Jakarta, Suararealitas.co – Kekecewaan terhadap tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendorong ratusan mitra dari Jawa Barat yang tergabung dalam koordinator aksi mendatangi Kantor Badan Gizi Nasional (BGN). Kedatangan mereka bertujuan meminta kejelasan mengenai nasib ribuan dapur MBG yang telah dibangun, tetapi belum beroperasi maupun mendapatkan kepastian pembayaran.
Namun, para mitra mengaku kecewa karena Kepala BGN tidak menemui mereka meskipun sebelumnya telah mengajukan surat resmi dan berupaya melakukan mediasi melalui fasilitasi kepolisian serta DPR RI.
Koordinator Aksi, Iman Rohiman, mengatakan dirinya telah menghabiskan waktu sekitar 20 hari meninggalkan rumah untuk melakukan konsolidasi dengan para mitra di berbagai kabupaten dan kota di Jawa Barat.
Berdasarkan hasil konsolidasi tersebut, dari sekitar 6.000 titik dapur MBG di Jawa Barat, diperkirakan 800 hingga 1.000 dapur belum berjalan, belum dioperasionalkan, dan belum memperoleh kepastian pembayaran.
“SK kami diberikan tanggal 25 Oktober. Sekarang sudah lewat, tetapi sampai hari ini belum ada kejelasan. Kami ingin tahu apakah dapur ini akan dioperasionalkan, bagaimana mekanisme pembayarannya, dan sampai kapan kami harus menunggu,” ujar Iman di hadapan para peserta aksi di Kantor BGN.
Selain persoalan operasional dan pembayaran, para mitra juga mempersoalkan tata kelola program MBG, khususnya kebijakan SPS 2 dan moratorium dapur yang dinilai berdampak langsung terhadap keberlangsungan usaha mitra.
Menurut Iman, kondisi tersebut bertolak belakang dengan semangat program Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan memberikan pemenuhan gizi kepada anak-anak Indonesia, termasuk mereka yang tinggal di wilayah pelosok dan daerah tertinggal.
Ia menilai, pembangunan dapur yang telah menghabiskan investasi besar seharusnya diikuti dengan kepastian operasional. Terlebih, keberadaan dapur MBG merupakan bagian penting dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah.
“Kami bukan menuntut, tetapi ingin memberikan masukan. Kami ini mitra, partner kerja, bukan musuh. Kami ikut menyukseskan program ini. Karena itu, hargai kami ketika datang untuk menyampaikan aspirasi,” tegasnya.
Iman juga menyampaikan bahwa berbagai upaya komunikasi dan mediasi telah ditempuh sebelum aksi dilakukan. Para mitra mengaku telah mengirimkan surat resmi dan mendapatkan fasilitasi dari kepolisian maupun DPR RI. Namun, hingga aksi berlangsung, mereka mengaku belum memperoleh jawaban yang memberikan kepastian.
13.000 Dapur MBG Belum Beroperasi
Dalam aksi tersebut, para mitra menyampaikan sejumlah data yang menjadi perhatian mereka. Di Jawa Barat, dari sekitar 6.000 titik dapur, diperkirakan 800 hingga 1.000 dapur belum beroperasi. Sementara itu, secara nasional, mereka mengklaim terdapat sekitar 5.400 titik dapur di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang belum beroperasi.
Secara keseluruhan, para mitra memperkirakan terdapat sekitar 13.000 titik dapur MBG di berbagai wilayah Indonesia yang belum berjalan.
Dengan asumsi investasi pembangunan mencapai sekitar Rp2 miliar untuk setiap dapur, nilai investasi yang telah dikeluarkan para mitra diperkirakan mencapai puluhan triliun rupiah.
Kondisi tersebut dinilai membutuhkan perhatian serius dari pemerintah, terutama terkait kepastian operasional, mekanisme pembayaran, serta keberlanjutan kerja sama antara BGN dan para mitra.
Iman menegaskan, pihaknya masih mengedepankan penyelesaian melalui dialog dan musyawarah. Namun, apabila tidak ada respons maupun langkah konkret dari BGN, para mitra tidak menutup kemungkinan menempuh jalur hukum.
“Kami ingin persoalan ini dimusyawarahkan dan diselesaikan dengan baik. Namun, jika tidak ada penyelesaian, rekan-rekan kami dari Banten dan Jawa sudah mulai mempersiapkan proses gugatan ke pengadilan,” ungkapnya.
Ia menambahkan, para mitra akan kembali ke daerah masing-masing untuk berkumpul bersama keluarga sembari menunggu itikad baik dari Kepala BGN untuk membuka ruang dialog dan memberikan kepastian atas persoalan yang mereka hadapi.
Pernyataan Sikap Mitra MBG se-Jawa Barat
Dalam aksi tersebut, Mitra MBG se-Jawa Barat turut menyampaikan lima poin pernyataan sikap:
- Kami Mendukung penuh program Presiden Prabowo Subianto terkait Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai program mulia untuk meningkatkan pemenuhan gizi anak-anak Indonesia.
- Kami Menilai tata kelola BGN saat ini merugikan mitra, khususnya melalui kebijakan SPS 2 dan moratorium dapur yang dinilai belum disertai kejelasan operasional maupun pembayaran.
- Kami Menyampaikan kekecewaan atas ketidakhadiran Kepala BGN untuk menemui para mitra, meskipun telah mengajukan surat resmi dan memperoleh fasilitasi dari kepolisian serta DPR RI.
- Kami Meminta kejelasan nasib sekitar 13.000 dapur di seluruh Indonesia, termasuk sekitar 6.000 titik di Jawa Barat, yang telah dibangun dengan investasi miliaran rupiah per dapur, tetapi belum beroperasi.
- Kami Menegaskan akan mempertimbangkan langkah hukum apabila tidak ada ruang dialog dan penyelesaian dalam waktu dekat. Sejumlah mitra dari Banten dan wilayah Jawa disebut telah mulai mempersiapkan gugatan ke pengadilan.
Para mitra berharap pemerintah melalui BGN segera memberikan penjelasan dan mengambil langkah konkret agar persoalan operasional dapur, pembayaran, serta kepastian kerja sama dapat diselesaikan tanpa menghambat tujuan utama program Makan Bergizi Gratis.
