JAKARTA, Suararealitas.co — Pemerintah memperkuat upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan meningkatkan kesiapsiagaan personel gabungan di sejumlah wilayah. Hingga Oktober 2026, sebanyak 69.190 personel telah dikerahkan untuk mendukung penanganan kebakaran yang masih menjadi perhatian pemerintah.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Brigjen TNI Inf Honi Havana, menyampaikan bahwa pengerahan personel tersebut meningkat dibandingkan kondisi pada pertengahan September 2026.
Saat itu, jumlah personel yang terlibat tercatat sebanyak 43.931 orang. Dengan jumlah terbaru mencapai 69.190 orang, terdapat penambahan 25.259 personel atau meningkat sekitar 57,5 persen.
Honi menjelaskan, penguatan personel merupakan bagian dari langkah pemerintah untuk memaksimalkan penanganan karhutla. Keterlibatan berbagai unsur diperlukan agar upaya pemadaman dapat menjangkau wilayah terdampak dan dilaksanakan sesuai kebutuhan di lapangan.
Dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (14/10/2026), ia juga mengingatkan bahwa ancaman kebakaran belum sepenuhnya berakhir meskipun hujan mulai turun di sejumlah daerah.
Menurut Honi, kondisi tersebut menuntut seluruh pihak tetap waspada dan melanjutkan upaya penanggulangan secara maksimal. Perubahan cuaca perlu terus dipantau agar tidak mengurangi kesiapan petugas dalam menghadapi potensi kebakaran.
Penanganan di Daerah Terus Dipantau
Perhatian pemerintah terhadap karhutla juga mencakup sejumlah provinsi yang masih membutuhkan penanganan intensif. Enam provinsi yang menjadi fokus pemantauan adalah Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, dan Riau.
Berdasarkan keterangan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya seusai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto pada 12 Oktober 2026, sekitar 639 hektare lahan di enam provinsi tersebut masih dalam proses pemadaman.
Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan menjadi wilayah yang mendapat perhatian utama. Perkembangan kondisi di daerah lain juga terus dipantau untuk mendukung penentuan langkah penanganan berikutnya.
Upaya pengendalian dilakukan melalui koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan unsur operasional yang bertugas di lapangan. Sinergi tersebut diperlukan agar penanganan dapat disesuaikan dengan kondisi kebakaran di masing-masing wilayah.
Pemadaman Mengandalkan Dukungan Berbagai Unsur
Pengerahan personel disertai pelaksanaan operasi pemadaman melalui jalur darat dan udara. Di lapangan, petugas berupaya menangani kebakaran secara langsung, sementara dukungan udara digunakan untuk membantu menjangkau lokasi yang memerlukan penanganan khusus.
Pemerintah juga memanfaatkan Operasi Modifikasi Cuaca untuk mendukung peluang terbentuknya hujan di wilayah prioritas. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya yang dilakukan bersama operasi pemadaman untuk mempercepat pengendalian kebakaran.
Selain menghadapi api, penanganan karhutla turut memperhatikan dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat, terutama risiko gangguan kesehatan akibat asap. Dalam hal ini, tenaga kesehatan ikut berperan membantu masyarakat di wilayah terdampak.
Honi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam penanganan karhutla, termasuk TNI, Polri, BNPB, BPBD, Manggala Agni, pemerintah daerah, dunia usaha, relawan, dan tenaga kesehatan.
Ia menilai dukungan seluruh unsur tersebut menjadi bagian penting dalam menghadapi karhutla yang membutuhkan penanganan bersama.
Pemerintah pun terus mendorong agar kesiapsiagaan tetap terjaga selama ancaman kebakaran masih ada. Penguatan personel dan koordinasi lintas instansi diharapkan dapat mendukung upaya pemadaman sekaligus mengurangi risiko meluasnya kebakaran hutan dan lahan di berbagai daerah.
