Jakarta – Gerakan Rakyat Anti Madat (GERAM) DPW DKI Jakarta memenuhi undangan kegiatan rapat dengar pendapat umum di ruang rapat Komisi III DPR RI Gedung Nusantara, Jakarta, Selasa 17 Januari 2023.
Adapun dalam kegiatan tersebut, Komisi III DPRI mendengar langsung masukan dan pengaduan dari pada undangan.
Sementara kegiatan dimulai dari pukul 14.07 WIB yang dipimpin langsung oleh Anggota DPR RI Komisi III dari Fraksi PAN, Pangeran Khaerul Saleh serta dihadiri oleh para Anggota DPR RI Komisi III, Supriansa, SH.MH dari Fraksi Golkar, H.Santoso,SH.MH dari Fraksi Demokrat, Johan Budi S Pribowo dari Fraksi PDI, Dr.Habiburokhman, SH dari Fraksi Gerindra serta H Asrul Sani,SH.MSI dari Fraksi PPP.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua GERAM DKI Jakarta M.Masykur menyampaikan masukan dan pengaduan terkait
ketersediaan narkoba yang dijual melalui jaring sosial media Instagram dan Marketplace, online shop.
ketersediaan narkoba yang dijual melalui jaring sosial media Instagram dan Marketplace, online shop.
“GERAM mengusulkan agar Kementerian Komunikasi dan Informasi bersama
BNN, Kementrian Kesehatan membentuk tim monitoring penjualan narkoba melalui media sosial,” kata Masykur.
Dengan jumlah korban dikalangan pelajar masih tinggi (ref. data IDR 2022) SD sampai dengan SMA sejumlah 52.999 Pelajar di Indonesia, Masykur juga mengusulkan agar Kementrian Pendidikan membuat Kurikulum Anti Narkoba dimulai dari tingkat Sekolah Dasar sampai dengan SMA dan melaksanakan test urine secara berkala.
“Karena jumlah korban dikalahkan pelajar masih tinggi, saya berharap pihak sekolah melaksanakan test urine secara berkala, agar bisa menekan penggunaan narkoba dikalangan pelajar,” ujarnya.
Bahkan Masykur juga meminta kepada Anggota DPR RI Komisi III agar mengusulkan segera melaksanakan hukuman mati terhadap status terpidana kasus Narkoba sejumlah 140 orang (data 2021) yang
belum dilaksanakan eksekusi sampai saat ini.
belum dilaksanakan eksekusi sampai saat ini.
“GERAM mendesak agar pelaksanaan Eksekusi
Mati dapat dilaksanakan segera untuk menimbulkan effect jera bagi pelaku pengedar narkoba,” tegasnya.
Terkait dengan penanganan kampung narkoba di DKI Jakarta, GERAM meminta BNN dan Polri harus mengkaji ulang program P4GN untuk permasalahan wilayah rawan narkoba dengan
pendekatan comprehensive dan dibuatkan KPI khusus untuk wilayah rawan narkoba.
Menurut dia, kegiatan test urine yang dilakukan BNN tahun 2021 masih jauh dari target, realisasi pelaksanaan test urine tahun 2021 yang dilakukan BNNP, contoh untuk DKI angka peserta masih sangat minim dibandingkan dengan jumlah penduduk DKI 3343 peserta dibandingkan total jumlah Camat, Lurah, RT, RW FKDM se DKI sejumlah 38604.
“Dengan persentase test urine 2021 sebesar 9%, dibandingkan dengan total jumlah penduduk DKI masih dibawah 1%. GERAM mengusulkan pelaksanaan test urine dapat dilaksanakan setiap 6 bulan sekali,” ucapnya.
GERAM DKI juga mengusulkan ke anggota DPR RI agar membentuk BNN di kota.
“Kami juga mengusulkan, agar dibetuk BNN di tingkat Kota Jakarta Barat dan Jakarta Pusat,” ucapnya.
Bukan hanya narkoba, GERAM pun juga meminta kepada Anggota DPR RI Komisi III tidak memberikan izin penjualan minuman beralkohol di kawasan pemukiman penduduk.
“Izin penjualan minuman beralkohol di pemukiman warga masih banyak terjadi dan proses penerbitan izin bagi penjual pengecer diterbitkan oleh PTSP dengan izin walikota masih terjadi (Perpres), saya berharap ini menjadi perhatian khusus karena membuat keresahan warga,” tukasnya.*(SR)
