Jakarta, Suararealitas.co – Wakil Presiden Gibran Rakabuming mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026, yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/05/2026).
Rangkaian acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan pembukaan Rapat Paripurna oleh Ketua DPR RI. Selanjutnya, Presiden Republik Indonesia menyampaikan pidato pengantar mengenai Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) sebagai bagian dari penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam pidatonya, Presiden memaparkan arah kebijakan ekonomi dan fiskal pemerintah yang akan menjadi landasan dalam pembahasan awal RAPBN 2027. Penyampaian tersebut juga bertepatan dengan momentum peringatan Hari Kebangkitan Nasional, sebagai pengingat pentingnya semangat persatuan dan optimisme dalam memperkuat perekonomian nasional.
Presiden menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bukan sekadar instrumen keuangan negara, melainkan alat perjuangan bangsa untuk melindungi rakyat, memperkokoh fondasi perekonomian nasional, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
“APBN adalah wujud dari alat perjuangan kita sebagai bangsa. APBN adalah alat untuk melindungi rakyat. Alat untuk memperkokoh dasar-dasar dan sendi-sendi ekonomi bangsa. Alat untuk memastikan setiap warga negara dapat hidup lebih sejahtera, dan sebagai alat untuk menjadi pedoman perjalanan kita ke depan. Dengan kesadaran itu, APBN kita susun sebagai bentuk komitmen bersama untuk mewujudkan cita-cita mulia yang telah diamanatkan dalam Undang Undang Dasar kita, Undang Undang Dasar Tahun 1945,” ujar Presiden.
Selain itu, Presiden menegaskan pentingnya kehadiran langsung Kepala Negara dalam menyampaikan arah kebijakan perekonomian nasional dan pengelolaan keuangan negara. Hal tersebut dinilai penting guna memberikan gambaran yang utuh mengenai langkah strategis pemerintah dalam menghadapi berbagai dinamika serta tantangan global yang turut memengaruhi kondisi nasional saat ini.
“Oleh karena itu, karena kondisi yang kita hadapi seperti ini, saya berpendapat bahwa Presiden Republik Indonesia harus hadir langsung menyampaikan pokok-pokok pikiran perekonomian dan pengelolaan negara,” jelasnya.
Presiden juga menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga kesinambungan pembangunan nasional melalui kebijakan fiskal yang tepat sasaran, efektif, dan berorientasi pada pencapaian sasaran pembangunan, termasuk penguatan ketahanan pangan, peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Hadir pula pada kesempatan tersebut jajaran pimpinan lembaga negara, para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, para ketua umum partai politik, serta para pimpinan organisasi kemasyarakatan dan unsur pimpinan lembaga negara lainnya.
