Jakarta – Suararealitas.co || INANews menggelar Diskusi Publik Nasional bertajuk “Satu Tahun MBG & Peran Polri di SPPG” pada Senin, 15 Desember 2025, bertempat di Hotel 88 Fatmawati, Jakarta Selatan. Kegiatan ini menjadi ruang evaluasi kritis atas implementasi Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan selama satu tahun, serta peran Polri dalam mendukung stabilitas dan pengawasan program strategis nasional tersebut.
Diskusi menghadirkan sejumlah narasumber lintas sektor, mulai dari pelaku usaha, pengamat kebijakan publik, peneliti ekonomi, hingga jurnalis senior.
Ketua Umum GAPEMBI, H. Alven Stony, S.IP, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha dalam menjamin keberlanjutan MBG.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Program MBG tidak bisa berdiri sendiri. Rantai pasok, kualitas pangan, serta keberpihakan kepada pelaku usaha lokal harus menjadi perhatian utama agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Alven Stony.
Sementara itu, Abednego Panjaitan, SH, Ketua Umum Prabu Centre 08, menyoroti aspek pengawasan dan transparansi dalam pelaksanaan MBG.
“Program sebesar MBG harus dikawal dengan tata kelola yang akuntabel. Di sinilah peran Polri dan aparat penegak hukum menjadi sangat penting untuk memastikan tidak ada penyimpangan,” tegas Abednego.
Dari perspektif media dan demokrasi, Bambang Harymurti, Jurnalis Nasional Senior, menilai keterbukaan informasi publik menjadi kunci keberhasilan program.
“MBG harus terbuka terhadap kritik dan pengawasan publik. Media berperan memastikan program ini berjalan sesuai tujuan, bukan sekadar seremonial,” katanya.
Pandangan strategis juga disampaikan Ir. R. Haidar Alwi, MT, Founder Haidar Alwi Institute, yang menekankan pentingnya stabilitas keamanan dalam program sosial berskala nasional.
“Keterlibatan Polri di SPPG bukan dalam konteks represif, tetapi sebagai penjaga stabilitas agar distribusi dan pelaksanaan program berjalan aman dan tepat sasaran,” jelas Haidar Alwi.
Dari sisi kajian ekonomi, Rani Septyarini, Peneliti Ekonomi Digital CELIOS, mengingatkan perlunya data dan evaluasi berbasis bukti.
“Evaluasi MBG harus berbasis data, termasuk dampaknya terhadap ekonomi lokal, UMKM pangan, dan efisiensi anggaran negara,” ujarnya.
Diskusi yang dimoderatori oleh Ade Novit berlangsung dinamis dengan partisipasi aktif peserta dari berbagai kalangan. Kegiatan ini direkam dan disiarkan melalui INANews TV, serta peserta mendapatkan E-Certificate gratis.
Melalui diskusi ini, INANews berharap lahir rekomendasi konstruktif bagi pemerintah dan pemangku kepentingan agar program MBG ke depan semakin efektif, transparan, dan berkeadilan bagi masyarakat luas.
