Jakarta, Suararealitas.co — Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memimpin rapat koordinasi lintas kementerian/lembaga yang melibatkan lima instansi strategis untuk mengevaluasi capaian dan progres isu-isu prioritas di bidang infrastruktur serta pembangunan wilayah pada tahun 2025. Rapat ini digelar di kantor Kemenko Infrastruktur dan Kewilayahan, kawasan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (13/8).
Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa sepuluh bulan masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi momentum penting untuk mempercepat realisasi target pembangunan nasional. Menurutnya, Kemenko Infrastruktur dan Kewilayahan terus memantau kemajuan program, sekaligus mencari solusi terhadap berbagai tantangan yang muncul di lapangan.
“Setiap kemajuan atau progres menjadi penyemangat bagi kami. Memang, kita akui di sana-sini masih ada tantangan, namun semua pihak berkomitmen untuk mencarikan solusi terbaik demi kepentingan rakyat,” ujar AHY.
AHY mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur tidak semata berorientasi pada aspek fisik, tetapi juga harus diiringi penguatan sumber daya manusia, penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan akses pendidikan serta layanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat kurang mampu.
Salah satu isu yang menjadi sorotan dalam rapat adalah penertiban kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL), yang dinilai penting untuk mencegah kecelakaan lalu lintas dan kerusakan infrastruktur jalan. Selain itu, AHY juga memaparkan agenda strategis lain, diantaranya:Pemerataan pembangunan dan penataan tata ruang wilayah, Revitalisasi kawasan transmigrasi, Percepatan kebijakan konektivitas antarwilayah.
Ia juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo memberikan mandat khusus kepada Kemenko Infrastruktur dan Kewilayahan untuk mengawal keberlanjutan proyek Kereta Cepat hingga Surabaya, sebagai bagian dari peningkatan konektivitas nasional.
Dalam forum tersebut, turut dibahas pula isu-isu krusial lain seperti investigasi kecelakaan transportasi, percepatan pembangunan Pulau Enggano, dan pengaktifan kembali sejumlah bandara internasional demi mendorong sektor pariwisata.
“Semangatnya adalah mengaktifkan kembali bandara internasional yang diharapkan dapat meningkatkan arus pariwisata dan membuka lebih banyak peluang ekonomi bagi masyarakat,” tambah AHY.
Melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga ini, Kemenko Infrastruktur dan Kewilayahan menargetkan agar seluruh program prioritas dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberi manfaat nyata bagi pembangunan nasional.
