki akses terhadap informasi korporasi yang sama dan dapat diperbarui secara real-time.
Dengan sistem yang terintegrasi, pertukaran informasi tidak lagi harus bergantung pada mekanisme surat-menyurat antarlembaga. Meski demikian, Supratman menegaskan bahwa integrasi tersebut tidak dimaksudkan untuk mengambil alih kewenangan teknis masing-masing instansi.
700 Ribu Entitas Belum Melaporkan Pemilik Manfaat
Supratman memaparkan, pertukaran data dari sistem Kementerian Hukum selama periode 2023 hingga 2026 telah melampaui 50 juta data. Di sisi lain, dari sekitar 3,8 juta badan hukum dan badan usaha yang tercatat, masih terdapat sekitar 700.000 entitas yang dikenai pemblokiran karena belum memenuhi kewajiban pelaporan pemilik manfaat.
Jumlah tersebut menunjukkan penurunan dibandingkan sebelumnya, ketika sekitar 1,8 juta badan usaha tercatat mengalami pemblokiran. Penurunan ini terjadi setelah Kementerian Hukum melakukan penataan melalui kebijakan peningkatan kepatuhan pelaporan beneficial ownership.
Pemerintah juga berupaya memperkuat pemanfaatan data korporasi bersama Direktorat Jenderal Pajak, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepolisian, dan kejaksaan.
Sinergi tersebut diharapkan dapat mendukung penanganan dugaan tindak pidana korporasi, termasuk proses pemblokiran perubahan data perseroan sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Enam Instansi Perkuat Komitmen Integrasi Data
Penguatan kerja sama lintas sektor turut ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama antara Ditjen AHU, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta KPK.
Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas pemanfaatan data korporasi untuk mendukung pelayanan publik, pengawasan, dan kebutuhan pembangunan ekonomi.
Selain itu, Supratman mendorong penggunaan dashboard digital agar Ombudsman dapat melakukan pemantauan terhadap kinerja Kementerian Hukum secara lebih terbuka dan efektif.
Ia menilai digitalisasi tidak hanya mempermudah pertukaran informasi, tetapi juga menjadi instrumen untuk menekan potensi penyimpangan birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
“Pada forum yang terhormat ini, kita mohon dengan hormat, kita kolaborasi demi Merah Putih,” ujar Supratman.
Ia berharap sinergi antarlembaga dalam membangun sistem data korporasi yang terintegrasi dapat memperkuat kepercayaan publik, meningkatkan kepastian hukum, serta memberikan dukungan nyata bagi pertumbuhan investasi nasional.
