Jakarta, (13/11) Suararealitas.co – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat pembinaan terhadap pelaku usaha pengolahan ikan asin di daerah, demi menjaga mutu dan keamanan produk serta melindungi masyarakat yang mengonsumsi. Diantaranya dengan mengoptimalkan peran Pembina Mutu Terdaftar untuk mendampingi para pelaku usaha pengolahan ikan asin.
“Ikan asin sebagai salah satu produk olahan perikanan yang banyak dikonsumsi masyarakat sekaligus menjadi sumber penghidupan bagi ribuan pelaku usaha. Karena itu, pembinaan perlu dilakukan secara berkelanjutan agar mutu dan keamanan produk tetap terjaga,” ujar Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono dalam siaran resmi di Jakarta, Jumat (13/11).
Berdasarkan data KKP, terdapat 496 sentra penggaraman dan pengeringan ikan skala mikro dan kecil di Indonesia, yang berisikan sekitar 12.629 unit usaha pengolahan di dalamnya. Dengan dukungan 1.080 Pembina Mutu Terdaftar di seluruh Indonesia, KKP mendorong pembinaan yang lebih aktif dan menjangkau lebih banyak pelaku usaha, khususnya usaha mikro dan kecil.
Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Yudi Nurul Ihsan menambahkan, para Pembina Mutu Terdaftar memiliki peran penting karena berhubungan langsung dengan pelaku usaha di daerah. Melalui peran tersebut, KKP ingin menyamakan pemahaman dan memperkuat langkah pembinaan agar praktik pengolahan yang baik, mulai dari pemilihan bahan baku, penggaraman, pengeringan, hingga penyimpanan, dapat diterapkan secara konsisten di seluruh sentra produksi.
Pihaknya beberapa waktu lalu juga telah menggelar konsolidasi bersama dinas kelautan dan perikanan daerah serta Pembina Mutu Terdaftar. Pertemuan yang diikuti 277 peserta tersebut juga melibatkan Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) serta Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) untuk memperkuat sinergi pembinaan dan pengawasan mutu produk perikanan.
“Koordinasi dengan para pembina mutu di daerah terus kami lakukan agar pendampingan kepada terhadap pelaku usaha semakin efektif. Kami ingin memastikan masyarakat dapat terus menikmati ikan asin yang aman dan bermutu,” ujar Yudi.
Direktur Pengolahan Ditjen PDSPKP, Budi Yuwono, turut menjelaskan bahwa pembinaan di lapangan akan difokuskan pada cara pengolahan ikan kering/asin yang baik dan aman, termasuk menjaga kebersihan selama proses penggaraman dan pengeringan serta mencegah gangguan lalat dan serangga dengan cara yang tepat.
“Pengolahan ikan kering/asin yang baik bisa dilakukan dengan cara sederhana, seperti menggunakan ikan segar dan garam yang memenuhi standar, menjaga kebersihan tempat produksi, serta menggunakan rak pengeringan yang terlindung dari serangga. Kami berharap para pembina mutu dapat terus mendampingi pelaku usaha dalam menerapkan cara-cara tersebut,” jelas Budi.
KKP juga mendorong penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) 8273:2023 tentang Ikan Asin Kering serta pemenuhan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP). Untuk mendukung pembinaan di lapangan, KKP menyiapkan panduan praktis pengolahan ikan asin dan akan melanjutkan pembinaan kepada pengolah serta pengumpul ikan asin skala besar pada November 2026.
Selain pembinaan, KKP memperkuat sinergi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melalui pengawasan bersama, pengambilan sampel, dan pengujian laboratorium. Langkah ini dilakukan untuk memastikan produk yang beredar memenuhi standar keamanan pangan sekaligus memberikan perlindungan bagi konsumen dan pelaku usaha.
“Kami berharap melalui kerja sama yang semakin kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan pembina mutu, ikan asin Indonesia semakin dipercaya masyarakat dan mampu memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha,” pungkas Budi.
