Jakarta, Suararealitas.co — Organisasi kemasyarakatan Buddha Dharmapala Nusantara melantik Dewan Pengurus Pusat (DPP) periode 2025–2030 sekaligus menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas), Jumat (27/2/2026). Agenda ini menjadi tindak lanjut Musyawarah Nasional (Munas) yang dilaksanakan pada November 2025 lalu.
Pelantikan DPP dirangkaikan dengan Rakernas guna merumuskan arah program kerja jangka menengah dan panjang organisasi dalam lima tahun ke depan. Kegiatan tersebut menandai dimulainya periode kedua kepengurusan Dharmapala Nusantara berdasarkan Surat Ketetapan Nomor 099/TAP/DPP-DN-FABB/II/2026, dengan masa bakti 2025–2030.
Rakernas kali ini difokuskan pada konsolidasi internal organisasi serta penguatan arah gerak Dharmapala Nusantara sebagai organisasi kemasyarakatan Buddha yang berperan aktif di ruang sosial, keagamaan, dan kebangsaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam visi yang ditegaskan kembali, Dharmapala Nusantara menyatakan komitmennya untuk menjadi kalyana mitta atau sahabat sejati bagi Kementerian Agama Republik Indonesia, khususnya Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha, serta seluruh majelis Buddha di Indonesia tanpa sekat sektarian.
Organisasi ini menempatkan tiga misi utama sebagai pijakan kerja, yakni menjaga Dharma, melindungi Dharma, serta memberikan perlindungan bagi seluruh umat Buddha di Indonesia.
Ketua Umum Kevin Wu menegaskan bahwa Rakernas bukan sekadar agenda administratif, melainkan momentum strategis untuk menyatukan barisan dan memperkuat komitmen kebangsaan umat Buddha.
“Rakernas ini menjadi ruang konsolidasi untuk menyamakan visi, memperkuat sinergi, dan memastikan Dharmapala Nusantara hadir sebagai organisasi yang bermanfaat bagi umat, bangsa, dan negara,” ujar Kevin Wu.
Dalam kesempatan tersebut, Kevin Wu juga memperkenalkan jajaran dewan penasihat serta pengurus pusat yang hadir secara langsung dalam acara pelantikan dan Rakernas.
Struktur Kepengurusan dan Penguatan Organisasi
Untuk periode 2025–2030, Kevin Wu, kembali dipercaya sebagai Ketua Umum Dharmapala Nusantara. Ia didampingi oleh Christian Louis sebagai Sekretaris Jenderal dan Irma Gunawan sebagai Bendahara Umum.
Struktur organisasi disusun secara berjenjang dan profesional, dengan koordinator atau ketua di setiap departemen, serta divisi-divisi di bawah masing-masing pilar kerja. Model ini dirancang untuk menjamin keberlangsungan organisasi sekaligus mendorong kaderisasi yang berkesinambungan.
Selain penguatan struktur, Rakernas juga menetapkan sejumlah langkah strategis, antara lain penguatan tim hukum untuk advokasi umat, pengembangan kapasitas kader di bidang politik dan kebijakan publik, serta perluasan jejaring, termasuk optimalisasi peran media sosial sebagai sarana edukasi dan komunikasi publik.
Peran Perlindungan dan Advokasi Umat
Dalam praktiknya, Dharmapala Nusantara menegaskan perannya sebagai penjaga ketentraman dan keamanan umat Buddha dalam menjalankan ritual keagamaan, khususnya ketika terjadi persinggungan di lapangan akibat kesalahpahaman atau persoalan komunikasi dengan masyarakat sekitar.
Perwakilan Dharmapala menjelaskan bahwa ruang-ruang konflik kecil kerap muncul dalam praktik peribadatan, mulai dari persoalan teknis seperti parkir kendaraan hingga penolakan oleh sebagian warga.
“Kalau terjadi kesalahpahaman atau persinggungan, di situlah ruang kami untuk ikut menjaga ketentraman dan memastikan ritual keagamaan berjalan dengan baik. Itulah peran Dharmapala,” ujarnya.
Secara peran, Dharmapala diposisikan serupa dengan organisasi kepemudaan keagamaan di agama lain yang aktif dalam pengamanan, pendampingan, dan advokasi umat. Selama ini, umat Buddha dinilai relatif minim memiliki wadah yang secara khusus bergerak dalam perlindungan hak beribadah.
Organisasi Non-Nirlaba dan Tantangan Pendanaan
Terkait pendanaan, Dharmapala Nusantara menegaskan statusnya sebagai organisasi non-nirlaba yang tidak berorientasi pada keuntungan. Seluruh aktivitas organisasi ditopang oleh dukungan umat dan para donatur yang memberikan kontribusi secara sukarela.
“Dukungan dari pemerintah sangat minim. Sudah beberapa tahun ini hampir tidak ada, mungkin juga dipengaruhi kebijakan efisiensi,” ungkap perwakilan Dharmapala.
Meski demikian, keterbatasan tersebut tidak menyurutkan langkah organisasi untuk tetap menjalankan fungsi perlindungan, edukasi toleransi, dan advokasi umat di berbagai daerah.
Harapan dan Komitmen Kebangsaan
Di penghujung acara, seluruh pengurus membacakan Asta Pranidhana Dharmapala Nusantara sebagai ikrar bersama. Delapan butir komitmen tersebut menegaskan kesetiaan kepada Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan UUD 1945, serta kesetiaan pada Buddha, Dhamma, dan Sangha.
Ikrar itu juga memuat tekad menjaga keluhuran nilai universal dan menyingkirkan kepentingan ego pribadi demi pengabdian kepada bangsa dan Dharma. Pembacaan ikrar disambut tepuk tangan hadirin yang terdiri dari tokoh senior Buddhis, perwakilan kementerian, Bhikkhu Sangha, dan unsur masyarakat Buddha.
Kevin Wu menutup forum dengan harapan agar tekad dan komitmen tersebut menjadi landasan pengabdian Dharmapala Nusantara dalam lima tahun mendatang.
“Harapan kami sederhana, umat beragama di Indonesia dapat beribadah dengan aman, nyaman, dan tentram. Jika tidak ada perselisihan tentu itu yang terbaik. Namun jika terjadi, Dharmapala siap hadir untuk menjaga dan mengedukasi,” pungkasnya.
