TANGERANG, Suararealitas.co – Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Tangerang didera isu tak sedap. Seorang oknum Ketua Rukun Warga (RW) di wilayah Kota Tangerang disinyalir memanfaatkan jabatannya untuk melakukan aksi pemerasan terhadap orang tua calon siswa yang mendaftar melalui jalur domisili.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, oknum RW tersebut diduga meminta sejumlah uang sebagai pelicin dalam proses pengurusan atau validasi administrasi kependudukan agar anak dari warga setempat bisa lolos ke sekolah negeri tujuan.
Salah satu orang tua murid yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan bahwa dirinya dimintai uang sebesar Rp2,5 juta oleh oknum Ketua RW tersebut saat mengurus persyaratan jalur domisili.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saya dimintai uang Rp2,5 juta oleh oknum RW tersebut. Katanya uang itu sebagai jaminan agar administrasi domisili klir dan anak saya pasti bisa masuk bersekolah,” ujar sumber tersebut dengan nada kecewa Kamis (11/06/2026)
Praktik dugaan pungutan liar (pungli) dengan memanfaatkan celah verifikasi domisili ini memicu keprihatinan mendalam. Jabatan Ketua RW yang seharusnya mempermudah pelayanan administrasi warga di tingkat akar rumput, justru diduga disalahgunakan sebagai instrumen transaksi di tengah ketatnya persaingan masuk sekolah negeri.
Hingga berita ini diturunkan, tim redaksi masih terus berupaya melakukan konfirmasi kepada oknum Ketua RW yang bersangkutan guna memberikan ruang hak jawab terkait tudingan pemerasan tersebut.
Selain itu, konfirmasi resmi juga tengah dilayangkan kepada dinas terkait guna mengklarifikasi ketatnya proses verifikasi faktual jalur domisili, agar celah administrasi di tingkat RT/RW tidak mudah dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
