JAKARTA, suararealitas.co – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menyoroti panjangnya masa jabatan ST Burhanuddin sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia.
Mahfud menduga ada sejumlah kepentingan yang membuat Burhanuddin bertahan cukup lama di kursi Jaksa Agung.
Ia juga menyinggung kemungkinan adanya pihak-pihak yang berkepentingan terhadap keberlanjutan kepemimpinan tersebut.
Dalam podcast Terus Terang di kanal YouTube miliknya, Mahfud menyampaikan pandangan tersebut. Pernyataannya yang dikutip pada Jumat (20/11/2026) langsung menarik perhatian publik.
“Mungkin dia banyak titipan. Yang kalau ini diganti, ini banyak yang merotol nih,” ujar Mahfud.
Pernyataan itu memunculkan pertanyaan mengenai hubungan kekuasaan dan independensi lembaga penegak hukum.
Namun, dugaan mengenai adanya titipan atau kepentingan tertentu tersebut tetap merupakan pandangan Mahfud dan memerlukan pembuktian lebih lanjut.
Mahfud MD Soroti Dugaan Kepentingan di Kejaksaan Agung
Mahfud menilai, pergantian Jaksa Agung bukan sekadar persoalan rotasi pejabat. Menurutnya, perubahan kepemimpinan berpotensi mengganggu kepentingan pihak-pihak tertentu.
Ia menduga sejumlah kepentingan telah mengakar di lingkungan Kejaksaan Agung. Karena itu, pergantian pucuk pimpinan berpotensi memunculkan persoalan bagi kelompok yang selama ini menikmati kondisi tersebut.
Pandangan Mahfud turut menyoroti pentingnya independensi Korps Adhyaksa. Sebagai lembaga penegak hukum, Kejaksaan Agung harus menjalankan kewenangannya tanpa tekanan politik maupun kepentingan kelompok tertentu.
Pergantian Jaksa Agung Jadi Momentum Pembenahan
Mahfud juga menyinggung perubahan konstelasi politik nasional. Ia menilai kondisi tersebut dapat membuka peluang untuk membenahi lembaga penegak hukum.
Menurut Mahfud, pemerintah perlu memanfaatkan momentum itu untuk memperkuat independensi kejaksaan. Langkah tersebut juga penting agar penanganan perkara hukum berjalan profesional dan bebas intervensi.
Ia berharap Kejaksaan Agung mampu menuntaskan berbagai perkara berdasarkan hukum dan alat bukti. Kepentingan politik maupun tekanan kekuasaan tidak boleh memengaruhi proses penegakan hukum.
Sorotan tersebut kembali memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap kepemimpinan Kejaksaan Agung.
Publik Menanti Independensi dan Reformasi Kejaksaan
Pernyataan Mahfud MD menambah perhatian publik terhadap kepemimpinan ST Burhanuddin. Masyarakat tentu membutuhkan lembaga penegak hukum yang transparan, profesional, dan akuntabel.
Jabatan Jaksa Agung memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga supremasi hukum. Karena itu, setiap keputusan dan kebijakan pimpinan kejaksaan harus mengutamakan kepentingan negara serta keadilan masyarakat.
Publik kini menantikan langkah konkret untuk memperkuat independensi Korps Adhyaksa. Evaluasi kelembagaan, transparansi penanganan perkara, dan pengawasan yang efektif menjadi bagian penting dalam pembenahan tersebut.
Pada akhirnya, integritas penegakan hukum tidak boleh bergantung pada kepentingan individu atau kelompok. Kejaksaan Agung harus menjalankan tugasnya berdasarkan hukum, bukan kompromi politik.












