Jakarta, Suararealitas.co — Lembaga Pemeriksa Halal Hidayatullah menggelar kegiatan Halal Bihalal bertajuk “Merajut Silaturahim, Menguatkan Sinergi Halal Menuju Indonesia Pusat Industri Halal Dunia.” Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Hidayatullah ini berlangsung pada Kamis, (9/4/2025) dan menjadi momentum strategis untuk memperkuat kolaborasi antara umat, pelaku usaha, dan pemerintah dalam mengembangkan ekosistem halal nasional.
Acara tersebut dihadiri oleh berbagai elemen, mulai dari tokoh organisasi masyarakat, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), hingga pemangku kebijakan di sektor halal. Dalam suasana penuh kehangatan pasca-Idulfitri, Halal Bihalal ini tidak hanya menjadi ajang silaturahim, tetapi juga forum refleksi atas peran umat dalam membangun kemandirian ekonomi berbasis halal.
Dalam sambutan pembuka, Ketua Umum DPP Hidayatullah periode 2025–2030, KH. Naspi Arsyad, menegaskan pentingnya kesadaran kolektif umat Islam dalam menentukan pola konsumsi yang selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan ajaran agama. Menurutnya, sebagai negara dengan mayoritas Muslim, Indonesia memiliki kekuatan besar dalam membentuk arah pasar, khususnya di sektor produk halal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menekankan bahwa dorongan terhadap penggunaan produk halal bukan semata-mata bentuk penolakan terhadap produk tertentu, melainkan bagian dari upaya meminimalisasi dampak yang berpotensi bertentangan dengan nilai kemanusiaan, termasuk dalam konteks konflik global.
“Yang kita bangun adalah kesadaran bersama. Bukan soal membenci, tetapi bagaimana memastikan bahwa konsumsi kita tidak berkontribusi pada hal-hal yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan,” ujarnya.
Namun demikian, ia juga mengakui bahwa penguatan produk halal dalam negeri masih menghadapi berbagai tantangan, terutama bagi pelaku UMKM. Tingginya biaya sertifikasi halal serta keterbatasan akses distribusi dan pasar menjadi hambatan utama yang perlu segera diatasi.
Dalam konteks tersebut, ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Pendekatan tidak bisa hanya bersifat top-down, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif dari pelaku usaha dan konsumen.
“Negara harus hadir dengan regulasi yang mendukung, namun umat juga harus siap. Produk harus berkualitas, jaringan distribusi kuat, dan mampu bersaing secara sehat di pasar,” tambahnya.
Lebih lanjut, keberadaan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dinilai menjadi salah satu solusi konkret dalam mempercepat penguatan ekosistem halal. LPH Hidayatullah, misalnya, berkomitmen memperluas akses sertifikasi halal, khususnya bagi pelaku UMKM, sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya jaminan halal.
Kegiatan Halal Bihalal ini juga menegaskan peran organisasi masyarakat dalam mendukung agenda nasional, tidak hanya di bidang keagamaan, tetapi juga sosial, ekonomi, hingga pembangunan nasional secara luas.
Dengan mengusung semangat kebersamaan, forum ini diharapkan mampu memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia. Potensi besar pasar domestik, jika dikelola secara optimal, diyakini dapat menjadi kekuatan utama dalam mendorong kemandirian ekonomi nasional.
Ke depan, penguatan sektor halal tidak hanya dipandang sebagai kebutuhan religius, tetapi juga sebagai strategi ekonomi yang mampu meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global, sekaligus mewujudkan cita-cita bangsa menuju masyarakat yang adil, makmur, dan berdaya saing.
