BENGKALIS, suararealitas.co – DPC GMNI Bengkalis meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyusul persoalan tunda bayar yang terjadi dan dinilai berdampak terhadap tata kelola keuangan daerah, sejumlah program pemerintah, hingga citra kepemimpinan Bupati Bengkalis di mata masyarakat.
Sekretaris DPC GMNI Bengkalis, Asrul Sahputra mengatakan, bahwa evaluasi terhadap TAPD penting dilakukan karena tim tersebut memiliki peranan strategis dalam proses perencanaan dan penyusunan kebijakan anggaran daerah, termasuk dalam memastikan APBD disusun secara cermat dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
“GMNI Bengkalis melihat persoalan tunda bayar ini sebagai alasan kuat untuk melakukan evaluasi terhadap TAPD. Karena TAPD memiliki tanggung jawab strategis dalam proses perencanaan dan penyusunan kebijakan anggaran daerah,” ujar Asrul, kepada wartawan, Jumat (4/9).
Menurutnya, Bupati sebagai kepala daerah telah memberikan amanah, kepercayaan, serta kewenangan kepada TAPD dan pejabat terkait untuk menjalankan fungsi masing-masing dalam mengelola roda pemerintahan.
Karena itu, TAPD seharusnya mampu menjalankan tanggung jawab tersebut dengan penuh kecermatan dan profesionalisme.
“Ketika Bupati sudah memberikan amanah dan kepercayaan, maka TAPD harus mampu menjalankan tanggung jawab itu dengan baik. Jangan sampai amanah yang diberikan justru menghasilkan persoalan yang akhirnya berdampak kepada pemerintah daerah dan memperburuk citra Bupati sebagai pemimpin,” tegasnya.
Asrul menjelaskan, Publik pada akhirnya melihat Bupati sebagai wajah utama pemerintahan. Setiap persoalan yang terjadi di lingkungan pemerintah daerah tentu akan memberikan dampak terhadap penilaian publik kepada kepala daerah.
Padahal, dalam menjalankan pemerintahan terdapat sistem, pembagian tugas dan pejabat-pejabat yang diberikan kewenangan dan tanggung jawab oleh bupati sesuai dengan fungsi masing-masing.
“Ketika terjadi persoalan tunda bayar dan kesalahan dalam manata kelola keuangan daerah yang paling banyak mendapatkan sorotan tentu Bupati, Padahal dalam proses penyusunan APBD dan kebijakan anggaran ada pihak-pihak yang memang diberikan tanggung jawab untuk menjalankan fungsi tersebut Yaitu TAPD Yang di ketuai Oleh Sekretaris Daerah,” katanya.
Menurut Asrul, persoalan tunda bayar juga tidak dapat dipisahkan dari pentingnya kecermatan dalam proses penyusunan dan perencanaan APBD.
APBD merupakan fondasi utama jalannya pemerintahan daerah. Karena itu, TAPD harus mampu menyusun perencanaan anggaran secara realistis, cermat, dan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
“Kalau perencanaan dan penyusunan APBD tidak dilakukan dengan kecermatan yang maksimal, maka risikonya akan muncul persoalan di kemudian hari. Salah satunya adalah persoalan pembayaran yang akhirnya menjadi beban pemerintah daerah,” ujar Asrul.
GMNI Bengkalis menilai persoalan tunda bayar harus menjadi momentum untuk melihat kembali bagaimana TAPD menjalankan tanggung jawabnya dalam proses perencanaan, penyusunan, dan pengendalian kebijakan anggaran daerah.
Salah satu dampak yang menjadi perhatian GMNI Bengkalis adalah pergeseran anggaran Beasiswa Bengkalis tahun 2025.
Menurut Asrul, beasiswa merupakan salah satu program unggulan dan strategis Bupati Bengkalis yang memiliki dampak langsung terhadap mahasiswa dan pembangunan sumber daya manusia.
Namun, persoalan kondisi keuangan yang terbebani akibat tunda bayar sebelumnya dinilai telah memberikan efek terhadap program tersebut hingga mahasiswa pada tahun 2025 tidak mendapatkan beasiswa sebagaimana yang diharapkan.
“Ini menjadi contoh bagaimana persoalan dalam tata kelola keuangan dapat menimbulkan efek berantai. Ketika kondisi keuangan tidak dikelola dengan cermat, dampaknya bisa sampai kepada program-program strategis. Mahasiswa akhirnya ikut merasakan dampaknya,” katanya.
Bagi asrul, persoalan tersebut semakin memperkuat alasan mengapa TAPD harus dievaluasi secara serius.
“Beasiswa adalah program yang strategis dan menjadi harapan mahasiswa. Ketika program seperti ini ikut terdampak akibat persoalan keuangan, maka tentu kita harus melihat kembali bagaimana tanggung jawab dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran selama ini dijalankan,” tegas Asrul.
Ia menambahkan, evaluasi tersebut penting dilakukan untuk memastikan bahwa setiap pihak yang diberikan kewenangan benar-benar mampu menjalankan amanahnya.
Asrul juga menyoroti posisi Sekretaris Daerah sebagai Ketua TAPD serta Kepala BPKAD yang memiliki peranan strategis dalam tata kelola keuangan daerah.
Menurutnya, kedua posisi tersebut harus menjadi bagian penting dalam evaluasi menyeluruh terhadap TAPD.
“Sekda sebagai Ketua TAPD dan Kepala BPKAD tentu memiliki peranan yang sangat strategis. Karena itu, apabila pembenahan memang membutuhkan langkah penyegaran terhadap pejabat yang memegang tanggung jawab penting, maka hal tersebut patut di laksanakan, kami berharap kepada Bupati bengkalis mempertimbangkan apa yang menjadi masukan kami untuk melakukan evaluasi kinerja TAPD Kalau perlu ganti,” ujarnya.
GMNI Bengkalis berharap persoalan tunda bayar menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk melakukan pembenahan secara serius.
“Yang kami inginkan adalah perbaikan. TAPD harus dievaluasi karena mereka telah diberikan amanah dan tanggung jawab yang besar. Amanah itu harus dijalankan dengan kecermatan, terutama dalam penyusunan APBD, agar persoalan yang terjadi tidak terus berulang dan pada akhirnya memperburuk kondisi Fiskal daerah,” tutupnya.
