JAKARTA, suararealitas.co – Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Dudung Abdurachman meninjau PT Pelindo (Persero) Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (13/05/06).
Kehadiran KSP di Tanjung Priok tersebut merupakan wujud nyata dari komitmen pemerintah untuk mengurai benang kusut birokrasi agar kinerja Pelindo semakin optimal, yang berdampak pada penurunan biaya logistik.
Tidak hanya itu saja, kehadiran KSP juga untuk memastikan transformasi pelabuhan memberikan dampak nyata terhadap efisiensi logistik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Program kami adalah KSP mendengar. Sehingga setiap ada persoalan-persoalan di lapangan kami akan datang,” ujarnya.
Terpisah, ratusan pekerja pelabuhan anak usaha Pelindo (Persero) yakni PT Multi Terminal Indonesia (MTI) menggelar aksi damai didepan kantor, Rabu (13/05).
Aksi damai yang dilakukan ratusan pegawai anak perusahaan PT Pelindo itu meminta agar management PT MTI secepatnya merealisasikan Remunerasi pekerja yang telah diajukan sejak tahun 2025 yang sampai saat ini belum juga menemui titik terang.
Dalam setiap forum bipartit, serikat pekerja PT MTI menilai pembahasan selalu berakhir menggantung tanpa kepastian dari Plt. Direktur Utama MTI.
“Persoalan yang seharusnya dapat diselesaikan melalui komunikasi dan keberanian mengambil kebijakan justru terseret dalam birokrasi panjang yang melibatkan induk perusahaan (Pelindo),” ujar ketua serikat pekerja, Nur Takim.
Serikat pekerja juga menyoroti pola jawaban manajemen yang terus berulang, mulai dari masih dalam proses evaluasi, menunggu harmonisasi, hingga menanti persetujuan dari pihak induk perusahaan, menjadi alasan klasik yang selalu di kumandangkan Plt. Direktur Utama PT MTI Budi Azmi.
Akibatnya, usulan remunerasi kesejahteraan para pekerja PT MTI tidak ada kepastian. Hal itu dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak pada pelayanan.
Pelabuhan memiliki fungsi tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga melaksanakan kewajiban pelayanan kepada negara atau public service obligation.
Di samping itu, Pelindo juga memiliki peran dalam menjaga kedaulatan negara melalui penguatan fungsi pelabuhan dalam memberikan nilai tambah bagi negara.
Hal tersebut selaras dengan program unggulan Presiden Prabowo Subianto guna mendukung program nasional tentang ekosistem logistik.
“Lalu bagaimana dengan Hak pekerja PT MTI yang masih tertahan oleh birokrasi yang dinilai terlalu lamban dan berbelit-belit?,” ujarnya kembali.
Nur mengatakan, jika semakin lama persoalan remunerasi ini dibiarkan menggantung, semakin besar pula potensi turunnya kepercayaan pekerja terhadap komitmen manajemen yang sehat dan berkeadilan.
Menurutnya, bahwa management MTI telah melanggar PKB yang telah disepakati bersama.
“Kami berharap agar tuntutan para pekerja secepatnya di realisasikan sesuai PKB yang telah disepakati bersama,” sebutnya.
“Jika aksi ini tidak dapat respon baik dari management maka dalam waktu dekat kami agak menggelar aksi di gedung Pelindo Tower dengan mengarahkan para pekerja yang lebih banyak,” tutupnya.
Hingga berita ini ditayangkan Plt. Direktur Utama PT MTI (Budi Azmi), Belum memberikan keterangan terkait tuntutan Remunerasi pekerja.
