Jakarta, Suararealitas.co – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menghadiri silaturahmi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di ruang rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Kamis (30/7). Pertemuan silaturahmi antara Eksekutif dan Legislatif ini menyoroti mengenai pentingnya Dana Bagi Hasil (DBH) bagi pembangunan Jakarta pasca-pemotongan DBH sebesar Rp15 triliun.
“Silaturahmi ini memperkuat komunikasi dan sinergi antara Pemprov DKI Jakarta, DPRD, serta para wakil rakyat di DPR RI dan DPD RI dari daerah pemilihan Jakarta. Hubungan eksekutif dan legislatif harus senantiasa menjadi kemitraan strategis agar kebijakan yang dirumuskan benar-benar menjawab kebutuhan warga,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Gubernur Pramono menjelaskan, Jakarta tengah memasuki era baru sebagai Daerah Khusus Jakarta (DKJ) dengan target menembus 50 besar kota global (global city) pada 2030. Untuk mewujudkan transformasi tersebut, dukungan pemerintah pusat dan lembaga legislatif menjadi sangat penting, terutama di tengah penyesuaian alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) pada 2026.
Ia juga menegaskan, Pemprov DKI berkomitmen menjaga akuntabilitas setiap rupiah yang diterima.
“Setiap dukungan tersebut akan diterjemahkan menjadi pembangunan yang berkelanjutan serta pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat,” tandas Gubernur Pramono.
Di tengah ruang fiskal yang semakin terbatas, Pemprov DKI Jakarta terus mengoptimalkan berbagai skema pembiayaan inovatif tanpa mengurangi kualitas layanan dasar. Upaya tersebut dilakukan melalui obligasi daerah, collaboration fund, kompensasi pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), naming rights, serta berbagai bentuk kemitraan strategis.
“Pembangunan tetap berjalan melalui program pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pengendalian banjir, sanitasi, penyediaan air minum, dan penguatan ekonomi. Di antaranya KJP Plus bagi 707.477 siswa, KJMU bagi 15.825 mahasiswa, Program Sekolah Swasta Gratis di 103 sekolah, serta bantuan sosial bagi 212.116 penerima manfaat,” ungkap Gubernur Pramono.
Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional, keberlanjutan pembangunan infrastruktur transportasi terintegrasi di Jakarta juga memerlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Karena itu, percepatan sejumlah proyek konektivitas terus dilakukan, seperti MRT Fase 2A, LRT Velodrome–Manggarai, serta perluasan layanan TransJakarta menuju kawasan aglomerasi dan Bandara Internasional Soekarno-Hatta.
“Sinergi pemerintah pusat dan daerah sangat dibutuhkan untuk mempercepat proyek-proyek konektivitas ini. Menjaga pembangunan Jakarta berarti menjaga pusat pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memperkuat daya saing Indonesia di tingkat global,” pungkas Gubernur Pramono.
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Suhud Alynudin, menggarisbawahi pentingnya forum ini sebagai tonggak awal penguatan kolaborasi antara parlemen di tingkat daerah dan nasional. Menurutnya, forum tersebut menjadi fondasi untuk memperjuangkan kesejahteraan warga Jakarta secara berkelanjutan.
“Pertemuan ini memiliki makna yang sangat penting karena untuk pertama kalinya menjadi ruang silaturahmi yang mempertemukan legislatif daerah dan legislatif pusat dalam satu forum. Semoga pertemuan hari ini menjadi awal sinergi yang semakin erat dalam memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Jakarta,” tuturnya.
Dukungan terhadap forum ini juga disampaikan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Hidayat Nur Wahid. Ia mengapresiasi penyelenggaraan silaturahmi lintas lembaga tersebut sebagai terobosan sekaligus tradisi yang baik dan berharap kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.
“Tentu kami sangat menyambut baik. Apalagi tadi Pak Gubernur sudah menyampaikan kemungkinan penyelenggaraannya dilakukan secara bergantian. Tahun ini DPRD menjadi tuan rumah, tahun depan Pemprov DKI Jakarta, lalu berikutnya DPR RI dan DPD RI. Dengan begitu, kebersamaan dan kekeluargaan kita akan semakin erat. Kita saling berkunjung dan saling menyambut. Saya kira kita semua siap untuk itu,” kata Hidayat.
