Foto.Proyek HALTE Rusun Pesakih yang tidak Ada Papan Proyek nya,sehingga Masyarakat tidak bisa melihat PT.Apa yang mengerjakan nya,
Jakarta, Suararealitas.co.
Pembangunan halte di lingkungan Rusunawa Pesakih, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat, kini menuai tanda tanya besar. Pasalnya, proyek yang tengah dikerjakan tersebut justru memunculkan perbedaan keterangan antara pihak Suku Dinas Perhubungan (Sudinhub) Jakarta Barat dengan pihak Suku Dinas Bina Marga Jakarta Barat.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas (PLT) Sudinhub Jakarta Barat, Ismanto, menyampaikan bahwa pembangunan halte di Rusunawa Pesakih merupakan kewenangan Dinas Bina Marga, termasuk dalam hal perencanaan, pengawasan, dan koordinasi di lapangan.
Namun, pernyataan berbeda justru disampaikan Fahrudin, bagian perencanaan Sudin Bina Marga Jakarta Barat. Ia menyatakan bahwa tidak ada pembangunan halte di Rusunawa Pesakih yang berasal dari pihak Bina Marga.
Perbedaan keterangan kedua instansi tersebut semakin memperkuat tanda tanya publik. Jika Sudinhub menyebut proyek tersebut merupakan kewenangan Bina Marga, sementara bagian perencanaan Bina Marga menyatakan tidak ada pembangunan halte di lokasi tersebut, lantas proyek ini sebenarnya berasal dari instansi mana?
Pertanyaan lain yang tidak kalah penting adalah siapa pihak pelaksana pekerjaan, dari mana sumber anggarannya, siapa yang bertanggung jawab atas pengawasan, serta instansi mana yang memberikan perintah kerja?
Terlebih lagi, berdasarkan pantauan dan informasi yang berkembang di lingkungan Rusunawa Pesakih, pekerjaan tersebut tidak dilengkapi papan informasi proyek yang dapat menjelaskan nama perusahaan pelaksana, nilai anggaran, sumber pendanaan, waktu pelaksanaan, serta pihak penanggung jawab kegiatan.
Kondisi ini tentu patut dipertanyakan. Sebab, pembangunan fasilitas publik yang menggunakan anggaran pemerintah seharusnya mengedepankan keterbukaan informasi dan akuntabilitas.
Warga Pertanyakan Transparansi Proyek
Sejumlah warga Rusunawa Pesakih juga mempertanyakan keberadaan proyek tersebut. Mereka menilai pembangunan fasilitas umum semestinya dilakukan secara terbuka, bukan justru menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.
Salah seorang warga Rusunawa Pesakih yang meminta identitasnya tidak disebutkan menyampaikan komentar kritis.
“Kalau memang ini proyek pemerintah, seharusnya jelas siapa yang membangun, dari dinas mana, berapa anggarannya, dan kapan selesai. Jangan sampai masyarakat hanya melihat bangunan dikerjakan, tetapi tidak tahu siapa yang bertanggung jawab,” ujarnya.Jumat,( 20-11-2026 ).
Warga lainnya juga mempertanyakan mengapa pekerjaan tersebut tidak diawali dengan pemberitahuan atau koordinasi kepada pengelola UPRS V maupun pengurus RW setempat.
“Ini kan berada di lingkungan Rusunawa Pesakih, ada pengelolanya dan ada pengurus RW. Seharusnya ada komunikasi terlebih dahulu. Minimal kulonuwun kepada pemegang wilayah. Jangan sampai masyarakat justru mendapatkan informasi yang berbeda-beda ketika menanyakan proyek tersebut,” ungkapnya.
Warga berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera memberikan penjelasan secara terbuka agar tidak muncul dugaan liar mengenai pelaksanaan pembangunan tersebut.
Jangan Sampai Menjadi Proyek Tanpa Kejelasan
Persoalan ini bukan sekadar pembangunan sebuah halte, melainkan menyangkut transparansi penggunaan anggaran dan tanggung jawab instansi pemerintah.
Sudah sepatutnya Sudin Bina Marga Jakarta Barat dan Sudinhub Jakarta Barat duduk bersama untuk menjelaskan status pembangunan tersebut kepada publik.
Jika memang bukan proyek Bina Marga, lalu siapa yang mengerjakan? Jika bukan kewenangan Sudinhub, siapa instansi yang bertanggung jawab?
Jangan sampai proyek fasilitas publik di lingkungan Rusunawa Pesakih menjadi pekerjaan yang tidak jelas asal-usul, sumber anggaran, maupun penanggung jawabnya.
Publik kini menunggu penjelasan resmi dari instansi terkait. Sebab, keterbukaan informasi bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat.












