JAKARTA, suararealitas.co – Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra, Anggi Arando Siregar, menggelar kegiatan reses bersama warga Kampung Beting, Jakarta Utara.
Dalam pertemuan tersebut, persoalan desil menjadi salah satu isu utama yang disampaikan masyarakat.
Warga menyoroti pendataan tingkat kesejahteraan karena berkaitan langsung dengan penentuan penerima bantuan sosial (bansos) pemerintah.
Warga Keluhkan Persoalan Data Desil
Dalam dialog bersama Anggi Arando Siregar, warga menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi.
Salah satu perhatian utama menyangkut data desil yang menjadi acuan dalam mengelompokkan tingkat kesejahteraan masyarakat.
Menurut warga, ketepatan data tersebut sangat penting. Kesalahan pendataan dapat memengaruhi peluang masyarakat untuk mengakses berbagai program bantuan sosial.
Karena itu, warga berharap pemerintah memperhatikan kondisi riil masyarakat saat melakukan pendataan dan pemutakhiran data kesejahteraan.
Anggi Arando Tampung Aspirasi Masyarakat
Melalui kegiatan reses ini, Anggi Arando Siregar membuka ruang dialog bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, kebutuhan, dan aspirasi secara langsung.
Sebagai anggota DPRD DKI Jakarta, ia memiliki fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
Ketiga fungsi tersebut menjadi bagian penting dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui lembaga legislatif.
Reses juga menjadi sarana bagi wakil rakyat untuk mengetahui berbagai persoalan yang berkembang di lingkungan masyarakat.
Warga Harapkan Pendataan Bansos Lebih Tepat Sasaran
Persoalan desil menjadi perhatian penting karena berkaitan dengan akses masyarakat terhadap program perlindungan sosial.
Warga berharap pemerintah meningkatkan akurasi, transparansi, dan pemutakhiran data kesejahteraan.
Dengan demikian, masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan dapat memperoleh haknya sesuai ketentuan yang berlaku.
Melalui aspirasi yang disampaikan dalam reses tersebut, warga Kampung Beting berharap persoalan pendataan desil mendapat perhatian dan tindak lanjut dari pemerintah daerah.
Masyarakat juga mengharapkan adanya mekanisme pendataan dan perbaikan data yang jelas agar tidak ada warga yang membutuhkan kehilangan kesempatan memperoleh bantuan sosial akibat ketidaksesuaian data. (Baretha. S)












