Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Iklan
Iklan

Pasang Iklan Hubungi Admin

Baca berita tanpa iklan. Gabung Suara Realitas

Suara Realitas Official AppGRATIS • Berita terkini Install
Gabung Suara Realitas Masuk
S+
Tranding
Pasang iklan di sini

Jangkau pembaca Suara Realitas. Hubungi admin untuk tarif dan ketentuan iklan.

Bagikan:fXWTPembangunan Halte Rusunawa Pesakih Menuai Protes Warga, Tanpa Pemberitahuan Pengelola,Tanpa Papan Proyek,Pejabat BungkamKomentar: 0
Halte

Pembangunan Halte Rusunawa Pesakih Menuai Protes Warga, Tanpa Pemberitahuan Pengelola,Tanpa Papan Proyek,Pejabat Bungkam

Suara Realitas, 22 November 2026, 15:15 WIB · 5 menit bacaBaca di App
Huruf

Jakarta,suararealitas.co.

Pembangunan halte di kawasan Rusunawa Pesakih, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, menuai protes warga. Pasalnya, pekerjaan yang kini terlihat terbengkalai itu berjalan tanpa pemberitahuan kepada pihak pengelola, tanpa papan informasi proyek, dan tanpa kejelasan siapa yang bertanggung jawab.

Pantauan di lokasi menunjukkan kondisi halte yang belum selesai, dikelilingi pagar seng, puing, dan rangka besi. Tidak ada satu pun papan proyek yang menjelaskan nama kegiatan, nama kontraktor, nilai anggaran, sumber dana, dan waktu pelaksanaan.

Warga mengaku bingung. Mereka hanya melihat bangunan dikerjakan, tetapi tidak tahu siapa yang membangun dan dari instansi mana.

“Kalau memang ini proyek pemerintah, seharusnya jelas siapa yang membangun, dari dinas mana, berapa anggarannya, dan kapan selesai. Jangan sampai masyarakat hanya melihat bangunan dikerjakan, tetapi tidak tahu siapa yang bertanggung jawab,” ujar salah seorang warga Rusunawa Pesakih.

Tidak Ada Pemberitahuan ke Pengelola

Selain tanpa papan proyek, warga juga mempertanyakan mengapa pekerjaan tersebut tidak diawali pemberitahuan atau koordinasi kepada pengelola UPRS V maupun pengurus RW setempat.

Padahal, lokasi pembangunan berada di dalam lingkungan Rusunawa Pesakih yang memiliki pengelola dan struktur RT/RW. Ketidakadaan koordinasi itu membuat warga menilai pembangunan dilakukan secara tertutup.

Sudin Bina Marga: Tidak Ada Pembangunan Halte

Saat dikonfirmasi, Kasi Perencanaan Suku Dinas Bina Marga Jakarta Barat, Fahrudin, menyatakan tidak ada pembangunan halte di Rusunawa Pesakih yang berasal dari pihak Bina Marga.

Pernyataan itu semakin memperkuat tanda tanya publik. Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Suku Dinas Perhubungan Jakarta Barat, Ismanto, menyampaikan bahwa pembangunan halte tersebut merupakan kewenangan Dinas Bina Marga.

Jika Sudinhub menyebut kewenangan Bina Marga, sementara Bina Marga menyatakan tidak ada pembangunan halte, lantas proyek ini sebenarnya berasal dari instansi mana? Siapa yang memberi perintah kerja? Dari mana sumber anggarannya?

Kadis Bina Marga DKI Dua Kali Dikonfirmasi, Tidak Menjawab

Baca Juga :  AZKO Resmikan Experience Store Pertama di Alam Sutera, Usung Konsep Next-Gen yang Lebih Seamless

Upaya konfirmasi juga dilakukan kepada Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Heru Suwondo. Hingga berita ini ditulis, yang bersangkutan sudah dua kali dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, namun tidak memberikan jawaban.

Seharusnya pejabat sebagai pelayan masyarakat menjawab konfirmasi wartawan dan warga, agar tidak terjadi simpang siur mengenai asal-usul pembangunan halte tersebut.

Bungkamnya pejabat justru menimbulkan dugaan liar di tengah masyarakat. Padahal, keterbukaan adalah kewajiban, bukan pilihan.

Dasar Hukumnya Jelas: Proyek Wajib Transparan

Pembangunan fasilitas publik yang menggunakan uang negara tidak boleh tertutup. Aturannya sudah jelas:

1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) menegaskan, setiap informasi yang berkaitan dengan penggunaan anggaran negara adalah informasi publik yang wajib dibuka dan diumumkan kepada masyarakat. Proyek pemerintah yang tidak memasang papan proyek berarti menutup informasi publik.

2. UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
Pasal 4 dan Pasal 5 mengatur penyelenggaraan jasa konstruksi harus memenuhi asas keterbukaan dan akuntabilitas. Pasal 52 mengatur penyedia jasa yang tidak memenuhi kewajiban kontrak dapat dikenai sanksi administratif hingga pidana.

3. Perpres No. 16 Tahun 2018 jo Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pasal 6 dan Pasal 7 mengatur prinsip transparan, terbuka, dan akuntabel. Dalam dokumen kontrak, penyedia jasa wajib memasang papan nama proyek yang memuat nama paket, nilai kontrak, sumber dana, nama penyedia, konsultan pengawas, nomor kontrak, dan jangka waktu pelaksanaan.

4. Permen PUPR No. 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
Penyedia jasa wajib memasang papan nama proyek yang memuat sekurang-kurangnya nama paket pekerjaan, nomor kontrak, nilai kontrak, jangka waktu pelaksanaan, sumber dana, serta nama penyedia dan pengguna jasa. 81ae

5. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Penyelenggara pelayanan publik, termasuk pembangunan infrastruktur, wajib memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat. Tidak adanya papan proyek dinilai sebagai bentuk pelayanan yang tidak terbuka.

Baca Juga :  PWI Jakbar Berangkatkan 11 Delegasi Ikuti Gelaran HPN 2025 di Kalsel

6. Pergub DKI Jakarta No. 40 Tahun 2024 tentang Layanan Informasi Publik
Pergub ini merupakan penyempurnaan dari Pergub No. 175 Tahun 2016, dan menjadi pijakan utama keterbukaan informasi di DKI Jakarta. Komisi Informasi DKI menegaskan Pergub sudah menjadi pijakan, namun Perda KIP akan memberikan dasar hukum yang lebih kua.

7. Pergub DKI Jakarta No. 20 Tahun 2019 jo Pergub No. 52 Tahun 2022
Pergub ini mengatur penugasan kepada PT Transportasi Jakarta untuk pembangunan, revitalisasi, pengoperasian dan pemeliharaan halte dalam rangka integrasi transportasi umum. Artinya, pembangunan halte di Jakarta seharusnya jelas siapa yang ditugaskan, bukan menjadi proyek misterius. b8e4

Siapa yang Harus Bertanggung Jawab?

Berdasarkan aturan di atas, yang harus bertanggung jawab adalah:

1. Pengguna Anggaran / PPK – Dinas yang memiliki proyeknya
2. Kontraktor / PT Pelaksana – Wajib memasang papan proyek sejak hari pertama
3. Konsultan Pengawas – Wajib menegur jika papan tidak dipasang
4. Kepala Dinas – Wajib menjawab konfirmasi publik sebagai bentuk pelayanan

Jika terbukti melanggar, sanksinya bisa berupa teguran tertulis, penghentian sementara pekerjaan, pemutusan kontrak, hingga daftar hitam bagi penyedia jasa.

Harapan Warga

Warga berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Wali Kota Jakarta Barat, dan Inspektorat segera turun tangan. Sudin Bina Marga dan Sudinhub harus duduk bersama dan menjelaskan secara terbuka status pembangunan tersebut.

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Heru Suwondo, Suku Dinas Bina Marga Jakarta Barat, Suku Dinas Perhubungan Jakarta Barat, maupun pihak pelaksana proyek.

Baca tentangHalte
Lihat Megapolitan Selengkapnya→
Memuat berita berikutnya…
Artikel Terkait Megapolitan
Berita AktualKanal lain
NasionalKanal lain