Jakarta, Suararealitas.co – Laskar Hukum Indonesia menggelar deklarasi dan pengukuhan pengurus pusat sebagai bagian dari konsolidasi nasional untuk memperkuat peran masyarakat sipil dalam mendukung penegakan hukum yang berkeadilan, berintegritas, dan akuntabel.
Agenda yang berlangsung di Jakarta, Jumat (24/1/2026), tersebut menjadi tonggak awal penguatan organisasi dalam mengawal supremasi hukum nasional sekaligus mendorong praktik penegakan hukum yang transparan dan objektif di tengah dinamika sosial dan politik yang terus berkembang.
Sejumlah tokoh masyarakat, unsur pemerintah, praktisi hukum, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan hadir dalam kegiatan itu. Kehadiran lintas elemen tersebut mencerminkan pentingnya kolaborasi antara negara dan masyarakat dalam menciptakan sistem hukum yang dipercaya publik.
Dalam deklarasinya, Laskar Hukum Indonesia menegaskan komitmen untuk membangun sinergi konstruktif dengan aparat penegak hukum, dengan menempatkan hukum sebagai instrumen keadilan sosial, bukan alat kepentingan tertentu. Organisasi ini juga menyatakan sikap menolak segala bentuk tindakan anarkis yang berpotensi mencederai demokrasi dan ketertiban umum.
Ketua Umum Laskar Hukum Indonesia, Brigjen TNI (Purn) Edy Imran, menegaskan bahwa organisasi yang dipimpinnya berkomitmen mendukung upaya pemerintah dalam menegakkan hukum secara profesional dan bertanggung jawab, sekaligus memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat yang mengalami perlakuan tidak adil.
Menurut Edy Imran, Laskar Hukum Indonesia akan memfokuskan peran pada pembelaan hak-hak warga negara yang terlanggar, mengalami intimidasi, atau menjadi korban kesewenang-wenangan, dengan mengedepankan jalur hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Deklarasi ini merupakan komitmen moral untuk menjaga marwah penegakan hukum agar berjalan secara adil, objektif, dan akuntabel demi memperkuat kepercayaan publik,” ujar Edy Imran.
Melalui pengukuhan pengurus pusat dan konsolidasi nasional ini, Laskar Hukum Indonesia berharap dapat berkontribusi dalam memperkuat sistem hukum nasional yang berkeadilan serta menghadirkan kepastian hukum yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
