Pemkot Jakbar dan Kejari Perkuat Aslinmas, 17.741 Potensi Anggota Mulai Didata.
Jakarta,suararealitas.co.
Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat bersama Kejaksaan Negeri Jakarta Barat mendorong penguatan peran Asosiasi Satuan Perlindungan Masyarakat (Aslinmas) sebagai wadah kolaborasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan membantu menangani berbagai persoalan di lingkungan.
Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi pendaftaran anggota Aslinmas yang dipimpin Wali Kota Jakarta Barat, Iin Mutmainnah, di Ruang Wijaya Kusuma, Kantor Wali Kota Jakarta Barat, Jumat (20/11/2026).
Dalam rapat tersebut, Iin mengungkapkan bahwa Jakarta Barat memiliki potensi sebanyak 17.741 orang yang dapat bergabung sebagai simpatisan Aslinmas. Mereka berasal dari berbagai unsur kewilayahan dan perangkat daerah, seperti PPSU, RT/RW, FKDM, petugas pertamanan, pemadam kebakaran, unsur sosial, lingkungan hidup, bina marga, sumber daya air, hingga relawan lainnya.
Namun, proses pendataan yang telah dilakukan baru menjangkau 1.664 orang atau sekitar 10 persen dari total potensi yang tersedia.
Karena itu, Iin meminta seluruh pimpinan perangkat daerah, UKPD, camat, dan lurah segera mempercepat pengumpulan data dengan berkoordinasi bersama Bagian Pemerintahan sebagai leading sector. Pendataan tersebut ditargetkan rampung paling lambat Kamis pekan depan.
Iin menekankan, kelengkapan dan ketepatan data menjadi fondasi penting dalam menyusun program serta menentukan langkah penanganan persoalan masyarakat.
“Jangan dilakukan penundaan dan jangan juga dianggap ini hal yang biasa, karena pendataan itu menjadi awal kita untuk melaksanakan program selanjutnya. Ketika data itu akurat, kebijakan pasti akan lebih tepat sasaran,” tegasnya.
Ia menjelaskan, keberadaan Aslinmas diharapkan mampu membangun pola kerja bersama yang lebih terorganisasi, mulai dari tingkat suku dinas, kecamatan hingga kelurahan.
Ada lima fokus yang menjadi perhatian dalam penguatan peran Aslinmas. Pertama, menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan melalui kegiatan siskamling. Kedua, membantu mitigasi persoalan wilayah, termasuk banjir, kebakaran dan sampah.
Ketiga, mendukung pengamanan serta penertiban aset milik pemerintah daerah. Keempat, membantu pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), serta penyalahgunaan narkoba. Kelima, berkontribusi dalam upaya pengendalian kemiskinan.
“Kita ingin membangun ekosistem kerja bersama lintas sektor, sehingga seluruh unsur di lapangan mulai dari tingkat suku dinas, kecamatan, hingga kelurahan dapat bergerak selaras dan saling mendukung dalam menangani persoalan warga,” katanya.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Arief Indra Kusuma Adhi, menjelaskan bahwa Aslinmas merupakan wadah penguatan jejaring Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) agar semakin profesional, modern, solid, dan memiliki manfaat lebih luas bagi masyarakat.
Ia menegaskan, pembentukan Aslinmas bukan untuk mengambil alih tugas maupun kewenangan Satlinmas yang selama ini telah berjalan. Sebaliknya, organisasi tersebut diharapkan menjadi sarana memperkuat kapasitas, komunikasi, pembinaan, dan koordinasi antarelemen masyarakat.
“Pemerintah membentuk Satlinmas untuk berperan di masyarakat, dan Satlinmas berjejaring melalui Aslinmas. Jadi Aslinmas hadir untuk menguatkan, bukan menggantikan, bersinergi mewujudkan kelurahan yang aman, tertib, dan sejahtera,” ujar Arief.
Menurutnya, tugas Satlinmas perlu terus dikembangkan agar tidak hanya dipandang sebagai unsur pengamanan dalam kegiatan masyarakat. Lebih dari itu, Satlinmas diharapkan menjadi pelayan dan pendukung aktivitas warga, penggerak partisipasi masyarakat, pengawas ketertiban lingkungan, serta bagian dari sistem peringatan dini terhadap potensi gangguan di wilayah.
Arief juga menyebutkan, sinergi dengan Kejaksaan dapat membuka ruang partisipasi masyarakat dalam mendeteksi potensi gangguan keamanan, mencegah konflik sosial, meningkatkan kesadaran hukum, hingga menyampaikan informasi awal terkait dugaan penyalahgunaan narkotika agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
“Aslinmas ini menjadi sensor sosial, sedangkan kami menganalisis dan merespons dari sisi penegakan hukum. Bapak dan Ibu tidak berada dalam posisi hierarkis dengan Kejaksaan, melainkan sebagai mitra partisipasi masyarakat dan sumber informasi awal,” pungkasnya.












