Wakil ketua DPRD Banten Barhum HS Dari Fraksi PDIP Sosialisasi Perda 5/2019 Tentang Penanganan Kemiskinan

- Jurnalis

Rabu, 17 Maret 2021 - 23:13 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

Suararealitas.com, Kabupaten Tangerang – Wakil Ketua DPRD  Banten Barhum dari fraksi Partai Demokraksi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam sosialisasi Perda Nomor 5/2019 tentang penanganan  kemiskinan bersama kepala dinas sosial Provinsi Banten yang di wakili Kabid pemberdayaan masyarakat TB Sirojudin Figari. Rabu (17/3/2021).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sosialisasi Perda Nomor 5/2019 di aula Kecamatan Teluknaga yang di ikuti, tokoh desa, tokoh pemuda, tokoh masyarakat dan instansi terkait.

“Pada tataran kebijakan Pemerintah Provinsi Banten bersama DPRD Provinsi Banten telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penanganan Kemiskinan di Provinsi Banten,” kata Barhum dalam sambutannya saat membuka acara sosialisasi Perda 5/2019 tentang penanganan kemiskinan.

Baca Juga :  Raih Juara 42K di Ajang IIM 2022, Agus Prayogo Mengaku Persiapan Kurang Maksimal

Dikatakan Barhum, Peraturan Daerah ini menjadi dasar perencanaan dan penganggaran perangkat daerah Pemerintah Provinsi Banten dalam rangka mengurangi angka kemiskinan di Provinsi Banten.

lanjutnya, bantuan sosial diberikan kepada rumah tangga sasaran yang membutuhkan. Kemudian dilanjutkan dengan meningkatkan akses bagi rumah tangga sasaran kepada pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, untuk kemudian dilakukan pemberdayaan masyarakat,”ujar barhum 

 

“Semua itu merupakan cluste-cluster program penanggulangan kemiskinan yang bersasaran,” imbuhnya. 

“Disisi lain Kabid Dinsos TB Sirodjudin mengatakan bahwa program pro-poor itu sendiri menurut Kabid, mengacu pada perencanaan dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin di mana penyediaan layanan dasar dan perlindungan sosial seperti pendidikan dan kesehatan gratis, program pemberdayaan masyarakat serta program yang memberikan akses sumber daya dan penguatan atau pembinaan kepada usaha kecil dan mikro menjadi prioritas.

Baca Juga :  Koramil 08/Krj Bersama Tiga Pilar Disiplinkan Prokes Pengguna Jalan dan Pedagang

Menurut peserta sosialisasi yang juga aktivis Tangerang Utara Budi Usman, bahwa Strategi penanggulangan kemiskinan  dituangkan dalam tiga program yang langsung diarahkan pada penduduk miskin yaitu : (1) penyediaan kebutuhan pokok, (2) pengembangan sistem jaminan sosial, dan (3) pengembangan budaya usaha, ” ujar Budus panggilan akrab nya.****RI

Berita Terkait

Enam Tahun Menggantung, Dua Sertifikat PTSL Warga Serang Tak Kunjung Terbit
Urus SHM Tak Kunjung Jadi Sejak 2024, Warga Sepatan Timur Jadi Korban Calo Sertifikat dan Dugaan Keterlibatan Oknum BPN Kabupaten Tangerang
Gotong Royong Warga Tanjung Kait Bersihkan Pesisir, Dukung Penataan Kawasan Pantai
Srikandi PP Kota Tangerang Gelar Pengajian Bulanan, Tono Darusalam: Jadi Motivasi Daerah Lain
Peringatan Konstruktif Bupati Tolikara di Forum APKASI 2026: Risiko Ganda Pemerintahan Daerah di Tanah Papua dalam Tekanan Fiskal, Keamanan, dan Pembangunan
Perumda Tirta Benteng Buka Seleksi Pendaftaran Calon Penyedia Jasa
Diduga SDN Jombang 05 Hilangkan Ijazah
Pimpinan DPRD Pastikan Tidak Ada Pembahasan Zonasi Prostitusi di Kota Tangerang

Berita Terkait

Senin, 9 Februari 2026 - 19:09 WIB

Enam Tahun Menggantung, Dua Sertifikat PTSL Warga Serang Tak Kunjung Terbit

Sabtu, 7 Februari 2026 - 21:11 WIB

Urus SHM Tak Kunjung Jadi Sejak 2024, Warga Sepatan Timur Jadi Korban Calo Sertifikat dan Dugaan Keterlibatan Oknum BPN Kabupaten Tangerang

Sabtu, 7 Februari 2026 - 09:18 WIB

Gotong Royong Warga Tanjung Kait Bersihkan Pesisir, Dukung Penataan Kawasan Pantai

Senin, 26 Januari 2026 - 19:50 WIB

Srikandi PP Kota Tangerang Gelar Pengajian Bulanan, Tono Darusalam: Jadi Motivasi Daerah Lain

Sabtu, 24 Januari 2026 - 17:02 WIB

Peringatan Konstruktif Bupati Tolikara di Forum APKASI 2026: Risiko Ganda Pemerintahan Daerah di Tanah Papua dalam Tekanan Fiskal, Keamanan, dan Pembangunan

Berita Terbaru