JAKARTA, (31/10) Suararealitas.co— Kementerian Kelautan dan Perikanan mendorong penguatan riset, pemetaan hingga penempatan masyarakat pesisir sebagai garda terdepan dalam menjaga situs-situs maritim di bawah laut Indonesia. Perlindungan terhadap warisan maritim bawah laut dinilai penting untuk kelestarian ekosistem yang akan berkontribusi pada pengurangan dampak perubahan iklim, serta kesejahteraan masyarakat pesisir.
“Kekayaan laut kita tidak sebatas sumber daya alam, termasuk juga warisan-warisan bahwa laut yang selama ini menjadi rumah macam-macam biota. Di beberapa daerah bahkan, warisan bawah laut bahkan dikelola dengan baik menjadi destinasi wisata,” ungkap Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono dalam siaran resmi di Jakarta, Sabtu (31/10).
Untuk itu, Menteri Trenggono mendukung penuh pelaksanaan The 6th Asia-Pacific Conference on Maritime and Underwater Cultural Heritage (APCONF6) yang berlangsung di Denpasar, Bali, pada 26–31 Oktober 2026. Mengangkat tema Traditions and Trajectories: Maritime Heritage and Blue Economies in Asia-Pacific”, kegiatan itu diselenggarakan KKP dengan didukung para mitra dari dalam dan luar negeri.
Pesertanya meliputi peneliti, akademisi, pemerintah, komunitas pesisir, masyarakat adat, organisasi internasional, pelaku usaha, serta investor. “Forum ini harsus benar-benar menjadi ruang pertukaran pengetahuan, penguatan kolaborasi, dan dialog kebijakan untuk menghubungkan pelestarian warisan maritim dengan pembangunan ekonomi biru,” ungkap Menteri Trenggono.
Sementara itu, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Irwan Meilano di acara itu mengatakan, Situs USAT Liberty yakni bangkai kapal kargo milik Angkatan Darat Amerika Serikat di dasar laut Tulamben, Bali, menjadi contoh bagaimana warisan bawah air dapat mendukung habitat biota sekaligus wisata bahari. Ini membuktikan bahwa kapal karam merupakan jejak peradaban yang memiliki keterkaitan dengan kehidupan laut dan penghidupan masyarakat.
“Dalam menghadapi perubahan iklim, pencemaran, dan kerusakan habitat, penguatan riset, pemetaan, serta pemantauan situs dengan menempatkan masyarakat pesisir sebagai pelaku utama pelestarian merupakan kunci penting,” ungkapnnya.
Kearifan lokal seperti sasi, Panglima Laot, dan awig-awig, menurutnya menjadi contoh landasan pengelolaan laut yang bertanggung jawab yang harus terus dirawat. KKP sendiri, dalam menjaga ekosistem laut mengedepankan kebijakan-kebijakan ekonomi biru yang memadukan pendekatan berbasis lingkungan dan ekonomi.
Sementara itu, Kepala BPPSDM KP I Nyoman Radiarta menyampaikan, warisan maritim mencerminkan pengetahuan, tradisi, identitas, dan hubungan abadi antara manusia dan lingkungan perairan dari generasi ke generasi. Melalui kolaborasi, pihaknya berharap dapat melindungi warisan yang unik dan terbatas ini sekaligus mendukung mata pencaharian berkelanjutan dan mengamankan masa depan lautan.
Forum tersebut sekaligus menandai tonggak sejarah yang sangat istimewa, yaitu peringatan 15 tahun APCONF atau disebut sebagai Crystal Anniversary. APCONF bermula di Manila, Filipina, pada 2011, dan pada penyelenggaraan kali ini dihadirkan pula para ketua terdahulu dan para pendiri dari Manila, Hawaii, Hong Kong, Taiwan, Korea, dan Indonesia.
Humas BPPSDM KP
