JAKARTA, Suararealitas.co– Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus memperkuat peran strategis Indonesia dalam diplomasi dan kerja sama kelautan internasional melalui dukungannya terhadap kolaborasi riset regional di kawasan Pasifik dan Segitiga Terumbu Karang (Coral Triangle). Komitmen tersebut ditegaskan melalui partisipasi KKP pada ajang Melanesian Ocean Summit 2026 di Port Moresby, Papua Nugini.
Forum internasional yang berlangsung di APEC Haus, Port Moresby pada 11–14 Mei 2026 itu mempertemukan delegasi negara-negara Pasifik, akademisi, organisasi internasional, lembaga konservasi, dan mitra pembangunan untuk membahas pengelolaan laut berkelanjutan, ketahanan iklim, konservasi ekosistem pesisir, serta tata kelola perikanan di kawasan Indo-Pasifik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam forum tersebut, KKP menegaskan pentingnya penguatan kolaborasi riset lintas negara sebagai fondasi menjaga keberlanjutan ekosistem laut di kawasan Pasifik dan Coral Triangle yang dikenal sebagai pusat keanekaragaman hayati laut dunia. Indonesia dinilai memiliki posisi strategis dalam menjembatani kerja sama negara-negara ASEAN dan Pasifik dalam isu kelautan, konservasi, dan ekonomi biru.
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan, Koswara sebagai pengampu National Coordinating Committee Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security (NCC CTI-CFF) dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (21/5), menyampaikan bahwa tantangan perubahan iklim, degradasi ekosistem pesisir, serta tekanan terhadap sumber daya laut dan perikanan tidak dapat diselesaikan secara parsial oleh satu negara saja. Menurutnya, dibutuhkan kerja sama yang kuat berbasis sains, inovasi, dan pertukaran pengetahuan antarnegara di kawasan.
“KKP mendukung penuh penguatan kolaborasi riset internasional sebagai langkah konkret menjaga masa depan laut. Kawasan Pasifik dan Coral Triangle memiliki keterhubungan ekologi yang sangat erat sehingga pengelolaannya membutuhkan sinergi regional yang solid, berbasis ilmu pengetahuan dan kepentingan bersama,” ujar Koswara.
Ia menambahkan, melalui peran Indonesia di CTI-CFF, KKP terus mendorong penguatan kapasitas sumber daya manusia kelautan, pengembangan riset bersama, pertukaran data ilmiah, serta penguatan kebijakan berbasis sains guna mendukung pengelolaan laut yang adaptif terhadap perubahan iklim.
Salah satu capaian penting dalam forum tersebut adalah penguatan kerja sama regional melalui pembentukan Bismarck Solomon Seascape (BSS) Science Hub – University Partnership dalam kerangka CTI-CFF yang melibatkan perguruan tinggi dan mitra strategis dari Indonesia, Papua Nugini, dan Kepulauan Solomon.
Kolaborasi regional tersebut difokuskan pada penguatan riset pesisir dan kelautan, peningkatan kapasitas SDM, serta pengembangan kebijakan berbasis sains melalui penyusunan rencana aksi bersama 2026–2030, pembentukan tim riset lintas negara, pertukaran dosen dan mahasiswa, simposium ilmiah, pembelajaran lapangan, dan publikasi bersama.
Kerja sama ini juga mendorong integrasi kearifan lokal dan pengetahuan tradisional masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya laut di kawasan Bismarck Solomon Seascape dengan melibatkan perguruan tinggi di Tanah Papua seperti Universitas Papua (UNIPA), Universitas Cenderawasih (UNCEN), dan Universitas Okmin Papua (UOP), guna mendukung pembangunan kelautan yang inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.
Sementara itu, Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut, Kartika Listriana, yang hadir secara langsung dalam sambutannya menekankan bahwa perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mendukung pengelolaan sumber daya laut lintas negara secara ilmiah, inklusif, dan berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa KKP akan terus mengambil peran aktif dalam memperkuat diplomasi kelautan regional, termasuk membangun jejaring kolaborasi riset dan konservasi yang melibatkan pemerintah, akademisi, masyarakat adat, organisasi masyarakat sipil, dan mitra pembangunan internasional.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa penguatan ekonomi biru harus berjalan seiring dengan perlindungan ekosistem laut dan penguatan kolaborasi global. Kebijakan tersebut terus diwujudkan KKP melalui pengelolaan laut berbasis sains, konservasi berkelanjutan, dan penguatan kemitraan internasional demi menjaga kesehatan laut sebagai penopang ketahanan pangan, iklim, dan kesejahteraan masyarakat dunia.
