Jakarta, Suararealitas.co – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas bersama Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat memperkuat koordinasi lintas sektor untuk menyusun arah kebijakan pemberdayaan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045. Upaya ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan melalui program yang terintegrasi.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Dialog Nasional Pemberdayaan bertajuk “Langkah Transformasi Pemberdayaan Masyarakat Menuju Indonesia Emas 2045” di Jakarta, Rabu (14/10/2026). Kegiatan ini juga menjadi momentum peluncuran dokumen kajian strategis nasional sebagai landasan penguatan kebijakan pemberdayaan masyarakat.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan, pembangunan nasional perlu memastikan seluruh lapisan masyarakat memperoleh kesempatan yang setara untuk meningkatkan kesejahteraan. Menurutnya, kelompok masyarakat yang paling rentan harus menjadi prioritas dalam setiap intervensi pemerintah.
Ia menjelaskan, prinsip no one left behind menjadi salah satu landasan penting dalam perencanaan pembangunan. Prinsip tersebut menekankan agar tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam memperoleh akses pendidikan, layanan dasar, maupun kesempatan untuk mengembangkan kapasitas diri.
Bappenas, lanjut Rachmat, akan mendukung penyusunan kebijakan yang tidak hanya kuat dari sisi perencanaan, tetapi juga dapat diterapkan secara efektif sesuai kebutuhan masyarakat di lapangan.
Pembangunan Manusia Jadi Fondasi
Rachmat juga mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur melalui kemajuan infrastruktur fisik. Peningkatan kualitas manusia harus berjalan beriringan agar berbagai hasil pembangunan dapat memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.
“Pembangunan fisik harus disertai dengan pembangunan manusia. Tanpa ada manusia yang berdaya, pembangunan fisik yang kita lakukan akan sia-sia belaka,” ujarnya.
Perspektif tersebut menjadi bagian penting dalam merumuskan arah pemberdayaan masyarakat menuju 2045. Peningkatan kapasitas masyarakat dinilai perlu terhubung dengan agenda pembangunan lain, termasuk penguatan ketahanan pangan, energi, dan air.
Untuk mewujudkan pendekatan yang menyeluruh, pemerintah mendorong keterlibatan berbagai kementerian dan lembaga sesuai tugas dan kewenangannya. Sejumlah kementerian yang akan dilibatkan antara lain Kementerian Desa, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta kementerian yang menangani usaha mikro, kecil, dan menengah.
Melalui koordinasi lintas sektor tersebut, pemerintah diharapkan dapat menyelaraskan program pemberdayaan, mengurangi tumpang tindih intervensi, serta memastikan dukungan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah.
Penguatan sinergi ini menjadi salah satu langkah untuk membangun sistem pemberdayaan yang lebih terarah, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung upaya pengurangan kemiskinan dan ketimpangan sebagai bagian dari pencapaian visi Indonesia Emas 2045.
