Jakarta, Suararealitas.co — Pemerintah menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya berperan dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional, mulai dari tingkat desa hingga pusat.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, A. Muhaimin Iskandar, menyatakan bahwa program MBG kini berkembang menjadi instrumen strategis dalam menciptakan lapangan kerja sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi lokal melalui keterlibatan berbagai sektor.
Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan “Satu Tahun Perjalanan Makan Bergizi Gratis dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat” yang digelar di Kantor Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta, Kamis (16/4/2026).
“Program ini bukan hanya soal pemenuhan gizi, tetapi juga bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat. Lapangan kerja baru harus terus tumbuh dari setiap program yang dijalankan,” ujar Muhaimin.
Menurutnya, percepatan implementasi MBG tidak terlepas dari dukungan investasi yang signifikan. Nilai investasi yang mencapai puluhan triliun rupiah dinilai mampu mendorong perputaran ekonomi sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.
“Investasi tersebut menjadi penggerak ekonomi yang berdampak langsung, termasuk membuka peluang kerja baru bagi masyarakat,” jelasnya.
Lebih lanjut, Muhaimin menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memastikan aliran anggaran program MBG dapat menciptakan siklus ekonomi yang berkelanjutan. Kepala daerah dinilai memiliki posisi strategis dalam mengoptimalkan potensi lokal, mulai dari produksi hingga distribusi, agar melibatkan pelaku usaha setempat.
“Kunci keberhasilan ada pada kepala daerah, bagaimana anggaran yang masuk bisa berputar di daerah dan menghidupkan ekonomi lokal,” katanya.
Dalam implementasinya, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi simpul utama dalam membangun ekosistem ekonomi dari hulu hingga hilir. Selain menyediakan makanan bergizi, SPPG juga berfungsi sebagai pusat aktivitas ekonomi baru yang membuka peluang usaha bagi masyarakat sekitar.
Muhaimin menyebut ekosistem SPPG harus mampu menciptakan dampak ekonomi yang berkelanjutan dan tidak hanya bergantung pada program pemerintah semata, melainkan juga pada sinergi dengan pemerintah daerah dan pelaku usaha.
Dari sisi capaian, program MBG telah menjangkau sekitar 65,2 juta penerima manfaat, melibatkan lebih dari 46 ribu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta menyerap sekitar 1,3 juta tenaga kerja.
Dampak positifnya terlihat pada peningkatan penyerapan hasil pertanian, stabilisasi harga komoditas, pengurangan beban pengeluaran rumah tangga, hingga peningkatan konsumsi gizi anak. Program ini juga dinilai berkontribusi terhadap upaya penurunan angka kemiskinan.
“Program ini memberikan efek domino. Tidak hanya meningkatkan gizi, tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat secara luas,” ungkapnya.
Pemerintah juga memastikan bahwa pelaku usaha lokal, seperti petani, peternak, dan pedagang, menjadi bagian utama dalam rantai pasok program MBG. Hal ini diharapkan dapat memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.
Selain itu, MBG disebut sebagai bagian dari kebijakan anggaran yang berpihak langsung kepada rakyat. Program ini menjadi salah satu wujud komitmen pemerintah dalam mengarahkan belanja negara agar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Memasuki tahun kedua pelaksanaan, pemerintah akan terus melakukan penyempurnaan program, baik dari sisi tata kelola maupun dampaknya. Fokus ke depan diarahkan pada penguatan pemberdayaan jangka menengah dan panjang, termasuk mendorong lahirnya lebih banyak wirausaha baru.
Muhaimin pun mengajak seluruh pemangku kepentingan, khususnya pemerintah daerah, untuk memperkuat kolaborasi dalam menjaga keberlanjutan program, mulai dari ketahanan rantai pasok hingga pemanfaatan data yang lebih presisi.
“Melalui program ini, kita optimistis dapat membangun ekosistem ekonomi yang inklusif, memperkuat ketahanan daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata,” pungkasnya.
