JAKARTA, suararealitas.co – Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman kembali menuai sorotan tajam.
Pasalnya, Sistem Informasi Rumah dan Permukiman (SIRUKIM) yang digadang-gadang menjadi solusi pelayanan modern, justru dinilai masyarakat hanya sebatas formalitas belaka dan diduga menjadi “alat permainan” birokrasi yang membingungkan warga.
Alih-alih mempermudah pelayanan, keberadaan SIRUKIM malah dianggap memperumit proses administrasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Seorang warga bernama Deden Hamdani mengeluhkan setiap mendaftar pada jam yang telah ditentukan waktu buka pendaftaran yang diduga tidak aktif, hingga buruknya koordinasi di internal dinas terkait.
“Sudah menunggu 2 jam sebelum jam buka Sirukim sampai 30 menit, setelah waktu yang ditentukan tidak buka juga (ditolak) sistem nya. Bahkan saya mengikuti sistem ini sejak 2024 hasil nya sama saja, kalau ujung-ujungnya masyarakat tetap dipingpong, lalu apa fungsi sistem itu? Jangan cuma bikin aplikasi untuk pencitraan, sementara pelayanan di lapangan amburadul,” tegas Deden Hamdani dengan nada kesal, kepada suararealitas.co, Senin (11/5/2026).
Masyarakat pun menduga, aplikasi Sirukim menilai digitalisasi yang dilakukan DPRKP hanya sebatas tampilan luar agar terlihat modern di mata publik.
Namun faktanya, pelayanan disebut masih jauh dari profesional, bahkan terkesan semrawut dan tidak transparan.
Tak sedikit, warga menduga sistem tersebut hanya dijadikan tameng birokrasi untuk memperlambat proses pengajuan masyarakat.
Ironisnya, ketika warga mencoba meminta kepastian, jawaban yang diterima justru saling lempar antar bagian tanpa solusi yang jelas.
“Kesan yang muncul sekarang, SIRUKIM bukan mempermudah, tapi malah jadi alat mempersulit masyarakat. Ini sangat memalukan untuk institusi pelayanan publik,” ujar pemerhati kebijakan publik, Syamsul Jahidin.
Kritik tajam juga diarahkan langsung kepada jajaran DPRKP yang dianggap gagal melakukan pengawasan terhadap sistem pelayanan internal.
Sebab hingga kini, berbagai keluhan masyarakat terus bermunculan tanpa adanya perbaikan nyata di lapangan.
Publik mempertanyakan keseriusan DPRKP dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat.
Pasalnya, anggaran digitalisasi dan pelayanan publik yang tidak sedikit dinilai belum sebanding dengan kualitas pelayanan yang diterima warga.
“Jangan sampai masyarakat menilai program ini hanya proyek seremonial dan bancakan administrasi semata. Karena yang dibutuhkan warga itu pelayanan cepat, jelas, dan transparan, bukan sistem yang bikin rakyat makin pusing,” tambah Guntur salah satu warga yang ikut mendaftar melalui Sirukim.
Kendati demikian, warga mengharapkan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo turun tangan mengevaluasi total kinerja DPRKP, termasuk sistem SIRUKIM yang kini menjadi sorotan.
Jika terus dibiarkan tanpa pembenahan, dikhawatirkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah akan semakin hancur.
