Jakarta, Suararealitas.co – Asosiasi Pesantren Nahdlatul Ulama (NU) menyatakan dukungan penuh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah. Namun, mereka menegaskan penolakan terhadap penggunaan food tray impor asal China yang menuai kontroversi, terutama terkait dugaan pencemaran bahan haram dalam proses produksinya.
Pernyataan sikap itu ditegaskan dalam acara bertajuk “Mendukung Program MBG Presiden dan Menolak Food Tray Impor China” yang digelar di Jakarta, Rabu (17/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebelumnya, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) mengungkap indikasi penggunaan minyak babi dalam proses produksi food tray impor yang digunakan pada program MBG.
Wafa Riansah Wakil Sekretaris RMI NU DKI, menjelaskan indikasi tersebut diperoleh dari dokumen Material Safety Data Sheet (MSDS) yang merujuk pada penggunaan minyak hewani dalam tahap pencetakan.
“Dugaan kuat, minyak itu berasal dari hewan haram. Sampel food tray masih diuji di laboratorium untuk mendapatkan kepastian,” kata Wafa. Ia menegaskan pentingnya klarifikasi resmi agar pelajar Muslim penerima manfaat MBG terhindar dari produk yang tidak halal.
Wafa menambahkan, berbeda dengan produsen lokal yang menggunakan minyak nabati, praktik di pabrik China lebih berisiko karena tidak jelas sumber bahan bakunya. “Ini bukan sekadar isu teknis, melainkan menyangkut perlindungan akidah umat,” ujarnya.
Hal senada disampaikan produsen dalam negeri. Zulkifli Henri dari Asosiasi Pengusaha Makanan dan Kemasan Indonesia (APMAKI) mengingatkan bahwa industri nasional telah memiliki sertifikasi halal dan standar nasional Indonesia (SNI).
“Praktik impor berlebihan membuat industri lokal tertekan, padahal kapasitas produksi dalam negeri sudah mencukupi. Harga murah produk impor tidak boleh mengorbankan standar halal dan keamanan konsumen,” tegas Zulkifli. Ia menyebut pihaknya telah melaporkan persoalan ini ke Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan kementerian terkait.
Sementara itu, Ketua Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) NU Jakarta, KH Rakhmad Zailani Kiki, menekankan bahwa isu halal tidak bisa dinegosiasikan. Menurutnya, umat Islam berhak mendapatkan jaminan produk halal dalam program pemerintah, termasuk MBG.
“Proses produksi harus bebas dari unsur haram sejak awal. Kami mendesak Menteri Perdagangan segera menghentikan impor food tray yang belum jelas status kehalalannya,” kata KH Rakhmad.
Ia juga mengingatkan agar program MBG lebih mengutamakan produk dalam negeri yang sudah terbukti halal dan aman. “Ini bukan sekadar persoalan ekonomi, tetapi juga soal akidah dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” imbuhnya.
Asosiasi Pesantren NU menutup pernyataan dengan menegaskan bahwa dukungan terhadap MBG berjalan seiring dengan penolakan food tray impor China. “Prioritas utama kami adalah memastikan keamanan konsumsi halal. Ini prinsip yang tidak bisa ditawar,” demikian pernyataan resmi asosiasi.
