Jakarta, Suararealitas.co — Koordinator Nasional (Kornas) Presidium Pemuda Timur mendeklarasikan dukungan agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan dalam forum konsolidasi dan silaturahmi pemuda Indonesia Timur yang dirangkaikan dengan Buka Puasa Bersama dan Doa Lintas Agama, di Jakarta , Selasa (3/3/2026), .
Deklarasi ini muncul di tengah kembali menguatnya wacana reformasi kelembagaan kepolisian. Bagi Presidium Pemuda Timur, posisi Polri di bawah Presiden merupakan bagian dari desain reformasi yang telah disepakati pascareformasi 1998 dan tidak perlu diperdebatkan ulang.
Ketua Kornas Presidium Pemuda Timur, Sandri Rumanama, menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan dengan tingkat kemajemukan tinggi membutuhkan sistem komando yang tegas, efektif, dan tidak terfragmentasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Indonesia memiliki ribuan pulau, ratusan bahasa daerah, serta latar sosial dan budaya yang beragam. Dalam struktur sebesar itu, garis komando aparat penegak hukum harus jelas agar respons di lapangan cepat dan tidak terhambat birokrasi,” ujarnya.
Menurut Sandri, jika Polri ditempatkan dalam struktur kementerian dengan rantai birokrasi panjang, dikhawatirkan respons terhadap situasi darurat, konflik sosial, maupun gangguan keamanan menjadi lambat. Padahal, dalam kondisi tertentu, kecepatan dan ketegasan komando sangat menentukan stabilitas.
Ia juga mengingatkan bahwa struktur yang tidak tegas berpotensi membuka ruang tarik-menarik kepentingan politik sektoral. “Menjaga Polri tetap di bawah Presiden adalah bagian dari menjaga independensi aparat dan mencegah politisasi institusi penegak hukum,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kornas Presidium Pemuda Timur, Masnia Ahmad, menegaskan bahwa dukungan tersebut lahir dari kepedulian generasi muda Indonesia Timur terhadap stabilitas keamanan dan masa depan bangsa.
“Saya berasal dari Provinsi Maluku Utara. Hari ini kita hadir dari berbagai wilayah Indonesia Timur Maluku, Maluku Utara, Papua, dan daerah lainnya. Partisipasi ini harus terus diperluas, tidak hanya dalam seminar, tetapi juga dalam konsolidasi perjuangan dan pembangunan bersama,” ujarnya.
Sebagai anak muda dan perempuan dari Indonesia Timur, Masnia menilai Polri bukan sekadar institusi penegak hukum, melainkan wajah negara yang paling dekat dengan masyarakat. Ketika terjadi persoalan di lingkungan warga, institusi kepolisianlah yang pertama kali hadir memberikan perlindungan.
Namun, ia menekankan bahwa dukungan tersebut bukan “cek kosong”. Evaluasi dan kritik konstruktif tetap diperlukan demi mendorong pembenahan internal.
“Kita tidak menutup mata terhadap kekurangan. Justru karena peduli, kita ingin Polri semakin profesional, transparan, humanis, dan benar-benar berpihak pada keadilan masyarakat,” tegasnya.
Menurut Masnia, stabilitas keamanan merupakan prasyarat utama pembangunan pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di kawasan Indonesia Timur yang memiliki tantangan geografis dan sosial tersendiri.
Acara tersebut juga dihadiri sejumlah tokoh lintas agama, antara lain Kiai Haji Faruq Hamdi, Pendeta Michael Panjaitan, Inggit, Han Han Bibi, dan Steven Lee. Kehadiran para tokoh agama memperkuat pesan persatuan, toleransi, serta komitmen menjaga harmoni dalam keberagaman.
Dalam suasana Ramadan yang penuh refleksi, para peserta menegaskan pentingnya merawat semangat reformasi, menjaga kebebasan berekspresi dan berorganisasi, serta memastikan seluruh anak bangsa dari Papua hingga Maluku Utara memiliki kesempatan yang setara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Melalui deklarasi tersebut, Presidium Pemuda Timur menegaskan komitmen untuk terus mengawal reformasi, menjaga stabilitas nasional, serta memastikan Polri tetap profesional, independen, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
