Jakarta, Suararealitas.co – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukummerekomendasikan penutupan 193 tautan produk yang diduga melanggar merek Pi Kang Shuang milik PT Sano Gratia Farma di platform lokapasar Lazada. Rekomendasi tersebut merupakan hasil rapat verifikasi permohonan penutupan situs yang diselenggarakan Direktorat Penegakan Hukum DJKI pada Kamis, 12 November 2026, secara luring dan daring.
Kegiatan ini melibatkan Ahli Merek dari Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, perwakilan Direktorat Pengendalian Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), serta PT Sano Gratia Farma sebagai pemohon. Rapat tersebut menjadi pelaksanaan verifikasi pertama untuk rezim merek berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 47 Tahun 2025 yang mencakup seluruh rezim kekayaan intelektual (KI).
Plt. Direktur Penegakan Hukum Pipit Rismanto menjelaskan bahwa proses verifikasi dilakukan untuk memastikan adanya dugaan pelanggaran merek berdasarkan bukti yang disampaikan pemohon. Dari total 196 tautan yang diajukan, sebanyak 193 tautan dinilaimemenuhi kriteria untuk direkomendasikan untuk penutupan setelah melalui pemeriksaan bersama tim verifikasi dan ahli merek.
“Verifikasi ini merupakan bagian dari upaya DJKI memastikan bahwa setiap permohonan penutupan situs memiliki dasar dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Kami melakukan pemeriksaan bersama ahli merek untuk menilai kesesuaian tanda yang digunakan pada produk yang dilaporkan dengan merek yang telah terdaftar,” ujar Pipit.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, sebanyak 192 tautan memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik PT Sano Gratia Farma, yaitu IDM000734509, IDM000592858, dan IDM000979312 di kelas 5. Sementara itu, satu tautan lainnya, yakni LAZADA BUKTI-055 (SITUS-051), dinilai memiliki persamaan pada pokoknya karena
menggunakan variasi penulisan “Phi Kang Shuang” Dalam rapat tersebut, pemohon juga menjelaskan sejumlah perbedaan antara produk asli dan produk yang diduga tiruan. Perbedaan tersebut meliputi ukuran dan warna kemasan, tidak adanya penandaan golongan obat, serta penggunaan nomor Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) lama yang telah dicabut. Produk asli Pi Kang Shuang menggunakan nomor BPOM DKL1842200229A1 dan didistribusikan melalui distributor resmi serta apotek.
Pipit menambahkan bahwa penanganan dugaan pelanggaran merek di platform digital membutuhkan langkah yang berkelanjutan. Pasalnya, pemohon menghadapi kendala ketika melaporkan langsung kepada platform karena proses penanganan dapat berlangsung selama tiga hingga empat bulan. Selain itu, sejumlah penjual diduga terus membuka etalase baru dan menggunakan variasi nama untuk menghindari penurunan konten.
“Melalui mekanisme verifikasi DJKI, kami berharap rekomendasi yang diterbitkan dapat menjadi dasar bagi platform untuk melakukan penanganan lebih lanjut, termasuk penutupan tautan secara permanen. Dengan demikian, pelindungan merek tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pemilik hak, tetapi juga membantu masyarakat terhindar dari peredaran produk yang diduga tidak asli,” tambah Pipit.
Sementara itu, tiga tautan lainnya belum dapat direkomendasikan karena bukti visual yang disampaikan belum cukup meyakinkan ahli merek. Ketiga tautan tersebut memiliki kendala berupa konten yang telah diturunkan, tangkapan layar yang kurang jelas, serta tampilan kemasan yang tidak memperlihatkan merek secara utuh. Ahli merek menyarankan pemohon melakukan pembelian uji atau mengumpulkan foto ulasan pembeli yang menampilkan produk secara lebih jelas sebagai bukti tambahan.
Sebagai tindak lanjut, Direktorat Penegakan Hukum DJKI akan menyusun berita acara dan surat rekomendasi penutupan terhadap 193 tautan tersebut untuk disampaikan kepada Komdigi dan diteruskan kepada Lazada. Komdigi juga meminta agar permohonan penanganan terhadap tautan yang masih aktif dilengkapi hasil verifikasi, daftar URL, tangkapan layar, serta bukti pendukung lainnya.
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Hermansyah Siregar, menegaskan bahwa pelindungan merek di ruang digital membutuhkan sinergi antara pemerintah, pemilik hak, dan penyelenggara platform digital. Menurutnya, penanganan dugaan pelanggaran merekmerupakan bagian penting dalam menciptakan ekosistem perdagangan digital yang sehat sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pemilik kekayaan intelektual.
“DJKI berkomitmen memberikan pelindungan terhadap kekayaan intelektual, termasuk merek yang digunakan dalam aktivitas perdagangan digital. Kami mengajak seluruh pihak untuk menghormati hak kekayaan intelektual dan tidak menggunakan merek milik pihak lain tanpa izin. Pemilik merek juga perlu memastikan mereknya telah terdaftar serta aktif memantau potensi pelanggaran agar haknya mendapatkan pelindungan hukum,” ujar Hermansyah.
DJKI mengimbau masyarakat untuk turut berperan dalam melindungi kekayaan intelektual dengan memastikan keaslian produk sebelum melakukan pembelian, menggunakan kanal penjualan resmi, serta melaporkan dugaan peredaran barang yang melanggar merek.
Pelindungan merek penting untuk menjaga hak eksklusif pemiliknya, mencegah persaingan usaha tidak sehat, dan memberikan kepastian kepada konsumen. Pemilik merek juga diharapkan mendaftarkan mereknya serta aktif memantau penggunaan merek di ruang digital agar hak kekayaan intelektualnya tetap terlindungi.
