Yogyakarta- Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) terus berupaya mengawal ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di seluruh wilayah Indonesia. Melalui penyebarluasan informasi kebijakan hilir migas diharapkan masyarakat dapat memahami peran BPH Migas dan pentingnya pemanfaatan energi, baik BBM dan gas bumi.
Hal ini dikemukakan Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman saat menyampaikan sambutan pada Seminar Umum Kebijakan Hilir Migas, di Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (29/8/2023). Menurutnya, konsumsi BBM setiap tahun meningkat karena jumlah penduduk bertambah dan jumlah rumah tangga baru juga meningkat.
“Kalau Bapak Ibu baca di media, saat ini kendaraan bermotor di Indonesia itu sekitar 150 juta unit, setiap tahun mobil bertambah sekitar 1 juta unit dan motor naik sekitar 5 juta unit. Ketika beli mobil atau motor pasti kita ke SPBU untuk mengisi BBM,” ungkap Saleh.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Saleh menerangkan, BBM merupakan komoditas yang sangat penting, oleh karena itu harus ada peran negara untuk mengaturnya agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik dengan tercukupi kebutuhan energinya.
“Pemerintah memberikan subsidi untuk membantu masyarakat. Untuk BBM bersubsidi itu volume dan harganya ditentukan, untuk Solar harganya Rp6.800 dan Pertalite Rp10.000. BBM Bersubsidi, khususnya Solar tidak hanya untuk kendaraan bermotor tetapi juga sektor produktif seperti nelayan, petani, UMKM, dan pelayanan umum,” jelasnya
Untuk itu, dirinya juga mengimbau masyarakat di Gunung Kidul untuk turut aktif mengawasi pendistribusian BBM bersubsidi agar tepat sasaran, tidak terjadi tindakan penyalahgunaan dan penyelewengan BBM bersubsidi.
“Kami berharap dengan pertemuan ini, Bapak dan Ibu bisa membantu kami untuk menyampaikan ke masyarakat di sekitar kita tentang pentingnya bersama-sama menjaga BBM Bersubsidi ini agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan bagi yang tidak berhak. Bagi yang mampu silakan membeli BBM Non Subsidi, dan bagi yang benar-benar tidak mampu Pemerintah tidak melarang untuk masyarakat membeli BBM Subsidi,” tukas Saleh.
Sementara, Anggota Komisi VII DPR RI Gandung Pardiman menyampaikan apresiasi kepada BPH Migas sekaligus berharap agar masyarakat semakin paham mengenai kebijakan hilir migas, seperti mekanisme penyaluran BBM.
“Dalam kegiatan ini saya berharap BPH Migas dapat menjelaskan mengenai tugas fungsi BPH Migas dan kebijakan hilir migas kepada masyarakat, agar masyarakat di Gunungkidul ini semakin paham tentang BBM, baik yang bersubsidi maupun yang non subsidi,” ujar Gandung.
Acara Seminar Umum ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Gunungkidul Heri Nugroho, Anggota DPRD Gunungkidul Sarjana, Sales Area Manager PT. Pertamina Patra Niaga Weddy Windrawan, dan Lurah Ngalang Suharyanta.
