JAKARTA, 22 NOVEMBER 2026 | Suararealitas.co – Komitmen Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto untuk menertibkan berbagai praktik ilegal kini menjadi sorotan menyusul pengaduan dugaan penampungan BBM jenis Bio Solar bersubsidi di Jalan RW Sumur IV, RT 05/RW 09, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur.
Pengaduan masyarakat (Dumas) tertanggal 18 November 2026 telah disampaikan Insan Atthorik kepada Kapolda Metro Jaya. Namun, setelah anggota kepolisian melakukan pengecekan, pelapor menerima informasi bahwa tidak ditemukan aktivitas penampungan BBM di lokasi tersebut.
Dalam pesan WhatsApp, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Bayu Kurniawan, S.H., S.I.K., M.Si., M.Tr.Opsla. menyampaikan:
“Kemarin anggota kami sudah melakukan pengecekan info yg disampaikan, namun tidak ditemukan kegiatan penampungan BBM seperti yg disampaikan.” Tegas Bayu kamis, 19/11/2026.
Pihak kepolisian juga mengirimkan dokumentasi foto keberadaan anggota di lokasi.
Meski demikian, pelapor mempertanyakan apakah petugas benar-benar telah memeriksa bagian dalam area yang tertutup pagar seng. Sebab, titik tersebut justru menjadi salah satu objek utama pengaduan.
AREA PAGAR SENG MINTA DIPERIKSA MENYELURUH
Pelapor mempertanyakan apakah anggota hanya melakukan pengecekan dari luar atau sudah memasuki area di balik pagar seng.
Jika memang tidak ditemukan aktivitas penampungan, kepolisian diharapkan menjelaskan secara terbuka bagaimana pemeriksaan dilakukan.
Kedatangan anggota dan dokumentasi foto belum dengan sendirinya menjawab seluruh substansi pengaduan.
KAPOLRI TEGAS, JANGAN SAMPAI JAJARAN DI DAERAH LEMAH
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebelumnya menegaskan bahwa Polri siap menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menertibkan berbagai praktik ilegal yang berpotensi merugikan negara.
Di lansir dari laman indonesiasatu.co.id,Kapolri menyebut Bareskrim dan Baintelkam akan melakukan pemetaan untuk menentukan prioritas penindakan.
“Yang jelas, praktik-praktik ilegal yang ada di Indonesia ini pasti akan kita tertibkan,” tegasnya
Pernyataan tersebut seharusnya menjadi pedoman bagi seluruh jajaran kepolisian, termasuk Polres Metro Jakarta Timur.
Namun, penanganan pengaduan dugaan penampungan Bio Solar di Cakung masih menyisakan pertanyaan. Pelapor bahkan mengkritik respons penanganan tersebut seperti “mati suri” karena belum memperoleh kejelasan mengenai pemeriksaan bagian dalam lokasi.
DUGAAN UANG KOORDINASI, PROPAM DIMINTA TURUN TANGAN
Persoalan semakin serius setelah muncul informasi mengenai dugaan uang koordinasi yang disebut-sebut berkaitan dengan aktivitas di sekitar lokasi.
Informasi tersebut belum terverifikasi dan membutuhkan pembuktian. Karena itu, Bidpropam Polda Metro Jaya diminta menelusuri apabila terdapat bukti, saksi, atau komunikasi yang mendukung dugaan tersebut.
Jangan sampai muncul persepsi adanya konflik kepentingan dalam penanganan pengaduan masyarakat.
MASYARAKAT MINTA HUKUM JANGAN TAJAM KE BAWAH
Masyarakat berharap kepolisian tidak berhenti pada pengecekan formalitas, tetapi benar-benar memastikan setiap laporan diperiksa secara menyeluruh.
Masyarakat juga meminta Kapolda Metro Jaya mengevaluasi penanganan laporan tersebut dan memastikan tidak ada pihak yang kebal hukum.
BBM subsidi merupakan hak masyarakat yang berhak menerima. Jika terjadi penyimpangan, aparat harus mengusutnya berdasarkan bukti dan ketentuan hukum.
KAPOLDA DIMINTA TURUN TANGAN
Pelapor meminta Kapolda Metro Jaya memerintahkan pemeriksaan lanjutan terhadap lokasi, termasuk menelusuri dugaan distribusi Bio Solar bersubsidi.
Ditreskrimsus Polda Metro Jaya diharapkan mempertimbangkan pendalaman dugaan penyimpangan BBM subsidi, sedangkan Bidpropam diminta menelusuri informasi dugaan uang koordinasi.
Hingga berita ini diterbitkan, kepolisian menyatakan tidak menemukan aktivitas penampungan BBM saat pengecekan. Sementara pertanyaan mengenai pemeriksaan bagian dalam lokasi dan dugaan uang koordinasi masih membutuhkan klarifikasi.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Kapolri, Kapolda Metro Jaya, Kapolres Metro Jakarta Timur, Kasat Reskrim, Kapolsek Cakung, Bidpropam, serta pihak yang menguasai lokasi.
Jangan sampai komitmen pemberantasan praktik ilegal hanya tegas di tingkat pusat, tetapi pengaduan masyarakat di daerah justru tidak mendapatkan kejelasan.
TIM REDAKSI












